Izin Nggak Ada, PAD Pun ‘Lolos’

by -22 views

METROPOLITAN – Maraknya penginapan dan hotel berbasis aplikasi di Bogor, rupanya membuat gerah beberapa pihak, termasuk para pengusaha hotel dan penginapan yang tergabung dalam Persatuan Hotel Restoran Indonesia (PHRI). Boroknya pun bukan cuma hotel nakal yang memfasilitasi bisnis lendir. Tapi juga secara perizinan, persaingan dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pun dipertanyakan.

Ketua PHRI Kabupaten Bogor Budi Sulistyo mengatakan, para penglola hotel, penginapan hingga apartemen berbasis aplikasi daring, belum termasuk dalam organisasi. Mereka pun lantaran berada dalam ‘alam yang sama’ tapi punya keuntungan berbeda. Termasuk soal perizinan dan konstribusi PAD. Keberadaannya bahkan jadi pembahasan dalam tubuh organisasi.

“Ada keluhan lah, cara jual mereka, lalu nggak tahu mereka itu, khususnya yang dulunya bangunan bukan hotel ya, izinnya apa. Kalau dia mau hotel, ya harus ada izin hotel,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Selain itu, sambung dia, tarif pun jadi soal, lantaran sering lebih terjangkau dibandingkan dengan hotel atau penginapan lain. Padahal, izin dan kontribusinya tidak serunut yang harus dipenuhi para pengusaha hotel atau penginapan yang ada di PHRI.

“Ada ketimpangan harga. Ada indikasi memang merusak persaingan ya. Ini indikasi pengawasan yang kurang lah, kecuali ada aturan yang membolehkan,” tukasnya.

Tekait hotel berbasis online yang jadi tempat baru bisnis lendir, Budi mengakui hal itu bisa saja terjadi, meskipun tidak langsung ada pada akomodasi aplikasi. Namun kata dia, meskipun itu terjadi, bukanlah kewenangan PHRI untuk menindak lantaran sudah masuk pelanggaran ketertiban umum atau perbuatan asusila.

“Kalau menyediakan mungkin nggak ya. Tapi kan kalaupun ada, kita nggak punya kewenangan, kecuali pemda melalui Satpol PP misalnya. Atau polisi. Tapi kita soroti keberadaan mereka ini melihat izin dan kontribusi PAD-nya, masa kita yang punya izin dan kontribusi, kalah saing. Ini kan harusnya ada aturan mainnya,” tegasnya.

Senada, Ketua PHRI Kota Bogor Yuno Abeta Lahay juga mengakui hingga saat ini tidak ada pengelola hotel dan penginapan online yang masuk dalam PHRI Kota Bogor. Ia juga menyoroti soal perizinan dari ‘hotel modern’ ini. Dampaknya jelas, persaingan tidak sehat karena kontribusi pajak yang tidak jelas.

“Izinnya harusnya sama kayak hotel, kecuali yang kost-kostan ya. Kalau yang tadinya hotel nggak masalah, sudah otomatis  ada izin dan wajib pajak hotel-nya. Nah yang kost ‘naik kelas’ itu problem. Ini pasti izinnya harus berubah, kalau nggak berubah ya dia nggak bayar pajak hotel,” ketusnya.

Lebih serius, ia pun mendorong hal ini kepada pemerintah saat pembahasan Raperda Ketertiban Umum, agar ada pasal yang melarang penglola kos dan apartemen, terlebih yang berbasis aplikasi, untuk menjual tarif harian. Sebab, indikasinya jelas dengan rata-rata izin yang tidak jelas namun tidak terdata pasti. Meskipun rata-rata pada aplikasi ada kolom pembayaran pajak, rata-rata itu hanya strategi agar costumer nyaman, padahal dengan tidak ada izin, otomatis belum ada kewajiban bayar pajak hotel.

“Penegakan sesuai peruntukan saja. Ketika ada aturan itu, bisa ditindak. Itu kan memunculkan persaingan tidak sehat, juga memicu ‘yang lain’, meskipun nggak ada bukti terlapor kalau hotel itu jadi bisnis prostitusi, saya nggak bisa komen lebih lanjut,” ujar Yuno.

Kontribusi Pajak Daerah

Kepala Bidang Perizinan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor Rudi Mashudi menjelaskan, secara perizinan, rumah-rumah yang jadi penginapan atau hotel berbasis aplikasi memang harus disesuaikan dengan peruntukan ruangnya. Sertta tidak bisa sembarangan tempat bisa jadi penginapan beraplikasi seperti itu.

“Harusnya sih perizinannya masuk izin hotel. Data di kami bukan jumlah eksisting hotel seperti itu, tapi perizinan dari berbagai tempat usaha termasuk hotel. Intinya keberadaannya itu harus sesuai peruntukan. Kalau jumlah mereka yang alih fungsi rumah jadi hotel seperti itu, nggak ada,” tegasnya.

Sementara Kepala Seksi Verifikasi Administrasi Bidang Perizinan Operasional DPMPTSP Kabupaten Bogor Teguh Sugiarto menjelaskan, secara prinsip harusnya hotel, penginapan atau apartemen berbasis aplikasi pun sama dengan hotel konvensional, harus melewati verifikasi termasuk izin hotel. Hal itu untuk memperjelas peruntukan dan wajib pajak-nya. Namun ia mengakui, hingga kini belum mendata ‘hotel modern’ ini.

“Yang jelas sama, masuknya harus izin hotel, kalau nggak ada, ya tentu ada kita pertanyakan,” ujar Teguh.

Hal ini pun membuka mata khalayak, ketika tidak ada izin peruntukan, maka pengelola semacam ini tidak memberikan kontribusi pajak daerah. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor Deni Hendana mengatakan, aplikasi ini mengiklankan seluruh jenis properti yang disewakan, baik kamar hotel dan jenis lainnya, penginapan, hingga wisma, kos-kosan, sewa rumah, sewa kamar dan apartemen.

Pihaknya memang akan mengecek ke lapangan memastikan data mana kategori kena pajak dan tidak. Seperti rumah sewa dan kos dibawah 10 kamar, tidak perlu izin DPMPTSP dan tidak masuk kategori wajib pajak.

“Itu harusnya kena pajak hotel. Informasi terkait data properti yang disewakan dalam hotel dengan aplikasi akan ditindaklanjuti dqlam pendataan rutin pajak daerah Bapenda, setelah kategorisasi mana yang masuk subjek pajak dan bukan,” tukas Deni.

Namun, persoalan sebenarnya adalah mendata rumah-rumah yang tidak ada izin untuk menjadi hotel, namun melakukan transaksi online. Selama ada izin hotel dan ada di Kota Bogor, terdaftar sebagai wajib pajak.

“Itu memang penangannya, tentunya disamping dilihat dari sisi IMB dan izin operasional. Jika sudah berubah jadi wisma otomatis bisa kita tarik pajaknya. Kalo aplikasi itu kan itu hanya cara bayarnya,  wujud hotel atau wismanya terlihat dan menjadi wajib pajak. Sehingga, menjadi ranah pengawasan di Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang mengurusi pengendalian IMB, juga Satpol PP dan DPMPTSP.” kata Sekretaris Bapenda Kota Bogor Lia Kania Dewi. (ryn/c/mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *