Pemkot Bakal Kehilangan Rp19 M

by -71 views
ILUSTRASI: Inilah plang IMB salah satu pembangunan di Kota Bogor. Rencana penghapusan IMB sepertinya bakal merugikan Pemkot Bogor.

METROPOLITAN – Wacana Pemerintah Pusat menghilangkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang tengah dibahas masuk dalam satu wadah Omnibus Law, rupanya mendapat reaksi di berbagai daerah. Tak terkecuali Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang secara terang-terangan menolak wacana penghapusan IMB itu.

Kepala Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor Rudi Mashudi mengatakan, dua pekan lalu, wali kota Bogor menjadi narasumber di Kementrian ATR, inisiasi terkait penghapusan IMB dan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).

“Bagi kami, statmen pimpinan jelas, kami menolak penghapusan IMB. Kalau penyederhanaan Amdal kami setuju,” katanya saat ditemui Metropolitan, di Balai Kota Bogor, akhir pekan lalu.

Dari segi teknis, sambung dia, ada beberapa dampak yang bisa terjadi jika IMB benar-benar dihapuskan. Yang paling terasa untuk pemkot yakni potensi kehilangan sumber pendapatan dari sektor retribusi IMB, yang untuk realisasi tahun 2019 saja sekitar Rp15 miliar, dari target di akhir tahun sebesar Rp19,6 miliar.

Data realisasi pendapatan dari sektor retribusi dua tahun kebelakang pun cukup signifikan. Untuk 2017 saja, dari target Rp19,6 miliar, terealisasi sebesar Rp19,3 miliar. Lalu dengan jumlah target yang sama pada 2018, pemkot mencatatkan realisasi sebesar Rp18,2 miliar.

Selain itu, kata Rudi, tata kota akan ‘kacau’ lantaran orang bisa saja membangun sembarangan. Misalnya bangun di pinggiran sungai padahal ada aturan Garis Sempadan Sungai (GSS). Prinsipnya memang investasi didorong dan digas oleh pemerintah pusat, tapi tetap harus ada yang ‘mengerem’.

“Nah IMB itulah rem-nya. Izinnya jangan dihapus, sederhakan saja syarat-syaratnya, mekanismenya. Kalau begitu (dihapus, red), yang mengendalikan siapa,” tegasnya.

Buatnya, dalam IMB terdapat aturan teknis dalam membangun. Sehingga ada jaminan kemanan dan kenyamanan dalam bangunan yang menjadi tempat aktifitas warga.

“Jangan sampai runtuh akibat gagal konstruksi, karena nggak sesuai bangunan,” ujarnya.

Jika IMB dihapus, maka semua aturan teknis didalamnya juga tidak ada. Memang hal ini terkait wacana pusar melakukan Omnibus Law, yakni penyederhanaan undang-undang kaitan aturan yang dianggap saling bertabrakan. Dalam IMB, ada beberapa UU misalnya UU bangunan gedung, UU Penataan Ruang, UU Lingkungan Hidup, UU Retribusi dan Pajak Daerah hingga UU 23 tahun 2014 tentang kewenangan daerah.

“Intinya kalau dihapus kami menolak. Tapi kalau oenyederhaan syarat kita ok. Amdal misalnya kan ada dua, Amdal Lingkungan dan Amdal Lalu Lintas. Prosesnya disederhanakan, digabung jadi nggak perlu panjang-panjang,” ujar Rudi.

Pemerintah pusat masih membahas Omnibus law yang ditargetkan selesai untuk diserahkan ke Badan Legislasi DPR RI sebelum masa reses pada 12 Desember nanti. Ada lebih 70 UU yang diidentifikasi dan akan disederhanakan dalam satu wadah Omnibus law. Salah satu pembahasan hangat dalam Omnibus Law adalah IMB. (ryn/c/yok/py)

Loading...