DPRD Jabar Pelototi Polemik Banprov Situ Plaza Cibinong

by -9 views

METROPOLITAN – Proyek pembangunan Situ Plaza Cibinong masih jadi perhatian publik, yang masih menunggu keluarnya Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) lantaran diduga ada temuan dalam proyek Rp7,2 miliar itu.

Apalagi, duit yang digunakan merupakan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat namun harus berakhir polemik.

Hal itu mendapat perhatian dari Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Asep Wahyuwijaya.

Buatnya, terkait pembangunan Situ Plaza Cibinong, memang Pemprov Jabar hanya memberikan bantuan keuangan saja, sedangkan mulai dari Detail Engingeering Design (DED), proses lelang, pelaksanaan hingga pengawasan, merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.

Namun, ia mengaku kecewa jika ada bantuan yang datangnya dari provinsi Jabar, harus berakhir dengan polemik.

Mulai dari jumlah tiang pancang yang dianggap terlalu banyak, posisi yang miring dan terlihat membahayakan, hingga dugaan temuan BPK.

“Jika problem teknis pelaksanaannya ada di Pemkab Bogor. Ya mereka lah yang harus menerima konsekuensinya. Kalau bagi kami, ya hanya bisa mengelus dada saja. Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada banyak kejanggalan sampai jadi temuan (BPK),” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Ia berharap, persoalan ini segera terselesaikan agar tidak menjadi preseden buruk bagi Pemkab Bogor sebagai penerima bantuan dari Jabar. Apalagi jika benar jadi temuan BPK, tentu menjadi konsekuensi bagi pemda.

“Dengan satu tahun pengalaman pemerintahan baru, saya kira pengawasan kedepan harus diefektifkan,” imbuh politisi Partai Demokrat itu.

Secara aturan, kata dia, memang Pemprov Jabar sebagai pemberi bantuan tidak bisa mendesak BPK untuk segera terbitkan LHP-nya lantaran ada aturan main tersendiri di BPK.

Namun bisa saja jadi tidak baik saat dana yang dikucurkan tidak terserap dengan baik. Artinya jika banprov akhirnya jadi masalah, konsekuensinya menjadi tanggung jawab Pemkab Bogor.

“Ya tidak terlalu berpengaruh, kan bukan hanya itu saja faktor yang menentukan penambah dan pengurang bantuan keuangan dari Pemprov Jabar. Tapi memang jadi perhatian. Pemprov dan pusat memberikan bantuan ke Pemkot dan Pemkab itu kan lazim saja, soal pelaksananya yang bermasalah kan tetap urusannya ya di penerimanya saja,” tukas AW, sapaan karibnya.

Bagaimana tidak, proyek dengan nilai Rp7,2 miliar itu memunculkan sekelumit kejanggalan, mulai dari tiang miring yang tidak sesuai desain, hingga dugaan jadi bancakan lantaran jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kini mulai dari aparatur Pemkab Bogor hingga penyedia jasa ditengarai bisa saja ikut terseret, lantaran ada dugaan proyek tersebut jadi bancakan dan jadi temuan BPK.

Tak cuma warga yang masih penasaran dan menunggu rilis LHP dari BPK,hasil pekerjaan secara fisik juga rupanya menarik perhatian khalayak.

Tidak cuma munculnya tiang pancang miring menopang plaza beban plaza, jumlah tiang kolom beton yang jumlahnya ratusan itu dianggap berlebihan melihat potensi beban dan luasan yang ada.

“Setelah saya kelapangan meninjau lokasi, ditemukan kurang lebih empat sampai lima kolom yang agak miring, dari jumlah total 134 tiang kolom. Memang jika melihat peruntukan bangunan, secara struktur oke lah. Tapi melihat luasannya, untuk bangunan seperti itu, saya kita jumlah tiang pancang yang ada justru agak berlebihan,” kata Pengamat Konstruksi Thoriq Nasution.

Menurutnya, perlu dilihat dan disikapi mulai dari perencanaannya, melihat kebutuhan jumlah kolom tiang pancang yang seharusnya bisa kurang dari jumlah eksisting.

Sedangkan soal temuan BPK, bisa saja terjadi di sisi pekerjaan fisik atau administrasi.

“Padahal kan luasan cuma segitu. Kok jumlahnya harus sebanyak itu. Pertanyaannya ada di perencanaan juga mesti disikapi,” tutup dia. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *