7 Dinas Dilelang

by -

METROPOLITAN – Awal tahun 2020, beberapa jabatan kepala dinas di jajaran Pemerintah Kota Bogor akan dilelang. Hal tersebut merupakan dampak dari rotasi-mutasi yang dilakukan Walikota Bogor Bima Arya pada akhir 2019.

Selain itu, adanya beberapa kepala dinas (kadis) yang akan pensiun pada awal tahun ini juga mengakibatkan kursi pimpinan di beberapa dinas akan kosong.

“Bulan ini sudah dimulai dan Maret sudah diisi. Total ada 7 (tujuh) dengan DPMPPA, Dinas Kesehatan (Dinkes) di open biddingnya,” ungkap Bima Arya kepada Metropolitan, kemarin (12/1).

Berdasarkan informasi yang diterima oleh Metropolitan, 7 dinas yang akan dilelangkan adalah, Dinkes, DPMPPA, Kesbangpol, Pol-PP, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo).

Untuk meningkatkan kualitas kerja anak buahnya, Bima menegaskan akan membuat kontrak kerja. Agar program-program yang sudah tertuang didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 dapat terealisasi. Apalagi semua yang ada di dalamnya, merupakan cerminan dari program Bogor Berlari.

“Kita akan buat kontrak kerja, kalau tidak berhasil memenuhi target-target itu, akan ada konsekuensinya (ditendang),” ujar Bima.

Kabid Mutasi dan Pengembangan Karir, Badan Kepegawaian Pendayagunaan dan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor, Evandy Dahni menjelaskan, saat ini pihaknya masih menyusun persyaratan administrasi untuk jabatan yang akan dilelang.

Setelah selesai proses administrasi, para calon kepala dinas (cakadis) akan mengikuti beberapa test, sebelum diumumkan siapa yang lolos.

“Setelah terpilih, barulah akan disodorkan kontrak kerja, yang didalamnya akan tertuang perjanjian-perjanjian yang mengikat,” jelas Evan.

Melihat perombakan yang akan dilakukan oleh Pemkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Danubrata angkat suara. Menurut politisi PDIP ini para cakadis harus dipilih secara objektif, tanpa adanya intervensi pihak luar.

Rekam jejak, pengalaman, kemampuan dan prestasi dari cakadis, sambung Dadang harus menjadi penilaian inti. Sebab, pada 2020 nanti, akan ada banyak program-program yang menjadi skala prioritas.

Dinas seperti DLH dan Disparbud, disinyalir menjadi beberapa dinas yang perlu mendapatkan sorotan dan pengawalan khusus.

“Karena setiap rupiah yang ada didalam APBD harus dikawal dan dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan dengan adanya open biding ini, akan terpilih kepala dinas yang benar-benar berkualitas, profesional dan memiliki integritas,” pungkasnya. (dil/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *