Ini Rincian Dana Kompensasi Negatif Pengelolaan TPPST Nambo Bogor

by -15 views

METROPOLITAN.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama 4 kota/kabupaten yakni, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Tangerang Selatan telah menyepakati biaya Kompensasi Dampak Negatif (KDN) Tempat Pembuangan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut-Nambo. Besarannya yaitu Rp 12.000 per ton sampah yang dibuang.

Angka tersebut akan diakumulasikan dengan kuota sampah di TPPAS Lulut-Nambo yang mencapai 3.300 ton per hari.

Artinya, pemerintahan provinsi maupun pemerintah daerah yang membuang sampah ke TPPAS Nambo harus mengeluarkan rata-rata Rp39 juta perhari.

Jika diakumulasi, biaya KDN mencapai Rp1,1 miliar per bulan dan Rp14 miliar per tahun.

Kepala Bidang Pengolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor, Trian Turangga merinci, 85 persen dari Rp14 miliar DKN dialokasikan untuk desa yang terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan 15 persen sisanya untuk fasilitas pemerintah Kabupaten Bogor.

“Jadi 85 persennya untuk desa terdampak langsung, ada dua desa yaitu Desa Lulut dan Nambo. Nah, 15 persennya untuk desa terdampak tidak langsung,” kata Trian.

Dari 85 persen tersebut, Desa Lulut memperoleh 55 persen. Sementara Desa Nambo akan mendapat 45 persennya.

Sedangkan 15 persen untuk desa terdampak tidak langsung akan di kucurkan pada 3 desa. Yakni Desa Bantarjati sebesar 7 persen, Leuwikaret 4 persen dan Desa Gunung Putri sebesar 4 persen.

“Tapi ada syarat ini, dari KDN yang diberikan oleh kita, bantuan langsung tunai hanya 60 persen. Nggak boleh lebih 60 persen,” terangnya.

Sedangkan untuk 40 persen sisanya, akan digunakan untuk infrastruktur desa sebesar 30 persen dan 10 persen untuk pemerintahan desa.

“10 persen itu bisa untuk sosialisasi ke masyarakat dan lainnya,” jelas Trian.

Sementara alokasi 15 persen untuk Pemerintah Kabupaten Bogor, digunakan untuk aktivitas administratif. Pemkab Bogor dapat menggunakan biaya tersebut untuk melakukan evaluasi dari dampak KDN.

“Dalam perjalanannya nanti ada pembentukan tim, kita harus evaluasi, misalnya dampaknya seperti apa. Lalu pemantauan juga atau bisa disiminasi. Intinya lebih ke kegiatan di Kabupaten Bogor,” pungkasnya. (fin)