Tangan Jokowi PenentuDOB Bobar

by -67 views

METROPOLITAN – Keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam memekarkan Daerah Otonomi Baru (DOB) Bogor Barat, semakin nampak jelas. Pasalnya, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020, tertuang anggaran untuk pembangunan ibukota DOB Bogor Barat, sebanyak Rp40 miliar.

Keinginan Pemkab Bogor juga dibarengi permintaah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk segera mencabut moratorium.

“Saya mohon, mudah-mudahan moratorium dicabut walaupun hanya untuk Bogor, karena ini adalah beban kami untuk melayani 5,8 juta penduduk,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, saat ditemui wartawan koran ini, kemarin.

Dari kajian yang sudah diajukan Pemkab Bogor, ia mengatakan, untuk ibukota DOB Bogor Barat ada di Kecamatan Cigudeg. Nantinya, 40 hektare wilayah Cigudeg bakal disulap menjadi wilayah pemerintahan seluas 20 hektare.

“Untuk taman dan jalan seluas 10 hektare dan sisanya untuk kantor forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda),” bebernya.

Terkait dengan potensi pendapatan Bogor Barat, orang nomor tiga di Pemkab Bogor itu menjelaskan, untuk sektor pariwisata dan industri akan menjadi titik berat pendapatan DOB Bogor Barat.

“Wilayah industri nanti ada di Kecamatan Tenjo, Parungpanjang dan Rumpin. Jadi tidak akan berhimpitan dengan Ibukota yang akan berfokus pada sektor pemerintahan,” terangnya.

Menurut Burhan, Pemkab saat ini tidak hanya melayani warga Bogor saja. Melainkan warga yang berasal dari regional dan nasional. Apalagi, pemkab diharuskan menjadi penyangga ibukota, serta wilayah Jabodetabek pada khususnya. Maka dari itu, Burhan berharap moratorium dicabut walaupun hanya untuk membela Kabupaten Bogor.

Dukungan serupa pun datang dari Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman. Ia mengatakan, pemekaran di Kabupaten Bogor saat ini bergantung pada pemerintah pusat, dalam hal ini presiden. Pasalnya, selain Bogor Barat, Garut Selatan dan Sukabumi Utara juga menunggu kepastian moratorium tersebut.

“Dewan sudah memparipurnakan APBD untuk itu. DOB Bogor Barat memang layak untuk dianggarkan. Untuk hal – hal yang sudah muncul itu harus dipersiapkan anggaran,” tegasnya.

Terpisah, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo menilai keinginan Pemkab Bogor mendorong dicabutnya moratorium dan memekarkan DOB Bogor Barat sarat kepentingan politik. Hal tersebut ia ungkapkan saat menghadiri pertemuan dengan rektor IPB University, di Kampus IPB, Dramaga, Kamis (31/10).

“Karena ini sarat kepentingan politik, jadi harus berhati-hati. Semua akan di kaji ulang dokumen yang sudah diajukan pada 2015 silam. Karena, pasti situasinya berbeda dahulu dan sekarang,”pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bogor Barat, Yana Nurheryana mengatakan, pihaknya dan Pemerintah Kabupaten Bogor, sudah menyiapkan semua yang diperintahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Baik dari segi anggaran ataupun kajian.

“Kami menyebutnya updating data, karena potensi yang ada lima tahun lalu, pastinya berbeda dengan sekarang. Maka itu yang harus ditampilkan buat persiapan kelengkapan daerah persiapan,” jelas Yana

Selain itu, sambungnya, adalah revisi pembiayaan kajian. Hal ini pasti membutuhkan pebiayaan termasuk daerah persiapan harus dicantolkan.

“Angkanya sudah berdasarkan apraisal dari PT PN Nusantara Cikasungka, itu hasil kajian dari ITB,” pungkasnya. (dil/c/yok/py)

Loading...