Gara-Gara Situ Cibinong, Pejabat Hingga Kontraktor Bisa Dipidana

by -

METROPOLITAN – Persoalan yang membelit proyek pembangunan Situ Plaza Cibinong bagaikan bola salju yang makin membesar dan menjadi perhatian publik.

Bagaimana tidak, proyek dengan nilai Rp7,2 miliar itu memunculkan sekelumit kejanggalan, mulai dari tiang miring yang tidak sesuai desain, hingga dugaan jadi bancakan lantaran jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Alhasil, mulai dari aparatur Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor hingga penyedia jasa pun ditengarai bisa ikut terseret.

Praktisi Hukum R Anggi Triana Ismail mengatakan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara merupakan salah satu unsur pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mempunyai manfaat yang sangat penting guna, untuk mewujudkan tujuan negara menyejahterakan rakyat sesuai UU.

Ketika BPK sudah menduga ada temuan, maka nantinya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan BPK, akan diserahkan kepada stakeholder sesuai dengan kewenangannya.

Sesuai UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, hasil pemeriksaan ini kemudian ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK.

Lalu, kata dia, apabila dalam LHP BPK diketahui terdapat kerugian negara, maka diketahui subjek penanggung jawab untuk mengetahui penyelesaian kerugian negara/daerah untuk selanjutnya dilakukan penetapan.

Pertama Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain dan atau bendahara pengelola OPD Pemkab Bogor, dimana sesuai UU, setelah diketahui adanya kerugian negara maka segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuankerugian menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti.

Jika tidak dapat diperoleh surat pernyataan kesanggupan tersebut, maka menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian sementara kepada yang bersangkutan.

“Jika nantinya terbukti dari LHP-nya BPK, tentu ada beberapa pihak yang akan ikut terseret, yakni Pemkab Bogor, selaku pengguna anggaran, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD)-nya. Lalu penyedia jasa, dalam hal ini kontraktor atau pemilik perusahaan. Mereka yang harus tanggung jawab,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Dia melanjutkan, apabila dikemudian hari terdapat tuntutan pidana akibat timbulnya kerugian negara yang terjadi karena hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasi atau tindak lanjut telah selesai dilaksanakan, maka penyelesaian tindak lanjut ini tidak menghapuskan tuntutan pidana. Yang dikenakan pada pihak terkait.

“Tentu ini menjadi preseden buruk bagi Pemkab Bogor, ketika ada pekerjaan yang jadi temuan BPK. Keseriusan pengguna anggaran dipertanyakan. Dari segi hukum, ya semua yang terlibat harus dimintai keterangan,” tukasnya.

Menanggapi persoalan pada proyek yang dikerjakan, Pelaksana Harian PT Sinar Cempaka Raya Dodi Setiawan pun membenarkan adanya temuan dari BPK pada proyek tersebut.

Namun ia enggan berandai-andai apa yang akan dilakukan jika belum ada turun Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) secara resmi dari lembaga tersebut.

“Soal BPK, posisi kami menunggu saja, menunggu LHP-nya keluar. Ibarat kasus OTT, ya kan nggak bisa asal tangkap. Ada prosedurnya, demikian juga BPK,” katanya.

Namun ia mengklaim, jika pun ada temuan, tidak terkait dengan anggapan tiang pancang yang terlihat miring.

Sebab, tiang miring tersebut sudah melalui tahapan pemeriksaan konsultan PT Wika, dan disebut aman kalaupun berdiri 2.000 orang diatasnya.

Secara teknis, tiang yang miring merupakan efek dari kedalaman yang tidak sesuai dengan tinggi tiang pancang, sehingga mesti sliding atau agak miring karena tidak bisa lagi menembus tanah dasar danau.

Meski begitu, ia sesumbar jika Situ Plaza aman meskipun diduduki ribuan orang. Selain itu, proyek yang menelan waktu 150 hari kalender itu sudah diserah terimakan kepada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, dan tinggal memasuki masa pemeliharaan enam bulan kedepan.

“Saya berani jamin itu. Karena dari hitung-hitungan juga sudah aman. Dibuktikan konsultan. Saya meyakini kalau ada temuan pun bukan disitu. Yang jelas kami tunggu saja lapotan dari BPK, baru ada tindakan. Ada ungkapan DED-nya nggak beres, ya itu sudah pernah kami ekspos didepan dewan dan pemda, jadi ya tunggu saja LHP dari BPK,” tuturnya. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *