Dewan Tunggu Laporan Soal SituPlaza  

by -

METROPOLITAN – Persoalan yang membelit proyek pembangunan Situ Plaza Cibinong terus memanas. Kejanggalan demi kejanggalan terjadi pada proyek senilai Rp7,2 miliar, mulai dari tiang pancang yang tidak sesuai desain hingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

DPRD Kabupaten Bogor pun mendesak dinas terkait untuk menjabarkan laporan terkait proyek tersebut, baik hasil temuan BPK hingga proses penyelesaian pembangunan.

Menurut anggota DPRD Kabupaten Bogor Ferry Roveo Checanova, secara kasat mata, memang pekerjaan disebut sudah selesai. Namun ia tidak mengetahui permasalahan serah terima pekerjaan, soal pembayaran hingga temuan BPK.

“Kita belum dapat laporan itu,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Ia juga menyayangkan tiang pancang yang miring dan tidak sesuai dengan Detail Engineering Design (DED), seperti diungkapkan Badan Perencanaan Pengembangan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappedalitbang).

“Ya iya nggak sesuai DED, orang di desainnya lurus, dipasang miring,” tukasnya.

Melihat kondisi lokasi tiang pancang miring yang kini tidak terlalu kelihatan dan tertutup coran tembok, juga menjadi perhatiannya. Seharusnya, kata dia, hal itu tidak boleh dilakukan karena masih menunggu laporan hasil temuan BPK.

“Kalau gitu mah berarti sama saja mengakui itu (tiang pancang miring, red) sebuah kesalahan,” terang Ferry.

Saat hendak dikonfirmasi, pelaksana harian PT Sinar Cempaka Raya Dodi Setiawan belum memberikan tanggapan terkait hasil temuan BPK hingga proses serah terima dan pembayaran.

“Besok saja kita ketemu, biar jelas semua,” singkatnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor Juanda Dimansyah menjelaskan, setelah adanya temuan BPK untuk hasilnya nanti, tinggal menunggu hampir dua bulan kedepan.

“Sudah masuk temuan BPK, kita tunggu saja hasilnya. Soal tiang miring, kurang panjang atau pendek. Itu dari BPK, apakah nantinya ada kelebihan untuk bayar apakah nantinya akan didenda. Kalau ada temuan BPK, sanksinya mereka harus bayar ke kas Negara dari pihak kontraktor, untuk kerugian negara nanti akan itung-itungan,” tutupnya. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *