Vape Dilarang Pendapatan Berkurang

by -83 views

METROPOLITAN – Usulan pelarangan rokok elektrik atau vape yang diajukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), mengundang sejumlah spekulasi dikalangan mereka para pecintanya.

Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aryo Andrianto, mengatakan, demi menepis kabar burung yang konon kandungan vape lebih berbahaya ketimbang rokok tembakau, pihaknya langsung menyurati Kementerian Kesehatan, untuk sesegera mungkin melakukan kajian dan penelitian ilmiah, terkait kandungan rokok elektrik.

“Kandungan vape menjadi salah satu alasan, dilarang di Indonesia. Maka dari itu, kami langsung menyurati Kementrian Kesehatan untuk bersama-sama melakukan kajiannya, agar semuanya jelas dan tidak simpang siur,” kata Aryo, seperti tertulis di akun Instagram apvi.official.

Ia menilai, setiap kebijakan pemerintah seyogyanya mesti dilandasi kajian ilmiah dan pembahasan yang matang. Dibeberapa negara seperti Inggris dan Selandia Baru, sambung Aryo, kehadiran rokok elektrik sebagai produk tembakau alternatif dinilai ampuh membantu perokok beralih ke produk yang lebih aman.

Wacana pelarangan tersebut, dinilai dapat mempengaruhi pendapatan negara. Terhitung pada 2018 silam, kontribusi rokok elektrik atau vape kepada negara sebesar 500 miliar rupiah. Pihaknya juga menargetkan, untuk kedepan cukai rokok elektrik dapat melejit naik menjadi 2 triliun rupiah.

Atas dasar itu, Aryo meminta rencana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 dibatalkan. Sebab pada aturan tersebut, ada beberapa klausul rencana pelarangan rokok elektrik.

“Industri rokok elektrik ini cukup menjanjikan. Apalagi sumbangsih kami terhadap negara cukup besar. Buktinya cukai kami sekitar 57 persen,” bebernya.

Udiw, Vaporista 54 Vape Bogor menjelaskan, pasca mencuatnya isu pelarangan vape, para pelaku dibidang industri beramai-ramai menyepakati nota kesepahaman, atas kode etik industri vape di tanah air.

Tidak menjual secara sembarang, kepada masyarakat berusia dibawah 18 Tahun, ibu hamil dan yang sedang menyusui. Membantu menjaga industri dari penyalahgunaan vape terhadap narkotika dan obat terlarang lainnya, adalah sedikit gambaran dari inti kode etik industri vape.

“Melalui APVI, kita sudah buat nota kesepakatan industri vape,” tukasnya.

Sementara itu Kepala Seksi Bidang Tata Niaga Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor Rosmanidar mengatakan, sepengetahuannya pemerintah tidak melarang peredaran rokok elektrik.

“Selama itu berizinin dan memiliki cukai tidak kami larang. Karna liquid pada vape sudah bercukai. Yang dilarang ada liquid yang tidak bercukai, yang tidak memiliki nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC),” ujarnya.

Menurutnya, sumbangsih dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) cukup besar terhadap Kabupaten Bogor. Meski tidak mengetahui angka pasti secara keseluruhan, namun Disperdagin mendaptkan dana sebesar 400 juta dari DBHCT di setiap tahunnya.

“Kita tidak tahu angka pastinya. Yang jelas kita terima sekitar 400 juta dari DBHCT,” tutupnya. (ogi/c/yok/py)