UMK Karawang dan Bekasi Tertinggi

by -19 views

METROPOLITAN – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya menetapkan upah minimum kabupaten kota di daerah Jawa Barat pada 2020, tertanggal 1 Desember 2019. Hal ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat 561/Kep983-Yanbangsos/2019 tentang upah minimum kabupaten kota di daerah provinsi Jawa Barat.

Keputusan ini juga secara langsung mencabut dan tidak berlakunya Surat Edaran (SE) Gubernur Jawa Barat 561/75/Yanbangsos tanggal 21 November 2019 tentang Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat 2020.

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, Eni Rohyani, menyebutkan keputusan tersebut diberlakukan setelah mempetimbangkan pemikiran sejumlah pemangku kepentingan terkait.

“Terdapat penekanan bahwa pengusaha termasuk industri padat karya yang tidak mampu membayar upah sesuai UMK, dapat melakukan kesepakatan bipartit dengan pengawasan dan persetujuan dari Disnakertrans Provinsi Jabar,” kata Eni.

Eni menyebutkan UMK Kabupaten/Kota dengan besaran yang tercantum dan Kepgub mulai dibayarkan 1 Januari 2020. Dalam daftar diketahui UMK Kabupaten Karawang tertinggi yaitu sebesar Rp4.594.324,54 dan Kota Banjar terendah dengan besaran UMK Rp1.831.884,83.

Kepgub yang ditandatangani 1 Desember kemarin pun memuat beberapa keputusan lain seperti pengusaha yang telah membayar upah lebih tinggi dari ketentuan, dilarang menurunkan upah pekerja. Kepgub ini pun menegaskan UMK yang baru tersebut berlaku bagi pekerja yang sudah bekerja minimal 1 tahun.

Di sisi lain, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea berharap Ridwan Kamil tidak lagi mengeluarkan kebijakan yang memicu polemik terkait upah buruh setelah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 561/75/Yanbangsos kepada seluruh pemimpin perusahaan di wilayahnya.

Andi mengatakan, keputusan Gubernur Jawa Barat mengeluarkan surat edaran itu menimbulkan polemik. Menurut aturan ketetapan mengenai upah buruh mestinya dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur, bukan hanya surat edaran, sehingga ada konsekuensi pidana jika perusahaan tidak menaati.

“Dengan mengeluarkan surat edaran, ini seperti membuka ruang untuk semua perusahaan bahwa tidak wajib menyesuaikan upah buruh,” katanya seperti dikutip dari Antara.

Tak ayal, sambungnya, keputusan kontroversial itu membuat buruh di Jabar marah dan berujung pada aksi besar-besaran. Andi menjelaskan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah ada aturan bahwa kalau perusahaan benar-benar tidak mampu menaikkan upah maka penangguhan kenaikan upah bisa dilakukan. (cnn/els)

Loading...