Tak Dibayar Sesuai Aturan, Warga Ancam Melawan

by -1K views
MENOLAK: Para pemilik bangunan yang lokasinya berdekatan dengan proyek jalan Tol BORR Seksi IIIA menolak direlokasi lantaran uang ganti bangunan tidak sesuai.

METROPOLITAN – Pemerintah pusat melalui PT Marga Sarana Jabar (MSJ) menggelontorkan anggaran sekitar Rp1,5 triliun untuk membebaskan lahan di wilayah Bogor pada proyek lanjutan Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) seksi IIIA Simpang Yasmin-Semplak.

Rupanya, proyek yang ditargetkan rampung akhir tahun ini masih menyisakan problem pembebasan lahan dengan warga Kelurahan Kayumanis, Kecamatan Tanahsareal. Bahkan, warga mengancam bertahan di lokasi bila tidak ada solusi dalam permasalahannya.

Tak kurang dari belasan Warga RT 1/1 dan RT 3/4 Kelurahan Kayumanis, yang menyewa lahan untuk usaha di pinggir Jalan Sholeh Iskandar, merasa keberatan lantaran uang ganti untung untuk bangunan yang mereka bangun untuk berusaha, tidak mendapat hak semestinya. Padahal, saat menyewa lahan tersebut, merekalah yang membangun bangunan. Namun tidak mendapat penggantian sesuai aturan.

“Penggantian itu kan nggak cuma tanah, tapi bangunan, sampai pohon-pohon saja diganti. Nah ini bangunan kan kami yang bangun, harusnya yang kita dapat ya jumlah yang sesuai dengan aturan itu. Bukan jumlah yang diberikan oleh pemilik lahan,” kata Kuasa Hukum Warga, Kemas M. Buyung, saat ditemui di tempat usaha warga, kemarin.

Sebab, sambung dia, tidak sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 148 tahun 2015 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) nomor 5 tahun 2015, dimana penggantian sesuai aturan.

“Merujuk pada itu, maka pemilik lahan hanya mendapatkan ganti rugi lahan tidak bangunan, karena para penyewa-lah yang bangun itu. Sedangkan penggantian dari PT MSJ dihitung kategorinya. Yang tanah berapa, yang bangunan berapa. Harusnya penyewa juga dilibatkan, seperti pada seksi IIB,” paparnya.

Ia bersama warga juga sudah mengirimkan surat kepada PT MSJ, DPRD Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bogor hingga DPRD Kota Bogor, agar mengundang warga penyewa dengan pemilik lahan, beserta semua pihak terkait. Surat permohonan keberatan kepada instansi terkait perihal ganti rugi yang diberikan kepada penyewa lahan dari pemilik tanah, yang tidak sesuai aturan.

“Pemilik tanah menawarkan uang ganti, besarannya hanya Rp30 paling tinggi Rp40 juta sementara angka tersebut jauh jika sesuai aturan yang ada. Entah bagaimana hal itu hanya hitungan pemilik tanah. Kami cuma minta hak para penyewa ini dapat sesuai aturan saja,” terang Buyung.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama (Dirut) PT MSJ Hendro Atmodjo mengaku tidak ambil pusing dengan hal tersebut. Sebab, untuk pembebasan lahan sudah diserahkan kepada BPN dan Kementrian PUPR. Namun, pria gempal itu mengakui, uang penggantian memang diserahkan kepada pemilik lahan yang sah memilik alas hak.

“Memang semua kita hitung, bangunan nya berapa, tempat usaha kita hitung, tanahnya berapa, pohon sampai sumur saja kami hitung. Tapi kan penyerahannya kepada pemilik yang sah. Tidak kepada penyewa atau yang ngontrak. Dasar kita kan yang punya alas hak,” ujarnya.

Sehingga, kata Hendro, ia menyerahkan persoalan itu antara pemilik dengan penyewa agar menemui kata sepakat. Yang jelas, penyaluran dana penggantian hanya akan diberikan kepada pemilik lahan yang sah dengan alas hak sebagai dasarnya. Hingga saat ini, kata dia, pembebasan lahan sudah 90 persen lebih.

“Ada surat yang masuk ke kita dari warga, kami sudah koordinas dengan (kementrian) PUPR, mereka akan mediasikan,” tuntasnya. (ryn/c/yok/py)