Relokasi dan Kompensasi tak Pasti

by -21 views

METROPOLITAN– Proyek ambisius pemerintah pusat dalam membangun double track atau rel ganda kereta api Bogor-Sukabumi kian dekat. Tim terpadu dari Dirjen Perkeretaapian sudah mengeluarkan uang kerahiman sebesar Rp48 Miliar. Namun, hingga kini belum ada kejelasan terkait pencairan duit kompensasi tersebut.

Dari data yang dihimpun Metropolitan, dua kecamatan di Kota Bogor, kecamatan Bogor Selatan dan Bogor Tengah kebagian paling besar, lebih dari Rp47 miliar untuk 2.140 bangunan. Sedangkan Desa Cibalung, Kabupaten Bogor mendapat Rp885 juta untuk 37 bangunan. Namun, jumlah yang disampaikan tim apraisal, belum mendetil kepada berapa yang didapat per orang atau per bangunan.

Kecamatan Bogor Selatan menjadi wilayah dengan paling banyak warga terdampak, yakni tujuh kelurahan dengan jumlah uang kerahiman sebesar Rp44,1 miliar kepada 1.965 bangunan. Tak kurang dari 5.878 jiwa dari 1.557 kepala keluarga (kk) di Bosel. Sedangkan Kecamatan Bogor Tengah ada dua kelurahan terdampak dengan jumlah uang kerahiman Rp3,4 miliar untuk 175 bangunan.

Kini, warga tinggal menanti surat keputusan (SK) dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Sebab setelah SK itu keluar, eksekusi pun bisa segera dilakukan.

Warga RW 8 Batutulis, Unen, mengaku hingga kini masih bertahan lantaran belum ada informasi untuk mengumpulkan warga, jika memang sudah ada nilai uang kerahiman dari apraisal yang dilakukan KJPP itu.

Selain itu, warga juga belum mengetahui pasti berapa nilai yang didapat per orang atau bangunan. Sehingga, warga RW 8 memilih bertahan karena belum ada kepastian jumlah uang kerahiman.

“Intinya warga di lingkungan saya masih pada bertahan. Karena belum ada info kumpul warga lagi. Kalau masalah uang cair mah, warga mau lihat dulu, berapa cair uang, sesuai yang dijanjikan tidak,” katanya.

Hal itu seperti yang dilakukan warga Cipaku, Yadi. Ia bersama keluarga memilih bertahan lantaran belum tahu jumlah uang kerahiman dan kemana akan pindah. Selain itu, ia masih menunggu kepastian dari Pemkot Bogor yang berjanji akan menyediakan rusunami atau lahan relokasi kepada warga. “Kan pernah ada janji seperti itu. Katanya di dekat BNR, atau di Dekeng, atau dimana lagi gitu. Nah itu juga kenapa belum nyari, nunggu pemda soal itu,” paparnya.

Senada, Ketua RW 09 Kelurahan Batutulis, Ohi mengatakan, dirinya bersama warga sadar bahwa lahan yang digunakan puluhan tahun itu merupakan tanah milik negara. Sehingga pada dasarnya tidak keberatan dengan rencana pembangunan rel ganda. Namun jeritan warga berharap pemerintah peduli bagaimana nasib mereka selanjutnya atau tempat tinggal mereka jika direlokasi.

“Apa sudah ada tempat sementara untuk warga terdampak? Itu yang kami minta kejelasan dari pemerintah. Walaupun ini urusan PT KAI, kami kan warga Kota Bogor yang minta perhatian,” katanya.

Sekalipun misalnya uang kerahiman yang turun sesuai dengan keinginan warga, belum adanya tempat baru bisa menjadi persoalan baru karena ribuan warga bakal terlantar.

“Kalaupun sesuai jumlahnya uang itu. kalau nggak ada rumah atau tempat pengganti, ya bagaimana? pemkot juga tindak lanjut kunjungan ke lokasi waktu itu,” ujarnya.

Hal itu pun mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Dadang Danubrata. Anggota legislatif dari dapil Bogor Selatan itu hingga kini belum mengetahui kelanjutan dari keinginan warga yang sempat terlontar kepada F1 dan PT KAI, baik penangguhan waktu eksekusi hingga lahan pengganti.

“Saya dengar pemkot masih cari lahan alternatif untuk relokasi, karena lahan pemkot yang diincar di Empamg itu masih dipakai orang sampai 2026. Infonya ada alternatif si Pamoyanan dan Dekeng, Bogor Selatan. Itu masih kita coba pastikan,” ungkap Dadang.

Politisi PDIP itu menjelaskan, untuk membuat Rusunami dengan bantuan pemerintah pusat, pemkot wajib punya lahan sendiri minimal 5.000 meter persegi. Hal itu pun disinyalir menjadi kendala belum adanya lahan relokasi. Padahal, dengan selesainya angka uang kerahiman, artinya eksekusi makin dekat

“Tunggu SK guburnur dulu. Kita juga belum tahu usulan penangguhan waktu eksekusi sampai warga dapat lahan pengganti,bisa atau enggak. Yang jelas untuk rusunami, komunikasi dengan kementrian harus, dengan penuhi syarat sediakan lahan minimal 5.000 meter persegi,” ujarnya.

Belum adanya kepastian lahan pengganti itu pun diamini Asisten Pemerintahan Setda Kota Bogor Hanafi. Saat ia mengikuti penyampaian hasil penghitungan di Bandung, awal pekan lalu, ia sempat menyampaikan unek-unek dari warga Bogor.

“Soal penangguhan mereka belum jawab, karena kami minta waktu supaya ada waktu setelah uang cair,  ada waktu cari rumah pengganti. Ini belum terjawab. Termasuk detil pembangunan berapa, nanti setelah SK gubernur turun. Mungkin mereka langsung sosialisasi, sifat kita nggak bisa intervensi, tapi fasilitasi saja. Termasuk upaya cari lahan buat pengganti, itu belum,” pungkasnya. (ryn/c/feb/run)

Loading...