Rp40 M Demi DOB Bogor Barat

by -45 views

METROPOLITAN – Meski belum ada angin segar soal pencabutan moratorium oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (jokowi), namun, Pemerintah Kabupaten ( Pemkab) Bogor berharap moratorium bisa segera dicabut. Semua dilakukan agar rencana Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat bisa terwujud.

Anggaran sebesar Rp40 miliar, yang tercantum dalam Rancangan Anggran Pendapatan dan Belanja Dearah (RAPBD), hingga revisi perubahan data atas berkas administrasi DOB Bogor Barat, terus digalakan pemkab sebagai langkah persiapan. Meskipun, hingga kini belum ada kejelasan dan dukungan dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin, mengatakan, pemerintah pusat seharusnya bisa bijaksana dan berpikir jernih soal DOB Bogor Barat. Ia pun sering berucap, jika Bogor Barat bukan merupakan suatu keinginan, melainkan kebutuhan.

“Karena mengurus 5.8 juta jiwa itu tidak sederhana. jujur beban pemda itu sangat berat. Bukan hanya dari jumlah penduduk, tapi luas wilayah Kabupaten Bogor juga,” kata Burhan.

Menurutnya, luasnya wilayah Kabupaten Bogor, hingga jarang terjamahnya 40 kecamatan yang ada, ditenggarai menjadi salah satu krikil kurang meratanya pembangunan di pelosok.

“Saya saja dari mulai pejabat bisa, sampai menjadi Sekda definitif, 40 kecamatan itu tidak terjamah secara maksimal. Itulah salah satu contoh, karena memang kompleksitas permasalahan kita sangat tinggi,” bebernya.

Dengan segalah hormat, ia meminta agar pemerintah pusat bisa memprioritaskan dan dapat merespon aspirasi masyarakat Kabupaten Bogor. Dalam waktu dekat, tambah Burhan, pihaknya beserta DPRD Kabupaten Bogor, merencanakan melakukan kunjungan, ke DPR-RI. Khususnya anggota DPR-RI yang berasal dari Jawa Barat, untuk membicarakan permasalahan Bogor Barat.

“Ibu (bupati Bogor, red) sudah memerintahkan kepada kami untuk silaturahim dengan DPRD Jawa Barat dan DPR-RI, agar bisa mensinergitaskan sejumlah program dan membicarakan permasalahan pembangunan,” bebernya.

Disinggung soal penganggaran DOB Bogor Barat di 2020, tanpa adanya kepastian pencabutan moratorium, Burhan menilai hal ini dilakukan sebagai langkah persiapan dan antisipasi jika suatu saat moratorium dicabut Presiden.

“Walaupun masih ada moratorium, tetap saja anggaran DOB Bogor Barat kita masukan dalam RAPBD. Dari pada nanti tidak dianggarkan terus dibuka. Jadi jaga-jaga saja. Kalau anggarannya tidak terpakai, kan nanti bisa di rubah di anggaran perubahan dan bisa diperuntukan untuk yang lainnya,” tukas Burhan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pengamat Tata Kota Yayat Supriyatna menilai, sejatinya keinginan DOB di Indonesia sangatlah tinggi. Namun ada beberapa hal yang luput dari alasan, terbentuknya DOB di suatu daerah.

“Hasrat indonesia begitu kencang ingin membuat kabupaten. Pertanyaan yang paling mendasar, kalau membuat kabupaten, mampu tidak menyelesaikan masalah mendasarnya. Seperti kemiskinan, kesejahteraan, sudah lama isu pembentukan kabupaten baru ini. Belum DOB saja tidak ada perubahan signifikan tuh,” ketusnya.

Pada hakikatnya, jika DOB Bogor Barat ingin diwujudkan tentunya perlu ada strategi yang matang terlebih dahulu. Strategi dalam mensejahterakan rakyat, menghentaskan kemiskinan, mengembangkan potensi wilayah, meningkatkan sumberdaya manusia, memperkuat infrastuktur, menciptakan birokrasi yang kuat, merupakan sederet poin yang perlu menjadi perhatian khusus saat DOB Bogor Barat digaungkan.

“Membentuk itu gampang, kalau tidak ada visi, misi, dan gizi (pendapatan dan potensi daerah,red) yang jelas buat apa. Itu semua hanya mimpi,” kritiknya.

Yayat berpandangan, DOB Bogor Barat terlalu kental aroma politiknya, ketimbang pemerataan pembangunan yang selama ini digemborkan. Dirinya juga menilai, jika DOB Bogor Barat ini terealisasi, hanya akan terjadi perebutan kekuasaan dan jabatan, sehingga melupakan tujuan awal.(ogi/c/yok/py)