Perempuan Harus Melek Politik

by -38 views

METROPOLITAN.id – Peran perempuan dalam setiap hajatan politik sangat penting. Akan tetapi, belum banyak perempuan, khususnya di Kabupaten Bogor yang melek politik.

Kondisi tersebut diungkapkan saat diskusi yang diikuti kaum perempuan lintas organisasi di aula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, Selasa (12/11).

Anggota DPRD Kabupaten Bogor Hj Nurjanah mengatakan, di Pemilu 2019, keterwakilan perempuan di Kabupaten Bogor baru sebatas di pencalonan.

Itu pun banyak yang hanya menggugurkan kewajiban partai demi memenuhi kuota minimal 30 persen.

Saat turun ke masyarakat, dirinya juga mendapati masih lemahnya pemahaman politik perempuan, khususnya kaum ibu.

Padahal, peran mereka sangat penting dalam peningkatan kualitas demokrasi di akar rumput.

“Makanya di sini kita sepakat akan membentuk pelatihan untuk kaum perempuan, khususnya soal pemahaman politik. Sudah saatnya perempuan harus benar-benar tahu dan sadar politik,” kata Nurjanah saat diskusi.

Di DPRD Kabupaten Bogor, dari 55 anggota dewan periode 2019-2024, hanya 5 perempuan yang berhasil lolos.

Meski demikian, dirinya berkomitmen memperjuangkan aspirasi kaum perempuan.

Senada, Dewan Pakar Kaukus Perempuan Politik Indonesia Kabupaten Bogor, Ida Yulianie mengaku keterwakilan perempuan di legislatif terus mengalami penurunan.

Perlu keterlibatan berbagai pihak dan dukungan regulasi untuk terus meningkatkan kesadaran politik kaum perempuan.

“Kesadaran politik perempuan belum maksimal. Kalaupun ada pelatihan hanya sebatas mengikuti, belum sampai pada kesadaran untuk benar-benar bangkit. Makanya perlu formulasi serius sebagau solusi,” ujar Yuli.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni mengaku pihaknya memiliki agenda pendidikan politik.

Namun, pendidikan politik kali ini akan diubah dengan menekankan pada kebutuhan perempuan.

“Lewat diskusi tadi kita sudah inventarisasi masalah perempuan di Kabupaten Bogor. Jadi yang dibutuhkan itu peningkatan kapasitas perempuan, tidak hanya politik,” terang Ummi.

Setelah diinventarisasi, masalah-masalah tersebut akan dirumuskan untuk bahan materi sekolah kader perempuan politik.

Nantinya, sekolah tersebut tak hanya membahas soal politik. Akan tetapi, banyak materi lainnya seperti public speaking, isu-isu perempuan hingga aturan pemilu.

“Hasil diskusi ini ada, pertama peningkatan kapasitas perempuan lewat sekolah perempuan. Kedua, kita juga memberi rekomendasi ke dewan soal kehlbijakan yang berpihak pada perempuan,” pungkasnya. (fin)