Satpol PP Ratakan Puluhan Bangli di Puncak

by -79 views
PEMBONGKARAN: Lapak PKL di Gunung Mas, Cisarua, Puncak, dibongkar Satpol PP Kabupaten Bogor untuk pelebaran jalan akses rest area Puncak

METROPOLITAN – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor membongkar puluhan bangunan liar (bangli) semipermanen yang dijadikan lapak pedagang di jalur Puncak, tepatnya di kawasan Riung Gunung, selama puluhan tahun.

Kepala Bidang Tibum Satpol PP Kabupaten Bogor Ruslan mengatakan, pembongkaran bangli tersebut untuk mempercepat progres pemerintah pusat terkait pelebaran jalur Puncak. “Prinsipnya untuk memperlebar jalan. Jadi program ini Desember harus sudah selesai. Kita diminta bantuan untuk menertibkan bangunan yang menghalangi proyek ini,” kata Ruslan, Kamis (14/11).

Ruslan menambahkan, nantinya para pemilik bangli yang mayoritas pedagang itu akan mendapat tempat relokasi yang sudah ditentukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. “Ada relokasinya sedang dibangun. Untuk relokasi hanya di sepanjang jalur Puncak saja. Penghitungan datanya ada pada SKPD terkait yang menghitung berapa jumlah keseluruhan,” ujarnya.

Pembongkaran tersebut sempat diwarnai adu mulut antara pedagang dengan petugas. Mereka meminta diberikan perpanjangan waktu agar bisa membongkar lapaknya sendiri.

Namun, petugas berdalih bahwa pedagang sudah diberikan waktu namun tidak diindahkan. Akhirnya mereka hanya bisa pasrah melihat bangunan tersebut dihancurkan alat berat hingga rata dengan tanah.

Sebelumnya, rest area Puncak di Kecamatan Cisarua akhirnya menemukan titik terang setelah tersendat selama dua tahun karena tidak ada kata setuju dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Perumahan Rakyat (PUPR), PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Pemkab Bogor dan Ditjen Cipta Karya.

PKS ini merupakan turunan MoU yang sudah ditandatangani pada Mei 2019, yang berisikan tentang tugas masing-masing dalam pembangunan rest area Puncak dan pembagian hasil retribusi. Terlebih banyak pihak menaruh harapan terhadap percepatan pembangunan rest area di luar tol yang pertama kali ada di negeri ini.

“Alhamdulillah, semua sudah selesai. Sekarang pemerintah daerah akan lanjut ke tahap berikutnya,” kata Kepala Bagian Kerja Sama di Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Budi CW kepada Metropolitan, kemarin.

Saat ini, lanjutnya, pembangunan baru tahap perataan tanah yang dilakukan Ditjen Bina Marga. Pengerjaan itu diperkirakan akan rampung akhir tahun ini.  “Kalau semua sudah rata, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor akan melanjutkan pembangunan kios untuk 516 pedagang yang sudah digusur sejak 2017,” bebernya.

Pemkab Bogor pun bakal menggelontorkan Rp18 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan kios tersebut. Hal itu dikatakan Kepala Disperdagin Kabupaten Bogor Nuradi. “Ada 516 kios. Seratus kiosnya itu adalah kios basah seperti warung makan gitu, sisanya kios oleh-oleh yang merupakan produk UMKM,” ujarnya.

Anggaran yang dibutuhkan, jelas Nuradi, bertambah dari sebelumnya. Awalnya pemerintah membutuhkan Rp15 miliar untuk membangun 416 kios. Namun karena ada tambahan seratus kios, anggaran pun ikut bertambah. “Jadi sekitar Rp18 miliar. Itu akan dianggarkan di APBD 2020,” ungkapnya.

Untuk kesiapannya, Nuradi mengklaim lahan yang digunakan sudah semuanya dibebaskan. Bahkan di tahun depan, cut and fill ditargetkan selesai bersamaan dengan pelaksanaan lelang proyek. “Kita targetkan pembangunan 516 kios tersebut selesai selama delapan bulan. Cut and fill bisa berjalan simultan dengan lelang,” ungkapnya. (dil/a/mam/run)

Loading...