Beli si Melon Harus Pakai Barcode

by -
PERKETAT: Pemerintah pusat berencana memperketat pendistribusian gas melon agar tepat sasaran untuk warga miskin.

METROPOLITAN – Gas 3 kilogram (kg) atau yang biasa disebut si melon sejatinya digunakan untuk orang yang tidak mampu lantaran disubsidi pemerintah. Namun nahas, masih banyak orang-orang yang berpenghasilan lebih masih menggunakan si melon untuk keperluan sehari-hari.

Hal itu rupanya membuat pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperketat pembelian si melon untuk masyarakat.

Kementerian ESDM menargetkan penyaluran subsidi Elpiji 3 kg lebih tepat sasaran di awal semester II-2020 atau sekitar Juli. Penyaluran subsidi Elpiji 3 kg tidak diberikan pada komoditasnya lagi per tabung, melainkan ke penerima, yaitu masyarakat kurang mampu.

“Ke depan, pemerintah berencana memberikan subsidi tidak pada komoditas Elpiji 3 kg, tapi lebih pada penerima yang berhak,” kata Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (14/1).

Metode penyaluran subsidi Elpiji 3 kg yang menyasar masyarakat kurang mampu dimungkinkan dengan menggunakan sistem barcode. Data pembeli Elpiji 3 kg terekam dalam data yang terhubung dengan bank.

“Mungkin Pertamina pakai QR code barcode ditempel, nanti yang beli itu terekam di bank. Misalnya dia beli tiga tabung subsidi Rp100.000, bank transfer ke nomor ini. Nanti bisa dicek rata-rata kebutuhan orang miskin tiga tabung. Kalau beli lebih dari tiga bisa dilihat mana yang berhak, mana yang nggak,” tambahnya.

Djoko mencontohkan, jika nantinya per orang diberikan jatah subsidi tiga tabung per bulan, lalu kedapatan membeli lebih dari tiga dalam satu bulan, maka sisanya tak lagi disubsidi. Namun skema resminya sampai saat ini masih dalam kajian.

Kebijakan ini ditargetkan berlaku di pertengahan 2020 dan diharapkan bisa menyasar penerima manfaat lebih banyak lagi.

“Enam bulan ke depan kerjakan itu dan mudah-mudahan awal semester II-2020 distribusi Elpiji tepat sasaran, langsung kepada penerima yang berhak. Insya Allah saving akan semakin besar,” katanya.

Selain itu, gas 3 kg bakal dijual sesuai harga pasar. Artinya harga gas Elpiji 3 kg tidak lagi dijual murah karena pemberian subsidi nantinya menyasar kepada masyarakat miskin, tak lagi ke barang.

Djoko melanjutkan, harga jual Elpiji 3 kg mengikuti tabung nonsubsidi seperti 12 kg. Mengutip laman Pertamina, harga Elpiji 12 kg Rp139.000 atau Rp11.583 per kg. Jika demikian, maka harga Elpiji 3 kg menjadi Rp34.749 per tabung atau lebih tinggi dari harga subsidi di bawah Rp20.000.

“Termasuk salah satu sama lah dengan 12 kg. Nanti kita lihat,” tambah Djoko.

Djoko memastikan Elpiji 3 kg akan tetap tersedia di pasar, namun hanya subsidinya saja yang digeser dari tabung menjadi ke masyarakat langsung.

“Kalau sekarang kan ada 12 kg beli juga yang 3 kg,” ujarnya.

Masyarakat kurang mampu yang membeli Elpiji 3 kg juga dikenakan harga pasar, namun mereka diberikan subsidi yang kuotanya masih dirumuskan.

“Misalnya direkap beli sebulan 10 tabung. Sebulan 3 tabung 7 tabung nggak kita subsidi,” tuturnya.

Sementara itu, persiapan pun dilakukan disejumlah kota tak terkecuali Kota Bogor. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bogor, Ganjar Gunawan mengaku kerap menemukan sejumlah pengusaha yang menggunakan gas 3kilogram tersebut.

“LPG 3 kg itu kan memang bersubsidi, dan langsung dari pemerintah pusat untuk masyarakat. Tapi khusus masyarakat miskin. Jadi kalau ada pengusaha pakai LPG bersubsidi, tentu ini suatu pelanggaran,” katanya.

Ganjar juga mengaku sudah menyiapkan dan menerapkan sejumlah sanksi, jika kedapatan para pebisnis rumah makan dan restoran tersebut, kedapatan menggunakan gas subsidi.

“Kita berikan teguran dahulu, kalau membandel bertahap ke penyitaan gas, kalau masih bandel juga baru kita koordinasi dengan pihak terkait untuk sanksi tegasnya,” ujarnya.

Hal senada juga dikatakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nuradi. Ia mengaku siap ikut ambil bagian, dalam pengawasan peredaran gas subsidi di Bumi Tegar Beriman.

“Saya sependapat, kalau pemerintah berencana memperketat peredaran gas 3 kg hanya untuk warga miskin. Bahkan saya siap dukung,” ungkapnya.

Meski begitu, ia menilai pengawasan peredaran, peruntukan gas LPG 3 kg tersebut tidak bisa hanya diawasi oleh segelintir pihak. Harus dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari lingkup pemerintahan desa, kecamatan, hingga sejumlah instansi yang terlibat di dalamnya.

“Semuanya harus terlibat dan bersift terpadu pengawasannya ini,” tegasnya.

Disinggung soal langkah antisipasi dan monitoring di lapangan, tak beda jauh dengan Kota Bogor,  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor juga melakukan hal yang sama.

“Kita sudah ada timnya. Kami juga selama ini ada program terpadu, untuk melakukan pengawasan kepada agen atau pangkalan,” tandasnya.

Terpisah, VP Corporate Communication PT Pertamina Persero Fajriyah Usman menjelaskan, pada prinsipnya Pertamina siap mendukung segala kebijakan pemerintah. Baik secara teknis pendistribusian kepada masyarakat, maupun kebijakan lainnya yang memang itu sudah menjadi satu ketetapan dari pemerintah.

Pihaknya juga akan senantiasa memastikan ketersediaan pasokan produk, serta memastikan lembaga penyalur sudah siap, dalam menghadapi segala kemungkinan kebijakan yang nantinya bakal diterapkan. Terlebih wacana pemerintah dalam memperketat pendistribusian Gas LPG 3 kg di tengah masyarakat nanti.

“Sebagai operator, prinsipnya Pertamina siap dengan kebijakan pemerintah tekait mekanisme distribusi gas 3 kg, termasuk jika nanti akan dilaksanakan dengan sistem tertutup. Pertamina akan selalu memastikan availability produk, dan memastikan lembaga penyalur untuk siap dengan mekanisme distribusi tertutup tersebut. Saat ini kami menunggu arahan selanjutnya dari Pemerintah untuk skema dan waktu pelaksanaannya,” tegasnya.

Sementara itu, Unit Manager Communication Relations Pertamina Marketing Operation Region (MOR) III, Dewi Sri Utami mengaku tidak bisa berkomentar banyak mengenai hal ini. Lantaran hal tersebut diluar kapasitasnya. Meski begitu, kebutuhan secara umum konsumsi LPG di Bogor Raya terbilang cukup tinggi, yakni sekitar 5,4 juta tabung Gas.

“Untuk Bogor Raya kita ada sekitar 120 agen siaga dan 664 pangkalan gas LPG,” tukasnya. (ogi/c/mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *