Pembekuan Dana Desa tak Berlaku di Bogor

by -
Darmayanti bersama tiga orang anak yang belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari Dana Desa berada di pintu rumahnya di Desa Andobeu Jaya, Kecamatan Anggomoare, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis (7/11/2019). Tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Menteri Dalam Negeri dan Polda Sulawesi Tenggara akan mengusut kasus dugaan dana desa fiktif atau desa hantu di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara yang diduga telah merugikan keuangan negara atas alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2016-2018. ANTARA FOTO/Jojon/aww.

METROPOLITAN – Kehadiran desa fiktif yang menerima dana desa dari pemerintah pusat membawa imbas negatif ke sejumlah daerah. Pasalnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan berencana bakal membekukan sementaran alokasi dana desa tahap III untuk 2020 mendatang.

Kemenkeu saat ini masih belum bisa mengidentifikasi berapa total kerugian negara, akibat adanya desa fiktif yang selama ini mendapatkan kucuran dana segar dari pemerintah. Sebab, hingga kini bendahara negara masih menunggu data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait jumlah desa tersebut.

“Selama ini belum clear, maka ini kita freeze (bekukan) dulu yang berkaitan dengan itu. Nanti jumlah detilnya tergantung kementerian dalam negeri,” ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astrea Primanto Bhakti.

Ia juga mengaku, sampai saat ini pihaknya masih memeriksa lebih lanjut aliran dana desa tersebut. Sebab, bendahara negara masih menunggu data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait jumlah desa fiktif tersebut. “Terkait dana desa kami masih menunggu, berapa sebenarnya jumlah desa yang bermasalah dari Kemendagri. Kalau nanti sudah ada jumlahnya, baru bisa diketahui (kerugian) totalnya berapa,” kata Prima.

Menurut catatan Kemenkeu hingga Oktober 2019 lalu, realisasi penyaluran dana desa telah mencapai Rp52 triliun atau 72,4 persen dari total pagu anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp70 triliun. Angka ini lebih tinggi dari perolehan tahun lalu pada periode yang sama yakni sebesar Rp44,4 triliun. Maka pertumbuhan transfer dana desa yang terealisasi pada tahun ini meningkat 16,9 persen secara year on year.

Pembekuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ditanggapi santai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Bogor Ade Jaya Munadi. Menurutnya, pembekuan distribusi dana desa yang dicanangkan pemerintah pusat, tak akan mempengaruhi Kabupaten Bogor, lantaran semua desa dan kelurahan yang ada sudah terdaftar. “Tidak akan berpengaruh kepada kita. Kalau setahu saya, yang bakal di bekukan itu adalah desa yang bermasalah. Bukan yang sudah clear seperti kita,” tegasnya saat ditemui, kemarin.

Sebaliknya, jika dibandingkan dengan 2019 ini, dana desa yang bakal diterima Kabupaten Bogor mengalami kenaikan sebesar 2,5 persen. “Tahun ini kita menerima DD sebesar Rp488,4 miliar. Tahun depan Rp511 kan ada kenaikan. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dibekukan itu hanya untuk desa yang bermasalah,” tegasnya.

Senada dengan Ade Jaya, Kepala Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa, pada DPMPD Kabupaten Bogor Febriyanti, mengaku secara garis besar dari jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Bogor yang mencapi 416, semuanya sudah terdata dan terdaftar di pemerintah pusat.

Semua desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bogor, sudah mendapatkan kode dari pemerintah pusat. Artinya semuanya sudah terdaftar melalui kode yang dikeluarkan Kemendagri, melelui Permendagri.

Menanggapi hal ini, Kepala Desa Bantarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor Lukmanul Hakim menilai, pembekuan dana desa dinilai merupakan salah satu bentuk atensi dari pemerintah pusat kepada daerah. Lantaran masih banyaknya pengalokasian anggaran yang dinilai masih belum tepat sasaran.

Kendati demikian, jika wacana pembekuan dana desa benar adanya orang nomar satu di Desa Bantarsari ini menilai, hal tersebut tentu akan mempengaruhi pembangunan. “Berpengaruh besar sih tidak. Hanya saja, semuanya mundur dari perencanaan yang sudah kita tetapkan. Tidak mungkin dong, Dana Desa itu kan peruntukannya sudah jelas dan sudah diatur, jadi tidak mungkin berpengaruh kearah situ. Pengaruhnya kepada ketepatan waktu saja,” tegasnya. (ogi/c/mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *