Sanksi Intai PNS Ikut Reuni 212

by -29 views

METROPOLITAN – Reuni Akbar 212 direncakan bakal dihelat Senin (2/11) di sekitaran Monas, Jakarta. Ribuan orang diprediksi bakal memadati sekitaran pusat ibukota itu, termasuk warga Bogor. Namun hati-hati bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, bisa-bisa kena sanksi saat ikut 212 hari ini.

Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyatakan ada potensi pemberian sanksi kepada PNS yang mengikuti Reuni Akbar 212, dengan pertimbangan lantaran diadakan pada hari Senin alias hari kerja. Sehingga ada potensi PNS ‘bolos’ demi bisa ikut Reuni Akbar 212.

Di Kota Bogor, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan, hal itu bisa saja terjadi lantaran PNS terikat dengan aturan, termasuk jam kerja. Menurutnya, hal ini bukan cuma soal rencana Reuni Akbar 212, tapi terkait kewajiban PNS masuk kerja.

“Lah ini kan bukan soal (Reuni Akbar) 212-nya. Yang namanya hari kerja ya wajib kerja. Nggak ada hubungan sama 212. PNS yang di hari kerja bolos aja pasti kena sanksi,” katanya saat dihubungi Metropolitan, Minggu (1/12) kemarin.

Meski begitu, Bima mengakui pihaknya tidak mengeluarkan himbauan tertentu terkait rencana Reuni Akbar 212 yang diperkirakan bakal diikuti masyarakat dari berbagai daerah, termasuk Kota Bogor.

“Warga Bogor yang akan berangkat kesana mungkin iya. Tapi yang pasti nggak ada himbauan khusus terkait hal itu. Himbauannya, ya hati-hati di jalan,” terang Bima.

Dari berita yang dihimpun Metropolitan, Sekretaris Deputi SDM Aparatur KemenpanRB Mudzakir mengatakan sanksi bakal diterima ASN usai dikaji oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“212, kan, di hari kerja, hari Senin. Kalau misalkan PNS tidak masuk untuk itu, kan, PPK-nya berhak menentukan,” tukasnya.

Lalu apa kata Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor? Ketua MUI Kota Bogor KH Mustofa Abdullah Bin Nuh mengatakan, sejatinya tidak ada himbauan dari MUI Kota Bogor terkait acara tersebut. Hanya saja, jika tujuannya masih sama dengan agenda terdahulu, yakni ingin membangun negeri, masih banyak cara yang bisa dilakukan. Untuk saat ini, kata dia, konteksnya sudah berbeda.

“Himbauan? Ya waktunya kita bersama membangun negeri. Beranjaklah, move on dari masa lalu politik praktis pemilihan presiden (pilpres),” ungkapnya kepada pewarta.

Secara tidak langsung, kata dia, reuni tersebut dirasa tidak perlu lagi digelar karena konteksnya sudah berbeda. Sehingga lebih baik jika upaya membangun bangsa dilakukan dengan berbagai kegiatan positif lain.

Meski begitu, ia mengakui tidak ada himbauan khusus atau larangan dari MUI Kota Bogor bagi warga Bogor yang akan berangkat ke Monas untuk Reuni Akbar 212.

“Tidak diperlukan lagi? Ya begitulah. Lebih baik cari ladang pahala yang lebih menguntungkan,” ujar kiai Toto, sapaan karibnya. (ryn/c/mam)

Loading...