Ratusan PNS di Bogor Siap Kehilangan Jabatan

by -8.5K views
ILUSTRASI: Pemerintah pusat tengah menggodok kebijakan kontroversial yang berencana melakukan pemangkasan dua tingkat eselon PNS

METROPOLITAN – Wacana pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang akan memangkas tua tingkat eselon, rupanya membuat sejumlah pejabat di lingkukan Pemerintah Kabupaten dan Kota Bogor was-was. Terlebih dengan penerapan aturan tersebut bakal ada ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kehilangan jabatannya.

Jumlah pejabat eselon IV, III dan II di Kabupaten Bogor mencapai 1266 orang. Dengan pembagian eselon IV sebanyak 966 orang, eselon III 255 orang dan eselon II 35 orang. Dengan rencana penghapusan ini, diperkirakan akan ada sekitar 1221 pejabat yang kehilangan hirarki jabatannya didalam struktural pemerintahan. Eselon III dan IV merupakan jabatan struktural bagi tingkatan Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kasubag dan beberapa yang lainnya.

Wacana tersebut rupanya mendapat kritikan keras dari Bupati Bogor Ade Yasin. Ia menyebutkan tingkatan jabatan selama ini digunakan sebagai jenjang karir seorang PNS. Jika jabatan eselon III dan IV dihapuskan dan berganti menjadi pejabat fungsional, maka penilaian untuk menjadi eselon II yang merupakan jabatan tertinggi di Kabupaten Bogor akan sulit dilakukan. “Kalau di kita itu kan jenjangnya bertahap, jadi kita belum tau lah nanti bagaimana untuk jenjang karirnya. Karena kan eselon ini untuk jenjang karir, jadi harus bertahap,” terangnya.

Ade Yasin juga mengaku belum mendapatkan surat resmi dari Kemenpan RB terkait wacana pemangkasan eselon tersebut. Walaupun ia mengetahui jika wacana tersebut tengah dibahas dan akan dilakukan di tingkat kementerian.

Selai itu, jika wacana tersebut diterapkan, Ade Yasin menjamin pelayanan dan kinerja para ASN tidak akan berubah. Begitupun dengan tugas dan fungsinya masing-masing. “Mungkin hanya nama jabatannya saja yang diganti. Seperti Camat yang akan dirubah menjadi kordinator wilayah dan tidak masuk kedalam jabatan struktural Pemkab Bogor,” kata dia.

Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bogor, Lukman, menjelaskan penghapusan jabatan eselon, tidak akan berpengaruh terhadap pangkat golongan yang dimiliki oleh setiap ASN. Menurutnya di Kabupaten Bogor ada empat golongan ASN. Yaitu golongan I, II, III, dan IV, dimana setiap golongannya dibagi menjadi empat kategori. “Kan hanya pangkat eselonnya yang dihapuskan, sedangkan golongannya tidak. Tapi tetap, untuk pejabat yang ada di eselon II tetap harus berasal dari golongan IVc dan IVd,” jelasnya.

Ia sendiri mengakui sampai sejauh ini belum menyiapkan kerangka yang menjadi gambaran untuk struktur jabatan eselon. “Belum. Nanti akan kita siapkan dulu. Mudah-mudahan saat sudah diperintahkan, kita sudah siap,” tandasnya.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Bogor sejauh ini ada 17.123 orang. Dengan rincian sektor pendidikan, sebanyak 9.920 orang, tenaga kesehatan 3.932 orang dan di sektor lainnya 6.391 orang.

Terpisah, Kabag Organisasi pada Setda Kabupaten Bogor, Euis, mengatakan walaupun ada penghapusan eselon, tetapi untuk tupoksi yang akan diemban oleh para calon pejabat fungsional akan tetap sama seperti struktur ASN yang sampai saat ini diterapkan.

Karena masih banyaknya perubahan peraturan yang masih belum disesuaikan oleh Pemkab Bogor terkati perubahaan struktur organisasi, eselonering dan lain sebagainya, Euis enggan memberikan keterangan lebih jelas. “Walaupun nantinya akan menjadi pejabat fungsional, tetap harus dilihat dulu tupoksinya,” singkatnya.

Sementara itu, di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terdapat sekitar 7.151 PNS, yang terdiri dari pejabat eselon, guru hingga dokter. Dari jumlah itu, terdapat 1.008 jabatan eselon administrasi dan fungsional. Terdiri dari pejabat eselon IIA sebanyak 1 jabatan, pejabat eselon IIB berjumlah 34 jabatan, eselon IIIA sebanyak 53 jabatan, eselon IIIB sejumlah 103 jabatan, eselon IVA berjumlah 475 jabatan dan eselon IVB sebanyak 317 jabatan, serta 25 jabatan kepala puskesmas.

Menanggapi rencana pemangkasan eselon oleh Pemerintah Pusat, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor M Taufik mengakui hingga kini masih dalam tahap menunggu kepastuan keputusana aturan tersebut. Bila nantinya aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres), pemangkasan eselon memang akan berdampak terhadap adminsitrasi pekerjaan pada Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sejatinya kita masih menunggu kajian peraturan dari pemerintah pusat. Memang ketika ada pemangkasan eselon, dampaknya diantaranya ada ‘pergeseran’ tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang tadinya pejabat struktural menjadi fungsional. Skema pejabat fungsionalnya nanti seperti apa? Itu yang masih di godok (pemerintah) pusat,” katanya saat dihubungi wartawan koran ini, kemarin (7/11) malam.

Sedangkan untuk dampak penurunan jabatan, ia belum bisa berkomentar banyak sebelum aturan dari pemeriuntah pusat itu sendiri turun. Yang pasti, kata dia, bahasa yang sesuai adalah penyesuaian. Ada jabatan sekarang yang nantinya disesuaikan dengan jabatan fungsional nantinya, tanpa merubah nominal gaji hingga detil pekerjaan.

“Menurut saya Kementrian pasti menghitung dan tidak akan merugikan pada PNS-nya, termasuk soal pendapatan, itu juga masuk dalam kajian yang sekarang sedang digodok. Bahasanya pasti penyesuaian, bukan penurunan jabatan atau pendapatan. Acuannya pasti tetap pada PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS,” ujar mantan Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Bogor itu.

Ia juga enggan menyebut kemungkinan berapa PNS yang bakal terdampak ‘penurunan jabatan’ jika nantinya aturan tersebut diterapkan. Sebab, Taufik tidak mau berandai-andai di saat aturan belum turun. Taufik menyebut, ketika ada penyesuaian, pasti berdampak juga pada susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Maka penting baginya menunggu aturan pasti sebelum bertindak di daerah.

“Sekarang gini, kajian di tingkat pusat belum selesai. Jika pun nanti ada, kajian dan proses di tingkat kementrian saja butuh waktu minimal enam bulan. Baru setelah itu turun ke tingkat provinsi, lalu setelah itu baru ke tingkat kota/kabupaten. Jadi ini pasti butuh waktu lama. Kan jumlah PNS kita juga nggak tetap terus,” papar Taufik. (ryn/dil/d/mam)