Waduh… ‘Jajan’ PNS di Bogor Lebih Banyak

by -472 views

MRTROPOLITAN – Jelang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan keresahannya soal belanja pemerintah daerah melalui APBD. Sebab, 70 persen digunakan untuk keperluan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pemerintah daerah (pemda), sisanya baru untuk masyarakat. Seperti di Kota Bogor yang tengah mengalami defisit anggaran lantaran terlalu memiliki banyak kegiatan.

Dalam penjelasannya, Sri Mulyani menjelaskan secara umum 13,4 persen APBD habis untuk perjalanan dinas para PNS di lingkungan pemda. Lalu 17,5 persen digunakan untuk belanja jasa kantor. Untuk kedua hal itu saja, APBD yang terpakai sudah 30,9 persen. “Jadi APBD-nya hampir 70 persen untuk mengurusi orang-orang pemda. Makanya sisa-sisa itu sisa-sisa untuk rakyat. Itu kan salah,” ujarnya saat bertemu para kepala daerah di kantor Ditjen Pajak Pusat, Jakarta.

Belum lagi ditambah belanja pegawai, jelas Sri Mulyani, yang menghabiskan 36 persen dari APBD yang ada. Atas hitung-hitungan Sri Mulyani, didapatkan angka 70 persen dari APBD habis untuk kebutuhan PNS pemda. “Tolong untuk perjalanan dinas untuk sosialisasi satu kali setahun saja. Jangan wara-wiri. Dan kami dengan Mendagri dengan menteri yang lain, Presiden, sudah minta bisa dikoordinir sehingga jangan hari ini Menkeu ngundang sosialiasi, besok Menkes sosialisasi, bulan depan Menteri Pendidikan lain lagi. Sehingga bapak/ibu memang wara-wiri,” katanya.

Ia pun meminta pengelolaan APBD tersebut diperbaiki. Sebab, menurutnya, alokasi belanja daerah kurang fokus. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan harus fokus. “Jadi tolong dilihat betul, kami pun di pusat bahkan sudah meminta meneliti betul belanja-belanja kelompok tadi. Alokasi belanja daerah APBD juga kurang fokus. Program dan kegiatan itu bermacam-macam, padahal Pak Presiden mengatakan fokus saja,” paparnya.

Sementara jika menelisik Rancangan APBD (RAPBD) Kota Bogor yang hingga kini masih dalam pembahasan dan rasionalisasi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Dadang Danubrata mengaku masih menemukan adanya ajuan yang tidak masuk skala prioritas.

Seperti anggaran pengadaan kendaraan dinas dan pameran, menurut Dadang, sangat tidak penting dan terkesan membebankan APBD. Terlebih RAPBD Kota Bogor yang mencapai Rp2,7 triliun dengan pembagian Rp1,5 triliun untuk belanja tidak langsung dan Rp1,2 triliun belanja langsung, hingga kini juga masih defisit. Ia menyebut defisit anggaran yang tadinya mencapai Rp360 miliar kini tersisa Rp11 miliar lagi.

Sementara soal anggaran kunjungan kerja, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengaku akan terus menekan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk memangkas kegiatan tersebut. Dadang meminta para dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar berangkat berbarengan jika dalam setahun ada kunjungan ke luar daerah, untuk menghemat anggaran. “Ketimbang untuk pergi kunjungan kerja, anggaran untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan biaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) lebih baik ditambah karena langsung bersentuhan dengan masyarakat,” pintanya.

Senada, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor Edy Darmawansyah mengatakan bahwa apa yang disampaikan menkeu merupakan fakta yang terjadi di Kota Bogor. Besarnya biaya rutin yang dianggarkan Pemkot Bogor, menurutnya, harus dipangkas lagi, mulai dari kegiatan seremonial, kunjungan kerja dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan semua SKPD. Bahkan untuk masalah belanja tidak langsung, seperti gaji pegawai untuk tahun anggaran 2019, masih terjadi Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA).

Karena itu, Edy berharap Pemkot Bogor memikirkan kepentingan masyarakat saat menyusun RAPBD. Di mana masalah pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas hidup masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkot Bogor. “Masalah RTLH, revitalisasi pasar, pembangunan tempat untuk Pedagang Kaki Lima (PKL) dan lainnya, itu kan langsung untuk masyarakat. Harusnya itu yang diutamakan,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengklaim akan memotong berbagai kegiatan yang menurutnya tidak menyentuh langsung kepada masyarakat. “Perjalanan dinas, makan-minum dipotong. Seremonial dan pameran akan dipangkas,” tegasnya.

Dengan mengusung program pengembangan jasa dan ekonomi kreatif, di periodenya yang kedua ini Bima Arya mengklaim bahwa APBD Kota Bogor akan memiliki porsi 60 persen untuk masyarakat dan 40 persen untuk biaya rutin, seperti gaji pegawai dan lain-lain.

Begitu juga dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat. Ia mengungkapkan dari 29 SKPD yang ada di Kota Bogor, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) adalah SKPD yang paling banyak dipotong. Bagaimana tidak, dari pengajuan awal yang mencapai Rp300 miliar, sekarang Dinas PUPR hanya mendapatkan Rp211 miliar.

Sama halnya dengan pos anggaran dari belanja tidak langsung, ternyata juga ikut dipangkas. Hal itu lantaran pos anggaran yang disiapkan pada tahun anggaran 2019 untuk Dinas Pendidikan (Disdik) tidak terserap dan berpotensi menjadi SiLPA. “Gaji Disdik tahun sekarang Rp10 miliar potensi SiLPA-nya ada, karena tidak sesuai prediksi tahun lalu. Di mana kita memprediksi akan ada penambahan tenaga kerja, ternyata tidak ada. Yang ada malah pensiun mencapai 294 orang,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Heri Aristandi mengaku sangat setuju jika secara umum APBD 2020 mendatang diperuntukkan hal yang lebih penting. Seperti pelayanan dasar kepada masyarakat. “Semacam anggaran makan, minum, perjalanan dinas dan renovasi gedung, agar dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Ia dengan tegas mengaku berusaha mengawasi betul peruntukan setiap program yang diusulkan para eksekutif di Bumi Tegar Beriman. “Jadi anggaran yang tidak sesuai atau kurang tepat akan dipangkas dan dipindahkan untuk program yang lebih menyentuh langsung dengan masyarakat. Pokoknya yang tidak efektif kita geser,” tegasnya.

Ia menilai secara keseluruhan RAPBD itu seharunya memiliki sifat keberpihakan kepada masyarakat, bukan malah sebaliknya. Artinya penggunaan anggaran nanti harus lebih dikedepankan program atau kebijakan yang memang menyentuh untuk masyarakat.

Selain menghapus sejumlah program, menggenjot potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dinilai merupakan cara jitu untuk mewujudkan kesehatan anggaran. Ia juga mengamini, jika melihat dari RAPBD 2020, kondisi anggaran masih lebih besar kepada aparatur. “Porsinya anggaran masih besar kepada aparatur. Makanya kita harus mengedapankan aspek efisiensi, efektivitas, serta keberpihakan kepada masyarakat,” bebernya.

Jika dipersentasekan, kondisi RAPBD 2020 kabupaten kini dalam posisi 35 hingga 40 persen untuk masyarakat dan 65 hingga 60 persen untuk aparatur. “Kalau bisa sih seimbang 50-50 persen. Untuk mencapai itu kan ada yang harus dikurangi volume anggarannya, atau dihapuskan. Seperti makan dan minum, kunjungan ke daerah, program yang tidak jelas. Dan kita juga harus meningkatkan PAD tentunya,” tutupnya.

Sekadar diketahui, total belanja daerah yang diusulkan pada RAPBD tahun anggaran 2020 sebesar Rp6,978 triliun. Dengan komposisi rincian belanja langsung Rp3,603 triliun dan belanja tidak langsung Rp3,374 triliun. (dil/ogi/c/mam/run)