Dewan Provinsi Sepakat Sidak Tol BORR

by -40 views

METROPOLITAN – Terjadinya dua kali insiden fatal hanya dalam rentang waktu beberapa bulan saja, membuat banyak pihak ragu dan mengecam keras proyek Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi IIIA. Sebab bukan tidak mungkin, kejadian ketiga dan seterusnya bisa terjadi bila tidak ada tindakan keras. Termasuk DPRD Provinsi Jawa Barat yang akan turun tangan menangani hal ini.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Supono buka suara soal kinerja PT Marga Sarana Jabar (MSJ) yang dicap buruk memilih PT Pembangunan Perumahan (PP) sebagai kontraktor dengan terjadinya dua kali insiden konstruksi. Evaluasi terhadap PT MSJ melalui Pemprov Jabar mutlak diperlukan setelah terjadi dua kali insiden.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, meskipun proyek tersebut merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) milik pemerintah pusat, namun hal ini menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Jawa Barat karena ada di wilayah tanah Pasundan.

“Walaupun ini proyeknya (pemerintah) pusat, tapi berada di wilayah Provinsi Jawa Barat. Komisi IV akan segera melakukan tinjauan ke lokasi untuk sidak. Kami sudah sampaikan ke pimpinan komisi untuk segera lakukan kunjungan ke lapangan. Yang jelas harus dievaluasi,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Menurutnya, hal itu mesti dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dilapangan, pasca insiden dan upaya-upaya perbaikan yang dilakukan. Dua kali insiden fatal tidak boleh di pandang sebelah mata. Selain itu, Supono juga mengaku akan segera memanggil pihak PT MSJ dan PT PP sebagai penangung jawab proyek dan pelaksana untuk dimintai keterangan didalam rapat komisi dalam waktu dekat.

“Agar kami tahu masalah yang terjadinya sebenarnya seperti apa,” ujarnya

Suara sumbang pun dilontarkan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat asal Kota Bogor, Rudi Harsa Tanaya. Menurutnya, evaluasi mendalam perlu dilakukan dan pengembang harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum, agar kejadian seperti ini tidak lagi dianggap enteng.

Buatnya, penunjukan PT PP oleh PT MSJ sebagai pemenang lelang dengan harga paling rendah, perlu dipertanyakan. Sebab, jangan hanya karena penawaran terendah, tapi mengesampingkan rekam jejak dari pengembang.

“Harga terendah seharusnya bukan pertimbangan utama dalam penentuan lelang. Pengecekan harus dilakukan intensif, kaitan keselamatan kerja. Ini kan urusannya dengan fasilitas publik. Harga terendah ini yang harus dievaluasi,” tuntas Politisi PDI Perjuangan itu. (ryn/c/yok)

Loading...