Pemkot Bogor Siap-siap Pangkas Eselon III dan IV

by -178 views

METROPOLITAN – Rencana Presiden Joko Widodo yang ingin mengganti Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon III dan IV dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelegence (AI) untuk mempercepat birokrasi, rupanya sudah sampai ke daerah-daerah. Sembari menunggu godokan Omnibus Law di DPR RI, penerapan aturan tersebut diharapkan bisa terlaksana pada Juni 2020.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, terkait rencana penerapan kecerdasan buatan mengganti PNS eselon III dan IV, pihaknya sudah mendapatkan panduan dan surat dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk segera melakukan pemetaan dan kajian serta identifikasi penjabaran apa saja yang harus dilakukan.

“Sudah ada panduan, sudah ada surat dari kemenpanRB, untuk segera melakukan pemetaan, melakukan kajian, identifikasi apa saja yang harus dilakukan. Nanti Juni 2020, itu harus sudah berjalan,” katanya saat ditemui Metropolitan usai salat Jumat di Balai Kota Bogor, Jumat (29/11) kemarin.

Meski begitu, sambung dia, penerapan kecerdasan buatan di lingkungan pemerintahan tidak akan mengurangi jumlah pegawai yang ada di Pemkot Bogor. Selain itu pula, aturan itu diklaim tidak akan mengurangi pendapatan para ASN, meskipun ada pemangkasan eselon III dan IV.

“Tidak ada pemangkasan jumlah. Tidak ada pengurangan jumlah pendapatan pula. Ini hanya membuat kerja lebih efektif saja tugas pokok dan fungsinya,” ujar Bima.

Yang pasti, kata Bima, proses menuju penerapan masih panjang lantaran daerah harus merampungkan pemetaan dan identifikasi tupoksi, sebelum bisa diterapkan pertengahan tahun depan.

“Yang pasti ada dilakukan pemetaan dulu, jadi masih panjang, sampai pertengahan tahun depan,” kata dia. Diketahui, penerapan kecerdasan buatan itu menggantikan eselon III dan IV erat kaitannya dengan upaya pemerintah dalam mempermudah investasi, yang secara langsung bakal berpengaruh pada rencana penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam Omnibus Law yang masih dibahas DPR-RI.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini resmi memangkas pejabat eselon III dan IV di Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Dengan demikian Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi yang pertama melakukan perampingan eselon.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan bahwa Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara memang tak memerlukan banyak pejabat struktural, melainkan fungsional. “Mayoritas jabatan struktural eselon III dan IV akan dihilangkan. Sebagai pengelola keuangan negara, kita memiliki ciri dari ASN dengan tugas fungsional yang kebetulan memang tidak memerlukan pejabat struktural eselon III dan IV,” kata dia di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (29/11) kemarin.

“Karenanya dalam rangka menghilangkan layer atau lapisan jabatan eselon III dan IV, Kemenkeu memulainya di unit yang memang sangat jelas merupakan unit yang lebih banyak diisi jabatan fungsional yaitu BKF,” lanjutnya.

Di BKF, Sri Mulyani memangkas layer jabatan eselon III sebanyak 19 dari 36 jabatan. Lalu di eselon IV dipangkas 74 dari 124 jabatan. “BKF kita telah lakukan delayering. Ini sebagian besar jabatan administrasi. 19 jabatan eselon III dihilangkan dari sebelumnya 36 jabatan. Untuk eselon IV, 74 jabatan eselon IV dihapus dari sebelumnya 124 jabatan,” ujarnya.

Dengan demikian pejabat yang tadinya mengisi posisi struktural kini menjadi pejabat fungsional. “Karena kita institusi pertama, jadilah juara” ungkap Sri Mulyani. (ryn/c/dtk/mam)

Loading...