Proyek Gagal Lelang Rp26 M Tak Dilanjut

by -293 views

METROPOLITAN – Tak cuma jadi duit nganggur atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), beberapa pekerjaan bernilai miliaran rupiah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), yang mengalami gagal lelang pada tahun anggaran 2019 ini, dipastikan tidak akan terlaksana pula pada tahun depan. Sebab, tidak masuk ke dalam rencana kerja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Dari data Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, tak kurang dari empat paket pekerjaan mengalami gagal lelang. Yakni Perbaikan jembatan gantung rawayan Parungbanteng dengan pagu Rp600 juta, Pembangunan jembatan Pulogeulis dengan pagu Rp500 juta, Pembangunan DIstrict Metering Area (DMA) dengan pagu Rp12,3 miliar serta Pengembangan jaringan pipa distribusi dengan alokasi anggaran Rp13,5 miliar.

Jika ditotal, anggaran yang tidak terealisasi sekitar Rp26,9 miliar. Keempatnya pun dipastikan tidak akan terealisasi pada APBD 2020 lantaran tidak ada dalam rencana kerja. Hal itu diakui Kepala Dinas PUPR Chusnul Rozaqi, yang menerangkan bahwa keempat proyek tersebut paling cepat baru bisa terealisasi pada 2021.

“Nggak bisa, harus ulang usulan lagi di tahun depan sehingga paling realistis di 2021,” katanya usai ditemui Metropolitan di bilangan Jalan Sholeh Iskandar, akhir pekan lalu.

Untuk dua jembatan, kata dia, berasal dari APBD Kota Bogor, yang tidak tercantum pada rencana kerja RAPBD 2020, sehingga harus tertunda satu tahun anggaran untuk realisasi. Sedangkan untuk jaringan PDAM, merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dua jembaran gagal lelang lantaran ada penolakan dari warga setempat serta mepetnya waktu pelaksanaan.

“Untuk DMA, gagal karena kurang adminiatrasi jaminan dari penyedia jasa. Untuk proyek diatas Rp10 mikiar harus ada itu. Kalau yang Pipa Distribusi, saya nggak tahu, belum ada laporan dari ULP. Tahu-tahu gagal lelang saja,” paparnya.

Pihaknya akan mengajukan kembali untuk bisa terealisasi pada 2021, lantaran harus kembali mengajuja usulan. Pihaknya akan mengupayakan kembali kepada Pemrov Jabar karena masih ada peluang untuk diserahkan kembali kepada Pemkot Bogor.

“Kami tinggal tempuh lagi administrasinya, kalau mereka (pemprov jabar, red), ya anggarkan lagi 2021. Yang pasti nggak kami usulkan pada 2020,” terangnya

Sebelumnya, dari 122 paket pekerjaan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang dilelangkan pada tahun anggaran 2019 ini, rupanya yang sudah selesai baru 108 paket pekerjaan. Tiga diantaranya sedang berproses, sedangkan 11 paket pekerjaan mengalami gagal lelang. Jika ditotal, jumlah anggaran yang nganggur lantaran tidak terserap itu hampir mencapai Rp30 miliar.

Dari 11 paket yang gagal tender di tahun 2019, sembilan diantaranya gagal tender tidak dilanjut lantaran waktu pelaksanaan tidak mencukupi, satu paket gagal lelang bisa dilanjut dengan pengadaan langsung dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengguna anggaran dan satu paket lainnya gagal tender tidak bisa dilanjut karena masuk pekerjaan OPD lain.

Kepala Bagian PBJ pada Setda Kota Bogor Henny Nurliani mengatakan, paket pekerjaan yang gagal tender dan tidak bisa dilanjut ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebanyak empat pekerjan, tiga pekerjaan pada Dinas Pendidikan (Disdik), dan masing-masing satu pekerjaan pada Sekretariat DPRD (Setwan) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

“Untuk Dinas PUPR, ada pekerjaan Perbaikan Jembatan Gantung Rawayan-Parungbanteng dengan pagu Rp600 juta, Pembangunan Jembatan Pulogeulis pagunya Rp500 juta, Pembangunan District Metering Area (DMA) senilai Rp12,3 miliar dan Rp13,5 miliar untuk Pekerjaan Jaringan Pipa Distribusi pada PDAM,” katanya.

Mantan Kepala Bidang Mutasi dan Pengembangan Karier BKPSDA Kota Bogor itu menambahkan, sedangkan untuk Disdik ada tiga pekerjaan revitalisasi SDN yang gagal lelang, yakni revitalisasi SDN Pamoyanan 2 dengan pagu Rp1,1 miliar, SDN Tajur 1 dan SDN Cijahe masing-masing senilai Rp700 juta.

“Sisanya yakni Pengadaan jasa Konsultasi Perancangan/Desain Interior Gedung Baru senilai Rp200 juta dan Perencanaan Pengembangan Potensi Investasi Daerah dengan pagu anggaran Rp370 juta,” ungkapnya.

Jika ditotal, kata dia, jumlah sembilan paket tersebut mencapai Rp29,9 miliar. Untuk paket yang gagal lelang namun dilanjut dengan Pengadaan Langsung oleh OPD yakni Jasa Pihak Ketiga Outsourching Petugas Uji Potensi milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan pagu Rp291 juta. Serta pekerjaan Cakupan Pelayanan Air Minum Non PDAM milik Bappeda dengan nilai anggaran Rp241 juta.

“Kalau dijumlah semua sekitar Rp30,5 miliar,” tuntas Henny. (ryn/c/yok/py)

Loading...