Tak Lulus Pelatihan Dilarang Kawin!

by -1.3K views

METROPOLITAN – Pasangan calon pengantin yang akan menikah tahun depan sepertinya harus belajar soal manajemen ekonomi keluarga hingga kesehatan reproduksi dari sekarang. Sebab, Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia tidak akan menikahkan pasangan yang belum memiliki sertifikasi dari Kementerian Agama (Kemenag).

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, calon pengantin tidak boleh menikah jika belum memiliki sertifikat layak kawin. “Ya sebelum lulus mengikuti pembekalan nggak boleh nikah,” kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/11).

Muhadjir menuturkan, rencana ini akan mulai diberlakukan tahun depan. Calon pengantin wajib mengikuti pelatihan mengenai ekonomi keluarga hingga kesehatan reproduksi. Program ini, jelasnya, merupakan penguatan terhadap sosialisasi pernikahan yang sebelumnya dilakukan KUA. “Selama ini kan hanya KUA, dan menurut saya belum mantap,” ujarnya.

Dalam program sertifikasi perkawinan, Muhadjir akan melibatkan sejumlah kementerian dalam memberi pembekalan. Seperti Kemenag, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Wacana ini juga mendapat dukungan dari Komisioner Komnas Perempuan Imam Nakha’i. Ia mengaku setuju dengan rencana pemerintah mewajibkan sertifikasi perkawinan bagi calon pengantin. “Saya setuju jika yang dimaksud sertifikasi adalah sertifikat yang diberikan pasca-mengikuti suscatin (kursus calon pengantin, red) yang telah digagas Kemenag,” kata Imam.

Imam menilai wacana mewajibkan sertifikasi perkawinan merupakan upaya negara dalam membangun keluarga yang kokoh, berkesetaraan dan berkeadilan. Sehingga pasangan yang sudah menikah diharapkan mampu membangun keluarga sejahtera.

Sebetulnya, jelas Imam, program tersebut sudah dimulai Kemenag melalui suscatin. Bahkan Kemenag telah melakukan bimbingan teknis bagi penghulu, penasihat perkawinan dan kepala KUA di seluruh Indonesia terkait materi suscatin. “Intinya Kemenag ingin membangun keluarga yang kokoh dengan prinsip keadilan dan kesalingan,” jelasnya.

Untuk mendukung program tersebut, Menteri Agama Fachrul Razi mengaku akan mengerahkan tenaga KUA dan penyuluh agama dalam program sertifikat layak kawin. “Iya, termasuk penyuluh-penyuluh kita yang di lapangan,” kata Fachrul di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Fachrul mengatakan, calon pengantin akan ditatar terlebih dulu sebelum mengurus surat-surat nikah. Mereka akan dibekali oleh para penyuluh agama dengan pengetahuan mengenai masalah agama hingga kesehatan.

Sebelum ada rencana mewajibkan sertifikasi perkawinan, pembekalan soal pernikahan hanya sebatas nasihat pernikahan saat ijab kabul. “Ini akan lebih lagi. Dan hendaknya poin-poinnya jelas. Jadi nggak hanya sesuai seleranya KUA. Tapi poin-poinnya jelas apa yang perlu disampaikan,” katanya.

Terkait pengetahuan tentang kesehatan, jelas Fachrul, hal itu penting untuk mencegah stunting pada anak. “Jadi betul-betul dia melahirkan bayi-bayi yang sehat. Bayi sehat kan bukan hanya saat lahir saja, mulai dari kandungan,” paparnya.

Sementara Kasi Urusan Agama Islam (Urais) Kemenag Kabupaten Bogor, Enjat Mujiat, menjelaskan regulasi tersebut nantinya akan mewajibkan para calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan (binwin) dari Kemenag. “Yang sudah menerapkan sertifikat kawin itu Jakarta, melalui peraturan gubernur (pergub). Kalau di kita belum, karena masih wacana,” kata Enjat kepada Metropolitan, kemarin.

Untuk merealisasikan program tersebut, Enjat berharap Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor mau mengikuti langkah DKI Jakarta. Sebab dengan diberlakukannya sertifikat nikah, maka para calon pengantin akan memiliki mental yang lebih siap untuk membina keluarga. “Mudah-mudahan sih yang dikeluarkan PP, agar semakin mengikat,” paparnya.

Dengan adanya kebijakan tersebut, rupanya cukup membuat sejumlah kawula muda khawatir dalam melaksanakan pernikahan. Seperti yang diungkapkan Indra Wahyudi (26), yang mengaku akan melangsungkan pernikahan pada 2020. Menurutnya, program tersebut cukup baik. Namun, ia khawatir banyak pasangan yang tidak lulus. “Jangan sampai gagal nikah gegara tidak lulus sertifikasinya. Ini kan kita mau melaksanakan niat baik,” keluhnya.

Pria yang akrab disapa Indra itu mengaku kebijakan tersebut dikhawatirkan dapat mempersulit niat setiap pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. (dil/c/tem/mam/run)

Loading...