PT MSJ Harus Dievaluasi

by -84 views
AMBRUK: Crane di proyek Tol BORR Seksi IIIA ambruk usai mengangkat besi, Senin (2/12).

METROPOLITAN – Ambruk crane saat mengangkat besi di bore pile Ramp (R17) pada proyek Tol Bogor Outer Ring Road (BORR) Seksi IIIA rupanya berbuntut panjang. Selain proyek yang tidak bakal tepat waktu, kini Komisi IV DPRD Jawa Barat mulai buka suara soal kinerja PT Marga Sarana Jabar (MSJ) yang dicap buruk dalam memilih kontaraktor. Terlebih insiden kecelakan ini bukan kali pertama, melainkan untuk kedua kalinya yang terjadi di Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Anggota Komisii IV DPRD Jawa Barat, Supono mengatakan pihaknya akan segera melakukan evaluasi kepada PT MSJ melalui Pemprov Jabar terkait kecelakaan yang terjadi dalam proses pekerjaan Tol BORR Seksi IIIA. Apalagi, lanjut Supono, kecelakan yang terjadi bukan untuk yang pertama kali.

Politisi PAN itu mengaku akan segera memanggil pihak PT MSJ dan PT PP sebagai penangung jawab proyek dan pelaksana untuk dimintai keterangan didalam rapat komisi dalam waktu dekat ini.

“Kami juga akan melakukan pengecekan ke lapangan. Agar kami tahu masalah yang terjadinya sebenarnya seperti apa,” ujarnya saat dihubungi Metropolitan.

Senada dengan Supono, anggota DPRD Jawa Barat dari Dapil Kota Bogor Rudi Harsa Tanaya pun ikut angkat bicara. Menurut pihak pengembang harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum, agar kejadian seperti ini tidak lagi dianggap enteng.

PT PP yang ditunjuk oleh PT MSJ karena menjadi pemenang lelang proyek pembangunan Tol BORR Seksi IIIA dengan harga terendah ini harus segera dievaluasi. Karena, menurut Rui harga terendah seharusnya bukan menjadi pertimbangan dalam penentuan pemenang lelang. Pengecekan seharusnya dilakukan secara intensif agar menjaga keselamatan dalam bekerja, karena berurusan dengan fasilitas publik.

“Harga murah harusnya jangan dijadikan sebuah keputusan. Untuk proyek seperti ini, ‘track record’ pengembang harus menjadi penilaian utama,” jelasnya.

Ia sendiri mengaku, walaupun tidak berada di komisi IV DPRD Provinsi Jabar, sebagai perawkilan warga Kota Bogor, dirinya akan mendorong ke Komisi terkait untuk segera mengusut kasus kecelakaan pada proses pekerjaan Tol BORR Seksi IIIA.

Terkait kualitas barang dan alat yang digunakan oleh PT. PP juga menjadi pertanyaan bagi dirinya. Rudi berharap Pemerintah Kota Bogor atau perwakilan dari Kota Bogor, melayangkan surat yang ditujukan kepada DPRD Provinsi Jabar untuk mengusut persoalan PT. PP dan PT. MSJ yang sudah lalai dalam bekerja sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan.

“Walaupun tidak ada laporan nantinya, saya akan coba berkomunikasi dengan Komisi IV agar turun ke lapangan untuk mengecek itu,” tegasnya.

Sementara itu, Pengamat Konstruksi Sipil dan Tata Bangunan dari Universitas Ibnu Khaldun Kota Bogor, Purwanto mempunyai sudut pandang lain soal ambruknya crane di proyek Tol BORR Seksi IIIA tersebut, menurut Purwanto patahnya kabel crane yang menimpa bangunan dan pengguna jalan adalah sebuah kesalahan fatal dalam hal pembangunan.

Ia menyebutkan jika PT PP tidak mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP), dan menjalankan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) kejadian kecelakaan mungkin bisa dihindarkan.

“Jadi pada intinya itu adalah kesalahan fatal penyelenggara karena tidak mau mengikuti K3, jadi tidak ada alasan dan cerita sling ini, sling itu. Itu teknis kok, yang jelas K3 nya salah. SOP tidak dipatuhi penyelenggara dan itu bukan barang baru,” ujarnya kepada Metropolitan, kemarin.

Purwanto sendiri enggan menyalahkan operator dalam kecelakaan kerja. Sebab menurut pengamatannya, crane yang digunakan oleh PP adalah alat baru. Tetapi, untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan, ia menjelaskan, seharusnya teknisi yang memasang kabel pada crane berkordinasi dengan operator agar beban yang diangkat bisa seimbang.

Sebelum kecelakaan tersebut tejadi, ia sendiri mengaku melihat salah satu kesalahan yang dilakukan oleh kontraktor adalah tidak memperhatikan posisi crane. Selain itu, untuk rambu-rambu yang seharusnya dipasang di sekitaran proyek pekerjaan bahkan tidak terlihat olehnya. Penjaga yang melakukan penjagaan pun hanya satu orang sehingga terkesan lalai.

“Memang ini terkesan pekerjaannya jorok. Sudah terlihat dari pengecoran yang ambrok itu memang sudah tidak benar,” cetusnya

Terpisah, Direktur Utama (Dirut) PT Marga Sarana Jabar (MSJ) Hendro Atmodjo menjelaskan, bahwa insiden Senin (2/12) malam itu akan berpengaruh terhadap progres yang hingga saat ini diklaim sudah mencapai 75 persen. Pria gempal itu mengatakan, kejadian itu memberi pengaruh terhadap progres pekerjaan yang dikerjakan PT Pembangunan Perumahan (PP) itu. Tak tanggung-tanggung, ia memperkirakan pekerjaan akan molor satu hingga dua bulan.

“Ada deviasi (kemunduran, red) 25 persen dari target hari ini (kemarin, red). Kalau progres sudah 75 persen. Ya ngaruh lah kejadian kemarin itu, ada kemunduran satu atau dua bulan. Tapi ini kan bukan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara, red), tapi dari BUMN, jadi nggak masalah kalau lewat tahun,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Tak cuma itu, persoalan pembebasan lahan yang masih tersisa lima persen juga menjadi kendala molornya proyek strategis nasional itu. Diantaranya, ada persoalan antara penyewa lahan yang masih bertahan di bangunan yang dibangunnya, dengan pemilik lahan, yang tidak sepakat soal pembagian ganti rugi. Hanya saja, ia mengakui hal itu menjadi salah satu sebab target progres tidak tercapai.

“Jadi nanti mereka ganti ruginya sekalian sama (pembebasan) tanahnya. Ya ada konflik antara penyewa dan pemilik lahan, makanya progres nggak sampai. Yang jelas kami rugi waktu karena insiden ini, kontraktor juga alatnya jadi rusak,” tukasnya.

Berkaca dari insiden pertengahan tahun 2019 saat ambruknya coran penyangga beton jalan, yang akhirnya harus dihentikan beberapa waktu menunggu penyelidikan Kementrian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Hendro mengakui belum memastukan apakah harus ada penghentian sementara atau tidak. Yang jelas, pihaknya bersama PT PP dengan Komite Keselamatan Jalan Terowongan Jembatan (KKJTJ) dan Komite Keselamatan Kerja (K2) sedang merapatkan hasil penyidikan dilapangan.

Sebab, diketahui bobot crane yang jatuh diklaim mampu menahan beban hingga 35 ton, sedangkan beban yang diangkat hanya sekitar 2,6 ton. Lalu, dari penyidikan, si operator juga masih punya izin operator sampai 2022, sedangkan surat dari alat pun masih sampai 2021.

“Tapi masih didalami, sebetulnya beban yang diangkat berapa, kok bisa sling-nya itu rusak dan patah. Sling itu kan bawaan pabrik, bukan buatan kita. Jadi bukan lengan crane-nya yang patah, tapi sling-nya putus jadi crane terjengkang. Kita nunggu rapat ini, distop dulu atau tidak, yang jelas kemungkinan beberapa hari lah, tapi jalur utama jalan nggak distop karena nggak ngaruh secara langsung,” terang Hendro.

Intimidasi Wartawan

Tak cuma soal progres, proyek Tol BORR Seksi IIIA ini juga menyisakan cerita lain lantaran ada wartawan foto yang merasa diintimidasi oleh pengamanan area saat terjadi insiden. Bahkan, foto-foto yang diambil pewarta dipaksa untuk dihapus. Hubungan Masyarakat PT MSJ Ahmad Ferry Siregar mengakui memang sejak pembangunan tol Borr seksi IIA, IIB hingga IIIA, selalu meminta bantuan kepada TNI di wilayah Bogor.  Namun, pihaknya tidak pernah memberikan instruksi sampai mengintimidasi pekerjaan para pewarta.

“Kami diperbantukan oleh Kopasus Kemang sejak seksi IIA, yang jelas tidak ada instruksi hapus-hapus foto media. Hanya saja, memang mungkin cara mereka mengclear-kan area supaya nggak terjadi apa-apa. Kan lokasi masih bahaya. Sejak dulu kan silahkan saja media mau meliput atau foto-foto, ini kan PSN (Proyek Strategis Nasional) langsung arahan pak Jokowi. Sudah kami kasih tau seperti apa baiknya,” tutupnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari pihak Kopasus ataupun dari aparat yang bersangkutan. Pewarta masih mencoba menghubungi instansi terkait hingga Selasa (3/12) malam. (ryn/dil/d/mam/run)

Loading...