Hukuman Mati Koruptor Hanya Wacana

by -35 views
JOKO WIDODO Presiden Republik Indonesia

METROPOLITAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) bisa saja diterapkan jika itu merupakan kehendak masyarakat.

Ia menyebut hukuman mati bagi koruptor dapat diakomodasi lewat revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana Tipikor [hukuman mati] itu dimasukkan,” kata Jokowi di SMKN 57, Jakarta, Senin (9/12) kemarin.

“Tapi sekali lagi juga termasuk [kehendak] yang ada di legislatif (DPR),” ujarnya menambahkan.

Saat disinggung apakah akan ada inisiatif pemerintah untuk merevisi UU Tipikor agar hukuman mati masuk dalam salah satu pasal, Jokowi menyebut tergantung dari kehendak masyarakat. “Ya bisa saja kalau jadi kehendak masyarakat,” ujarnya.

Wacana hukuman mati bagi koruptor muncul ketika seorang siswa kelas 12 Jurusan Tata Boga SMK 57, mempertanyakan ketegasan pemerintah dalam memberantas korupsi. Menurutnya kenapa negara mengatasi korupsi tidak terlalu tegas? Kenapa tidak berani seperti di negara maju misalnya dihukum mati.

Jokowi langsung menjawab pertanyaan siswa tersebut. Ia menjelaskan bahwa aturan soal hukuman kepada koruptor ada di dalam UU Tipikor.

“Ya kalau di undang-undangnya memang ada aturan yang korupsi dihukum mati, itu akan dilakukan,” ujar Jokowi.

Jokowi lalu bertanya ke Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang juga hadir di acara tersebut. Yasonna mengatakan hukuman mati menjadi salah satu ancaman dalam UU Tipikor. Menurutnya, ancaman itu bisa diterapkan bila korupsi dalam kondisi bencana alam.

“Kalau korupsi bencana alam dimungkinkan, kalau enggak [korupsi dana bencana alam hukuman mati] tidak [dikenakan]. Misalnya ada gempa, tsunami di Aceh atau di NTB, kita ada anggaran untuk penanggulangan bencana, duit itu dikorupsi, bisa [dituntut hukuman mati],” tutur Jokowi.

“Tapi sampai sekarang belum ada, tapi di luar bencana belum ada. Yang sudah ada saja belum pernah diputuskan hukuman mati. UU ada [aturannya], belum tentu diberi ancaman hukuman mati, Di luar [ketentuan] itu UU-nya belum ada,” ujarnya.

Masalah ancaman pidana hukuman mati tertuang dalam UU Tipikor.

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan,” bunyi Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

Yang dimaksud dengan ‘keadaan tertentu’ dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyatakan penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi (Tipikor) masih wacana. Yasonna mengaku masih melihat perkembangan soal penerapan hukuman mati koruptor.

“Kami lihat saja dulu perkembangannya. Kan ini masih wacana,” kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/12).

Yasonna mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo ingin membahas terlebih dahulu jika memang hukuman mati koruptor dikehendaki masyarakat. Menurutnya, sejauh ini belum ada ada rencana revisi UU Tipikor.

“Belum, belum, kan belum ada revisi. Nanti kalau ada guliran itu kita pertimbangkan,” ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menyebut ancaman hukuman mati bagi koruptor sebenarnya sudah ada dalam UU Tipikor. Namun, ancaman hukuman mati ini untuk korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya terjadi bencana alam.

“Yang jelas ada, tapi belum pernah dipakai juga. Ada juga kemarin di Lombok, kan itu besarannya. Itu semua dalam pertimbangan,” tuturnya.

“Kalau memang (korupsi) bencana alam, tapi dia korupsi Rp10jt. Kan ada variabel-variabel yang harus dipertimbangkan. Kalau misalnya ada dana bencana alam Rp100 miliar, dia telan Rp25 miliar. Itu sepertiga dihabisi sama dia, ya itu lain cerita,” kata Yasonna menambahkan. (cnn/mam/run)

Loading...