Penyegelan Pustu Kencana Resahkan Warga

by -43 views
POLEMIK: Inilah pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kencana di Kelurahan Kencana, Tanahsareal, yang menuai masalah kepemilikan tanah.

METROPOLITAN – Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) Kencana, RT 7/12 Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanahsareal tengah jadi buah bibir. Bagaimana tidak, pustu yang sedang direnovasi itu dipenuhi kertas yang tertempel di banyak titik, bertuliskan ‘Dilarang Membangun Tanpa Izin Pemilik Tanah’. Sedangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor bersikeras bahwa lahan unit layanan kesehatan itu aset milik pemerintah.

Di lahan seluas kurang lebih 600 meter persegi itu sudah berdiri bangunan utama pustu sebesar 300 meter persegi, namun pembangunan tahap lanjutan pekerjaan tembok pagar masih berlangsung. Pemasangan kertas di banyak titik itu pun mengundang keresahan warga setempat. Sampai-sampai, pekerjaan pun terhenti lantaran insiden saling klaim ini.

Lurah Kencana Syafe’i R menceritakan, lahan tersebut sejatinya merupakan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) dari Perumahan Taman Griya Kencana, yang sudah diserahterimakan dari warga pada 2014 silam. Waktu itu, kata dia, warga perumahan yang berdiri awal 2000-an itu meminta langsung ke Pemkot Bogor, yang akhirnya dikabulkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor untuk jadi fasilitas umum.

“Waktu itu warga yang serahkan, karena pengembang PT Fajar, sudah tidak ada ditempat,” katanya saat ditemui Metropolitan diruangannya, kemarin.

Setelah itu, sambung dia, pada 2017, ada wacana dari warga yang menginginkan agar lahan tersebut jadi pustu lantaran lahan pustu sebelumnya terbatas dan kurang representatif. Akhirnya, pembangunan fisik bangunan utama terealisasi tahun 2018, yang dilanjutkan dengan pemagaran pada tahun anggaran 2019.

“Selama itu mah nggak ada gugatan apa-apa. Tahu-tahu Senin (4/11) pustu ditempel itu, lalu siangnya saya dapat surat somasi dari penggugat lahan tersebut,” paparnya.

Menindak lanjuti hal itu, Syafe’i pun sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) sebagai pengguna anggaran pembangunan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Bagian Hukum. Sebab, sejak pustu ditempel kertas berisi penolakan pembangunan itu, warga resah dan bertanya-tanya mengapa hal itu bisa terjadi.

“Warga aneh, kok bisa diklaim orang, padahal itu fasos fasum mereka yang ingin dipakai fasilitas kesehatan. Ya warga ngeluh ke saya,” tukasnya.

Sementara itu, Sekretaris BPKAD Kota Bogor Lia Kania Dewi menjelaskan, ketika ada pembangunan infrastruktur, baik itu puskesmas atau sekolah negeri, dibangun diatas lahan pemerintah daerah. Artinya, sudah tercatat di bagian aset pemerintah daerah.

“Biarkan saja. Yang mengklaim sih ada saja. Tinggal dilihat saja di siteplan fasos fasumnya. Dan pembangunan dilakukan diatas lahan pemda. Kalau klaim kan jalur hukum, sesuai prosedur,” ucap Lia.

Anehnya, saat pewarta mencoba mengkonfirmasi nomor yang tertera di kertas yang tertempel di tembok pustu dengan nama advokat Syafrudin, yang bersangkutan malah mengaku tidak tahu menahu perihal insiden ini. Bahkan, yang bersangkutan mengaku bukan seorang lawyer seperti tertulis di kertas.

“Saya nggak ngerti kasus somasi itu. Nggak ada hubungan sama puskesmas. Memang itu nomer saja kok, tapi saya tegaskan itu bukan saya karena saya bukan pengacara dan tidak bekerja di kantor pengacara manapun,” pungkasnya. Diketahui, warga setempat geger lantaran pustu Kencana tiba-tiba ditempeli kertas bertuliskan ‘ Dilarang Membangun tanpa izin pemilik tanah.

Sesuai AJB PPAT No.372/KCN/Spk/VIII/1993, SPBJ tgl 5-08-1995 dan somasi No.03.A-SS/XI/2019. Sanksi Penjara KUHP Psl.167,385,406,551. Dalam Pengawasan : Badan Penelitian Asset Negara (BPAN), Lembaga Aliansi Indonesia (LAI). Hub Advokad/Pengacara Syafruddin,SH dan Rekan. No HP 081281929238’ sejak Senin (4/11) pagi. (ryn/c/yok/py)