Honorer Sarjana Ikut PPPK

by -12 views

METROPOLITAN – Wacana penghapusan tenaga honorer di organisasi kepegawaian pemerintahan, ditengarai bakal berdampak di daerah, termasuk di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Apalagi, tenaga honorer di Bumi Tegar Beriman mencapai

10.000 pegawai. Hal itu pun memancing reaksi Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan.

Ia menilai wacana penghapusan tenaga honorer dari pemerintah pusat sejatinya masih dalam proses. Namun, Iwan menyebut kebijakan itu harus disikapi dengan solusi, terlebih di pemerintah daerah.

“Harusnya ada solusi. Mungkin honorer itu akan diganti. (pemerintah) pusat kan meresmikan dua saja, yakni ASN (Aparatur Sipil Negara, red) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Nah honorer itu kita usahakan bukan diberhentikan, tapi masuk alokasi PPPK. Mudah-mudahan bisa, kalau kebijakan itu diterapkan,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Hanya saja, sambung dia, untuk menjadi PPPK ada syarat pendidikan yang harus minimal sarjana, sedangkan honorer yang kini mengabdi banyak juga yang belum memenuhi syarat tersebut.

Sehingga jika nanti honorer dihilangkan, pasti honorer yang punya sarjana yang akan diprioritaskan masuk PPPK.

Iwan menambahkan, sedangkan untuk honorer diluar itu, harusnya bisa tetap dipekerjakan melalui pos anggaran Belanja Barang dan Jasa yang ada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Artinya, untuk honorer sarjana, diupayakan masuk PPPK, sedangkan dibawah itu akan di koordinasikan untuk masuk pos belanja barang dan jasa per dinas.

“Bisa di masukkan kesitu. Itu mungkin solusi dari pemda. Kita kan nggak bisa, kalau ada kebijakan pemerintah justru menyengsarakan atau nambah pengangguran,” tukas Politisi Gerindra itu.

Hal itu disebut perlu dilakukan untuk menyelamatkan para honorer dan mempekerjakan kembali karena pos belanja barang dan jasa bisa dialokasikan untuk manusia.

Sebut saja untuk pegawai banpol di Satpol PP, Pemadam Kebakaran (Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hingga Dinas Perhubungan (Dishub).

“Mau nggak mau kesitu yang paling realistis. Jangan sampai ada kebijakan yang malah nambah pengangguran. Harusnya malah mengurangi itu. Kita harus solutif dan beri penyelesaian,” paparnya.

Jumlah pegawai honorer Kabupaten Bogor sendiri tercatat kurang lebih terdapat 10.000 pegawai honorer yang saat ini tersebar di OPD dan UPT yang ada di Bumi Tegar Beriman.

Untuk pegawai honorer di Pemda itu ada 1200-an, yang gajinya jelas diatur didalam Perbup dan sesuai dengan aturan kepegawaian.

“Lalu ada sekitar 2000-an yang pengangkatannya dilakukan oleh pejabat setingkat eselon III kebawah, seperti kepala sekolah dan lain sebagainya. Sisanya itu adalah pegawai honorer dari berbagai bidang,” jelas Kepala Bidang Formasi pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) kabupaten Bogor, Susi Hastuti.

Beberapa pegawai honorer yang ada didalam peraturan kepegawaian, menurut Susi kemungkinan tidak akan dihapuskan.

Seperti pegawai kesehatan yang ada di BLUD dan Rumah Sakit, secara aturan mereka boleh direkrut dan harus diakui keberadaannya sebagai seorang pegawai.

“Kluster-kluster dan pilah-pilih langkah berikutnya saya pikir akan diarahkan oleh Menpan-RB dan BKN,” sambung Susi.

Ia juga tidak menutup kemungkinan para pegawai honorer nantinya bisa dimasukkan kedalam struktur PNS melalui tes PPPK.

Tetapi, ia menjelaskan kalau pengisian kebutuhan PNS yang ada di Kabupaten Bogor, harus sesuai dengan standar dan kualifikasi sesuai kebutuhan.

“Kami tidak bisa paksa juga mereka untuk mengikuti itu. Bisa kita saring dari mereka mungkin tidak bisa seratus persen,” pungkasnya. (ryn/b/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *