Saeful Bakhri Pertanyakan Kebijakan Obligasi Daerah

by -14 views
SAEFUL BAKHRI Anggota Banggar DPRD Kota Bogor

METROPOLITAN – Rencana Pemkot bogor untuk mengeluarkan kebijakan obligasi daerah dikritisi oleh anggota DPRD Kota Bogor, Saeful Bakhri. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, harus menjelaskan secara detil alasan kebijakan itu mesti dilakukan, serta dasar pertimbangan utamanya.

Menurutnya, terlepas nantinya DPRD Kota Bogor sepakat atau tidak dengan usulan pemkot tersebut, perlu ada kajian dari kebijakan Obligasi Daerah itu. Anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor itu mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut, dengan dalih ingin melakukan percepatan pembangunan daerah tapi terbentur kemampuan anggaran yang terbatas. Sedangkan hasrat mengembangkan infrastruktur sangat tinggi.

“Nah ini yang perlu dijelaskan, karena selama ini seringkali pertimbangan-pertimbangan urgen yang melatarbelakangi suatu kebijakan, yang digagas tidak disertai dengan data empiris yang mendukung kebijakan tersebut,” katanya saat ditemui Metropolitan, akhir pekan lalu.

Saeful menambahkan, harus ada data penunjang bagaimana dalam sepuluh tahun terakhir kemampuan anggaran, serta perlu adanya data infrastruktur yang masih belum bisa diwujudkan karena terbatasnya anggaran dan data proyeksi perencanaan pasca-kebijakan atau bussines planning. Sehingga dengan melampirkan data, Pemkot Bogor mempunyai acuan terhadap kebijakan yang akan diambil.

“Dengan begitu, DPRD pun akan lebih bijak mengambil sikap atau keputusan, atau usul kebijakan baru itu,” ujarnya.

Sebab seringkali, kebijakan yang digagas nyatanya hanya untuk mewadahi keinginan pemimpin daera, padahal seharusnya kebijakan publik lahir atas pertimbangan evaluasi yang panjang. Dari pemimpin sblmnya, lalu digabungkan dengan pertimbangan kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin baik, siapapun pimpinan daerah nanti.

“Agar kebijakan yang lahir, tidak dipaksakan sekedar selesai mengejar target periode jabatan pemimpin saat ini saja,” tukasnya.

Menurutnya, yang harus diperhatikan adalah prioritas peningkatan pelayanan terhadap masyarakat secara umum dan kesejahteraannya. Ia pun mengingatkan, hal krusial yang harus mnjadi fokus perhatian adalah ketika kebijakan obligasi yang dilakukan, melebihi masa bakti dari pimpinan daerah.

“Apa hal ini dimungkinkan, karena kebijakan obligasi dilakukan untuk kebutuhan pembiayaan yang besar dengan jangka waktu perjanjian, juga dimungkinkan melebihi masa bakti pimpinan daerah. Kalau pembiayaan-pembiayaan yang kecil dilakukan dengan kebijakan obligasi, tentunya tidak seperti itu tingkat kemampuan anggaran kita,” pungkas Saeful. (ryn/c/yok)

 

Loading...