Jalanan Rumpin Rusak, AGJT Ancam Pemblokiran

by -
JALAN RUSAK: Salah satu kondisi jalan rusak di Kecamatan Rumpin. AGJT mengancam akan memblokir jalan bila tidak diperbaiki Pemkab Bogor.

METROPOLITAN – RUMPIN Aliansi Gerakan Jalur Tambang (AGJT) menyoroti kerusakan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Rumpin. AGJT meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor segera melakukan pembangunan dan perbaikan jalan di wilayah tersebut.

Pantauan di lokasi, terjadi di Jalan Raya Cicangkal Malahpar, berlubang besar dan berlumpur, sedangkan Jalan. Raya Cicangkal Sukamanah, Desa Sukamulya, kondisi corannya sudah pecah dan itu membuat lubang-lubang muncul ditengah badan jalan.

Ketua AGJT Junaedi menilai, kerusakan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor tidak sebanding dengan program percepatan pembangunan di setiap daerah yang dilakukan pemerintah pusat.

“Saat ini, gencarnya pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dengan program percepatan pembangunan di setiap daerah, seharunya bisa menjadi tolak ukur atas pemerataan insfratuktur yang baik dan bermanfaat bagi setiap warga negara,” ungkap Junaedi.

Junaedi melanjutkan, di Kecamatan Rumpin, khususnya di Desa Sukamulya, saat turun Hujan, ada Jalan yang masih dipenuhi dengan kubangan lumpur dan berdebu bila di musim kemarau.

“Pasca laporan AGJT ke Ombudsman RI (18/12) lalu, banyak warga yang merespons baik atas pelaporan itu, utamanya warga Desa Sukamulya Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor,” tukasnya.

Junaedi menjelaskan, warga menginginkan Jalan Raya Gunung Maloko juga diperjuangkan serta dilanjutkan juga pembangunan nya oleh AGJT, karena sejak tahun 2017 pembangunan nya tertunda.

“Jalan dengan panjang kurang lebih 2,5 Kilometer, yang menghubungkan Cicangkal Malahpar dan Desa Dangdang ini amat penting aksesnya, karena menghubungkan antara Bogor dan Kabupaten Tangerang,” jelasnya.

Junaedi menuturkan, jalan ini sempat dipakai uji coba oleh BPTJ hanya saja ditolak oleh Warga Kp. Malahpar, karena warga disini menuntut agar truk tambang dilarang melintas, pasalnya, kondisi jalan yang sempit dan rusak parah.

“Kami sudah meminta Dinas PUPR Kabupaten Bogor dan Pemda dalam kegiatan Reses Anggota DPRD, di Kecamatan Rumpin untuk segera lakukan persiapan dan pelaksanaan. Dananya sudah ada, jadi apa lagi kendalanya?. Soal Institusi Negara yang melarang atas Pembangunan Jalan tersebut adalah fiktif atau mengada-ada, jadi ikuti saja aturan dan perundang -undangan yang ada,” tegasnya.

“Bila kemudian di Februari belum ada pelaksanaan pekerjaan atas pembangunan jalan ini, kami dan masyarakat akan melakukan aksi tutup jalan,” imbuhnya. (mul/els)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *