Pembekuan Dana Desa tak Berlaku di Bogor

by -
Darmayanti bersama tiga orang anak yang belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari Dana Desa berada di pintu rumahnya di Desa Andobeu Jaya, Kecamatan Anggomoare, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Kamis (7/11/2019). Tim gabungan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Menteri Dalam Negeri dan Polda Sulawesi Tenggara akan mengusut kasus dugaan dana desa fiktif atau desa hantu di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara yang diduga telah merugikan keuangan negara atas alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2016-2018. ANTARA FOTO/Jojon/aww.

METROPOLITAN – Kehadiran desa fiktif yang menerima dana desa dari pemerintah pusat membawa imbas negatif ke sejumlah daerah. Pasalnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan berencana bakal membekukan sementaran alokasi dana desa tahap III untuk 2020 mendatang.

Kemenkeu saat ini masih belum bisa mengidentifikasi berapa total kerugian negara, akibat adanya desa fiktif yang selama ini mendapatkan kucuran dana segar dari pemerintah. Sebab, hingga kini bendahara negara masih menunggu data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait jumlah desa tersebut.

“Selama ini belum clear, maka ini kita freeze (bekukan) dulu yang berkaitan dengan itu. Nanti jumlah detilnya tergantung kementerian dalam negeri,” ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astrea Primanto Bhakti.

Ia juga mengaku, sampai saat ini pihaknya masih memeriksa lebih lanjut aliran dana desa tersebut. Sebab, bendahara negara masih menunggu data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait jumlah desa fiktif tersebut. “Terkait dana desa kami masih menunggu, berapa sebenarnya jumlah desa yang bermasalah dari Kemendagri. Kalau nanti sudah ada jumlahnya, baru bisa diketahui (kerugian) totalnya berapa,” kata Prima.

Menurut catatan Kemenkeu hingga Oktober 2019 lalu, realisasi penyaluran dana desa telah mencapai Rp52 triliun atau 72,4 persen dari total pagu anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp70 triliun. Angka ini lebih tinggi dari perolehan tahun lalu pada periode yang sama yakni sebesar Rp44,4 triliun. Maka pertumbuhan transfer dana desa yang terealisasi pada tahun ini meningkat 16,9 persen secara year on year.

Pembekuan yang dilakukan oleh pemerintah pusat ditanggapi santai oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Bogor Ade Jaya Munadi. Menurutnya, pembekuan distribusi dana desa yang dicanangkan pemerintah pusat, tak akan mempengaruhi Kabupaten Bogor, lantaran semua desa dan kelurahan yang ada sudah terdaftar. “Tidak akan berpengaruh kepada kita. Kalau setahu saya, yang bakal di bekukan itu adalah desa yang bermasalah. Bukan yang sudah clear seperti kita,” tegasnya saat ditemui, kemarin.

Loading...