Disdik Dijatah Belanja Langsung Rp105 M, Rehab Sepuluh SD Rp26 Miliar

by -23 views
ILUSTRASI: Seorang pekerja tengah merakit besi penyangga. Disdik Kota Bogor menganggarkan revitalisasi sekolah dengan dana APBD.

METROPOLITAN – Sebagai salah satu dinas dengan anggaran prioritas pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor kebagian jatah Rp105 miliar dari APBD 2020. Dari jumlah itu, alokasi terbesar dialirkan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan revitalisasi bangunan sekolah. Namun jika ditambah dana BOS dan Belanja Tidak Langsung dari pemerintah pusat, jumlah itu rupanya belum memenuhi prioritas 20 persen dari APBD.

KEPALA Disdik Kota Bogor, Fahrudin, mengatakan, jumlah Rp105 miliar itu merupakan alokasi Belanja Langsung, dengan rincian untuk BOS Kota Bogor sebesar Rp40 miliar, diikuti rehabilitasi bangunan SD dan SMP hingga Rp30 miliar lebih. Setelah itu, prioritas ketiga diberikan untuk honor guru non-Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Yang Rp105 miliar itu masuknya Belanja Langsung. Selain untuk BOS, rehabilitasi bangunan SD sampai Rp26 miliar, bangunan SMP belasan miliar. Lalu, honor non-PNS. Nah  untuk Belanja Tidak Langsung itu dari pusat, untuk gaji guru sebesar Rp500 miliar,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Untuk revitalisasi bangunan pada APBD 2020, sambung dia, menyasar pada tak kurang dari 20 sekolah. Di antaranya untuk revitalisasi SD sebanyak 10 sekolah dan rehabilitasi bangunan SMP ada enam sekolah.

“SD ada sepuluh sekolah, SMP ada enam sekolah. Nah, detailnya mana saja, harus dilihat dulu dan tergantung nanti proses lelangnya,” ujar Fahmi, sapaan karibnya.

Ia juga mengakui jika tidak disuplai Belanja Tidak Langsung untuk gaji guru dari pemerintah pusat sebesar Rp500 **** dan BOS dari pemerintah pusat sekitar Rp80 miliar, jumlah itu belum memenuhi minimal prioritas program Pemkot Bogor 20 persen.

“Memang sekarang sudah lebih, tapi kalau lihat yang sebelum datang dari pusat ya belum sampai,” terangnya.

Namun persoalan tak selesai begitu saja. Berkaca pada pengalaman tahun anggaran 2019 saat beberapa revitalisasi gedung SD tidak terealisasi lantaran gagal lelang, Fahmi ingin agar secepat mungkin disiapkan agar bisa dilelangkan di awal tahun. Sehingga jika gagal lelang bisa ditenderkan kembali.

“Yang lalu itu karena mepet waktunya, lalu gagal tender jadi nggak sempat ditenderkan lagi. Makanya harus dari awal tahun kita bisa lelangkan,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana, menuturkan, anggaran pendidikan Kota Bogor untuk APBD 2020 sudah melebihi persyaratan Undang-Undang minimal 20 persen. Saat ini sudah ada alokasi 22-24 persen. Namun, politisi Golkar itu mengakui jumlah tersebut masih kurang.

“Kalau bicara dana pendidikan menyeluruh, termasuk bagaimana menyediakan tenaga pengajar, sarana prasarana, bantuan operasional dan lainnya,” tuntasnya. (ryn/c/yok/py)

Loading...