136.638 Warga Parungpanjang Menjerit

by -
PROTES: Bocah SD di Parungpanjang membeberkan tulisan #SaveParungPanjang lantaran wilayahnya dijadikan jalur tambang.

METROPOLITAN – #SaveParungPanjang sehari kemarin menjadi perbincangan di dunia maya. Bahkan tagar SaveParungPanjang menjadi tranding topic dengan jumlah kicauan mencapai ribuan dan menduduki urutan nomor dua di Twitter. Bukan tanpa sebab, viralnya tagar SaveParungPanjang merupakan buah dari keresahan masyarakat yang selama ini dirisihkan dengan truk tambang yang membuat polusi udara.

Selama ini warga sekitar yang wilayahnya dilintasi truk tambang, sudah sering mengeluhkan kepada mereka pemangku kebijakan. Baik pemerintah desa, kecamatan hingga pemerintah daerah. Namun semua itu seperti sia-sia. Gumpalah debu jalanan yang dihasilkan truk tambang, setiap hari mesti dihirup warga.

Terutama saat truk tambang hilur mudik di waktu oprasinya. Bukan hal aneh, jika sepanjang jalur tersebut kini menyajikan pemandangan yang tak elok di mata.

Sekitar 3.000 truk tambang melintas di wilayah Parungpanjang. Keberadaan angkutan tambang ini memberikan dampak signifikan terhadap kondisi jalan yang dilintasi, seringkali menyebabkan kecelakaan lalu lintas,gangguan terhadap aktivitas dan kesehatan warga.

“Dari 25 kilometer, kurang lebih sekitar 9,1 kilometer jalan disana rusak. Hal ini yang sering sekali dikeluhkan warga,” ujar Bupati Bogor Ade Yasin.

Untuk jangka panjang, kata dia, jalan khusus angkutan tambang akan dibangun sepanjang 20,47 kilometer, membentang dari wilayah Kabupaten Bogor hingga Kabupaten Tangerang.

“Iya 18,69 kilometer ada di Kabupaten Bogor dan sisanya di Kabupaten Tangerang. Akan segera dibahas penetapan trase, pembebasan lahan, dan skema pendanaannya,” kata dia.

Sementara untuk jangka pendek, Pemkab Bogor telah melakukan upaya mengatur jam operasional truk tambang, yaknis mulai pukul 20.00-04.00 WIB.

“Di Kabupaten Tangerang pukul 22.00 WIB sampai pukul 05.00 WIB,” katanya.

Ketua DWP PPP tersebut juga berkeinginan, agar jalur tambang kelak bisa langsung ke arah Jalan Tol JORR 3 atau Jalan Tol Balaraja, Tangerang. Sehingga tidak kembali melintasi pemukiman warga.

Lantaran sering disoal sebagai salah satu penyebab infeksi saluran pernafasan. Karna debu yang ditimbulkan dari truk tambang menimbulkan debu dan polusi.

“Jalan khusus tambang ini jangan lagi melewati pemukiman, langsung saja ke jalan tol JORR 3 atau Jalan Tol Balaraja. Karena selain sering terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, debu dan asap dari kendaraan tambang juga berdampak negatif bagi masyarakat sekitar yang dilintasinya,” kata Ade.

Saat ini upaya jangka pendek yang telah dilakukan adalah rekayasa lalu lintas melalui pengaturan jam tayang. Ade mengakui, kebijakan ini belum berjalan dengan efektif, sehingga menyebabkan antrian kendaraan tambang.

Untuk itu, penanganan permasalahan melalui percepatan pembangunan jalan khusus tambang yang diintegrasikan dengan rencana jalan Jakarta Outer Ring Road (JORR) III diharapkan dapat segera direalisasikan.

Upaya penetapan trase, pembebasan lahan serta penentuan skema pendanaan merupakan upaya yang harus segera dilakukan untuk percepatan pelaksanaan pembangunan.

Tak hanya Pemprov Jawa Barat, sambung Ade, Pemprov Banten, Jakarta maupun pemerintah pusat, harus urun rembuk membangun jalan khusus tambang.

“Pembangunan jalan khusus tambang ini solusi satu – satunya, untuk terhindar dari dampak negatif yang diakibatkan tingginya lalu lintas kendaraan truk tambang. Karena Pemkab Bogor belum bisa menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup), tentang jam operasionam truk tambang, karena banyak warga Kabupaten Bogor yang bekerja di usaha tambang maupun usaha pendukungnya. Jadi saya ingin semuanya ikut ambil bagian, apalagi bahan tambang itu digunakan untuk kepentingan pembangunan Jabodetabek,” cetusnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat mengaku sudah sering kali mendengar kabar duka ini. Ia beserta Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Bahkan dirinya juga mengaku bakal mendorong permasalahan ini, menjadi salah satu prioritas Pemprov Jawa Barat ditahun mendatang.

Ia mengakui, kendala pembangunan jalur tambang ada pada benturan administrasi antara pemerintah provinsi dengan pusat. Tak hanya itu, kendala anggaran juga disinyalir menjadi batu krikil tak kunjung terealisasinya pembangunan jalur tambang tambang.

“Ya kurang lebih dua faktor itu yang menjadi hambatan,” singkatnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan, pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin mendorong pembangunan jalur tambang kepada pemerintah pusat.

“Kita juga ingin mewujudkan ini. Tapi kan ini semua kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR). Intinya kami akan berupaya untuk mendorong kementrian, agar pembangunan ini bisa segera terselesaikan dan tidak ada lagi korban dan warga yang dirugikan,” singkatnya.

Melihat fenomena ini, pengamat transportasi Djoko Setijowarno angkat bicara. Menurutnya, angkutan tambang tak diperkenankan melintasi jalan dan bercampur dengan kendaraan lainnya.

“Kalau mengacu kepada peruntukannya seharusnya jalur tambang itu tidak menyatu dengan jalur umum harus terpisah. Karna kalau bergabung tentu resikonya akan besar, baik itu kecelakaan, merusak jalan, mengganggu lingkungan. Jadi seharunya jalur tambang itu terpisah sendiri tidak boleh menyatu,” katanya saat dihubungi Metropolitan.

Tarik ulur kepentingan, hingga saling lempar tanggungjawab, merupakan dua alasan kuat mengapa hingga kini jalur tambang yang konon diwacanakan pemerintah, tak urung terealisasikan.

“Kalau sudah seperti ini siapa yang harus menyelesaikan? semuanya tarik-tarikan kepentingan pasti. Nanti juga ujungnya pasti semuanya angkat tangan, seharusnyakan tidak begitu,” ujarnya.

Jika pemerintah memang tegas, seyogyanya mereka membuatkan sebuah regulasi yang mengatur keterpisahan jalur tambang dengan jalur umum bagi masyarakat.

“Kalau pemerintah mau tegas, bisa saja dibuatkan aturan agar jalur tambang terpisah sendiri jadi tidak mengganggu jalur lain. Semuanya bisa kok kalau memang pemerintah niat seperti di Kalimantan. Di sana jalan tambang terpisah tidak tercampur dengan jalur umum,” cetusnya.

Djoko juga meminta agar pemerintah mengambil langkah cepat untuk permasalahan ini.

“Segeralah dipercepat pembangunan jalan itu, karna ini sudah meresahkan warga. Kasian mereka yang tinggal disana, fungsi pemerintah kan melayani masyarakat. Jadi baik pemerintah kabupaten dan provinsi harus bergerak cepat,” ungkapnya. (ogi/b/mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *