16.000 Honorer Bogor Terancam

by -13 views

METROPOLITAN – Pasca Komisi II, Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyepakati untuk menghapus tenaga honorer, pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan lainnya dari organisasi kepegawaian pemerintah. Rupanya berdampak kepada Pemerintah Daerah seperti di Kota dan Kabupaten Bogor. Setidaknya ada 16 ribu honorer yang nasibnya terancam jika aturan tersebut diterapkan.

Untuk di Kota Bogor sendiri sedikitnya ada 6000 pegawai honorer yang tersebar diseluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pegawai tersebut, diketahui diangkat oleh kepala OPD sesuai dengan kebutuhan OPD-nya masing-masing.

Kepala Bidang, Formasi dan Data pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor, Aries Hendardi menerangkan jika kehadiran pegawai honorer masih sangat dibutuhkan di Kota Bogor. Bagaimana tidak, untuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bogor saja, mampu menyerap 1000 orang pegawai honorer untuk tugas-tugas yang sifatnya perbantuan.

“Kalau untuk dihapuskan total ilang, kita ikut saja apa yang direncanakan oleh pusat. Tapi kita harus mengkaji juga karena pusat hanya mengeluarkan regulasi. Tapi memang hampir diseluruh daerah, jumlah honrernya banyak,” kata Aries kepada Metropolitan, kemarin (21/1).

Ia berharap, nantinya pegawai honorer yang ada di Kota Bogor tidak dipecat begitu saja. Sebab persoalan ini menurutnya berkaitan dengan masalah hajat hidup orang banyak. Mungkin nantinya pegawai-pegawai yang ada bisa dimasukkan kedalam kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.

Tak mau tinggal diam, Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim menjelaskan kalau pemerintahan daerah masih sangat membutuhkan kehadiran pegawai honorer atau PPPK. Sebab dari sekian banyaknya tugas atau pelayanan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan jumlah PNS di Kota Bogor yang mencapai 7012, hal tersebut sangat tidak memungkinkan.

“PKWT terbesar ada di bidang kebersihan dan persampahan. Jumlahnya mencapai 1000an orang yang melayani 68 Kelurahan, 6 Kecamatan, 1,1 juta jiwa dengan jumlah sampah 600m3 per hari. Kalau hanya PNS yang mengurusi mana bisa,” jelas Dedie.

Selain itu, Dedie juga menerangkan, berdasarkan analisi beban kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bogor, sudah memberikan gambaran tentang adanya kebutuhan pelaksana teknis yang tidak dapat dipenuhi langsung melalui rekrutmen CPNS.

Sementara untuk Kabupaten Bogor, jumlah pegawai honorer rupanya lebih banyak. Tercatat, kurang lebih terdapat 10.000 pegawai honorer yang saat ini tersebar di OPD dan UPT yang ada di Bumi Tegar Beriman.

“Untuk pegawai honorer di Pemda itu ada 1200-an, yang gajinya jelas diatur didalam Perbup dan sesuai dengan aturan kepegawaian. Lalu ada sekitar 2000-an yang pengangkatannya dilakukan oleh pejabat setingkat eselon III kebawah, seperti kepala sekolah dan lain sebagainya. Sisanya itu adalah pegawai honorer dari berbagai bidang,” jelas Kepala Bidang Formasi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) kabupaten Bogor, Susi Hastuti.

Dari 10.000 pegawai honorer yang ada di Kabupaten Bogor, ternyata 90 persen didominasi oleh pegawai yang bekerja di instansi pendidikan dan pegawai kebersihan. Terkait dengan wacana penghapusan pegawai honorer, Susi mengatakan kalau pihaknya belum mendapatkan konfirmasi hal tersebut.

Beberapa pegawai honorer yang ada didalam peraturan kepegawaian, menurut Susi kemungkinan tidak akan dihapuskan. Seperti pegawai kesehatan yang ada di BLUD dan Rumah Sakit, secara aturan mereka boleh direkrut dan harus diakui keberadaannya sebagai seorang pegawai.

“Kluster-kluster dan pilah-pilih langkah berikutnya saya pikir akan diarahkan oleh Menpan-RB dan BKN,” sambung Susi.

Ia juga tidak menutup kemungkinan para pegawai honorer nantinya bisa dimasukkan kedalam struktur PNS melalui tes PPPK. Tetapi, ia menjelaskan kalau pengisian kebutuhan PNS yang ada di Kabupaten Bogor, harus sesuai dengan standar dan kualifikasi sesuai kebutuhan.

“Kita tidak bisa paksa juga mereka untuk mengikuti itu. Bisa kita saring dari mereka mungkin tidak bisa seratus persen,” pungkasnya.

Sebelumnya, Plt Kepala Biro Humas BKN Paryono menjelaskan, BKN tak mendata jumlah pegawai honorer. Dia bilang, BKN hanya mendata jumlah PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke depannya. Namun demikian, dia menuturkan, pemerintah sebenarnya telah melarang pengangkatan honorer.

“Tahun 2005 pemerintah pernah mengeluarkan PP No 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, dengan PP tersebut pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat tenaga honorer. Sehingga saat ini tidak ada yang mendata karena sebenarnya sudah dilarang untuk diangkat,” paparnya.

Menurutnya, jika masih ada honorer kemungkinannya ialah mengikuti seleksi CPNS dan PPPK jika syaratnya memenuhi. Meski begitu, selama ini honorer dihadapkan pada masalah usia. Lantaran, ada dari mereka yang mengabdikan diri puluhan tahun.

Terkait hal itu, Paryono belum bisa memberikan keterangan lantaran belum ada kebijakan khusus.

“Iya, memang belum ada bentuk kebijakan pemerintah untuk honorer ini karena dari awal pemerintah sudah mengingatkan untuk tidak mengangkat tenaga honorer,” ungkapnya. (dil/c/dtk/mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *