Kabupaten Bobar ‘Sedot’ Dewan dan Pejabat Pemkab

by -50 views

METROPOLITAN – Rapat paripurna antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dengan DPRD Kabupaten Bogor, tentang pembentukan daerah persiapan Kabupaten Bogor Barat, awal pekan lalu, menyisakan hal menarik.

Bukan cuma soal munculnya calon ibukota alternatif di Rumpin alih-alih rencana awal di Cigudeg, tapi juga soal bakal eksodusnya anggota DPRD hingga pejabat di Kabupaten Bogor.

Para pejabat hingga kewilayahan Pemkab Bogor, serta anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) wilayah barat Kabupaten Bogor, akan ikut pindah mengikuti rencana pemekaran Kabupaten Bogor Barat.

Secara hitungan kasar saja, akan ada empat belas posisi camat yang akan eksodus ke Kabupaten Bogor Barat, dari empat belas kecamatan yang masuk DOB Bobar.

Selain itu, untuk anggota dewan saja, ada anggota DPRD dari dua dapil yang kini duduk di DPRD Kabupaten Bogor, akan ikut pindah lantaran mengikuti konstituennya.

Yakni dapil 4 dengan sembilan kursi dan dapil 5 dengan 10 kursi. Total, ada 19 dewan yang ikut eksodus.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, kepindahan para pejabat dan anggota dewan itu untuk menunjang kebutuhan tenaga dalam menjalankan pemerintahan di daerah persiapan Kabupaten Bogor Barat saat nanti ‘merdeka’.

Menurutnya, peralihan para pemangku jabatan dan anggota dewan juga merupakan hal yang penting.

“Salah satu yang penting itu kan penataan administrasi. Terlebih juga beberapa ASN (Aparatur Sipil Negara, red) yang bekerja di wilayah barat, kan diambil dari Kabupaten Bogor juga. Termasuk anggota dewannya, yang dari dapil kecamatan-kecamatan di DOB (Daerah Otonomi Baru, red) Bobar, juga akan kesana,” katanya kepada Metropolitan.

Saat ini, sambung dia, proses pembentukan DOB Kabupaten Bogor Barat sudah melalui tahap persetujuan penandatanganan Pemkab Bogor dengan DPRD Kabupaten Bogor, tentang pembentukan daerah persiapan Kabupaten Bogor Barat.

Pemkab Bogor ditarget untuk bisa melengkapi berbagai persyaratan untuk diserahkan kepada Gubernur Jawa Barat.

“Paling lambat 30 Januari mendatang,” tukas AY, sapaan karibnya.

Meskipun, kata AY, tahapan tersebut masih terganjal Moratorium pemekaran wilayah yang sampai saat ini belum juga dicabut oleh Presiden Republik Indonesia.

Dirinya dan Pemkab Bogor pun elum mendapatkan sinyal tentang pencabutan kebijakan tersebut. Sehingga, ia pun hanya bisa mendorong agar Jawa Barat menjadi prioritas untuk pemekaran wilayah.

“Ya sampai sekarang kan kita juga belum dengar, kebijakan itu (moratorium, red) akan dicabutnya kapan. Kita cuma bisa dorong lah untuk ini, Jawa barat jadi prioritas gitu,” papar Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat itu.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudu Susmanto mengakui pemekaran Kabupaten Bogor Barat menjadi suatu hal yang mendesak, lantaran luasan dan kepadatan penduduk Kabupaten Bogor yang tinggi sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal.

Ia berharap paripurna lalu mempercepat dicabutnya moratorium pemekaran wilayah oleh presiden.

“Ini bentuk dukungan kita, keseriusan kita. Jadi ini pertimbangan pusat segera cabut moratorium,” ujar politisi Gerinda itu.

Sebelumnya, meanggapi rumor Kecamatan Rumpin yang digadang-gadang jadi ibukota Kabupaten Bogor Barat, Ketua Tim Pemekaran DOB Bogor Barat, Yana Nur Heryana mengatakan, usulan tersebut haruslah melalui kajian matang yang dikerjakan oleh akademisi yang memang ahli dibidang kewilayahan.

Sama seperti pada saat penunjukan Kecamatan Cigudeg, yang juga melalui kajian dari akademisi selama beberapa waktu.

“Usulan itu, akademisi yang harus melakukan kajian, sama sepeti dulu dilakukan di Cigudeg. Kalau memang nanti keputusannya berubah, ya berarti pengajuan untuk calon ibukota pemekaran Bogor Barat pun harus berubah juga,” katanya.

Buatnya, meskipun nantinya calon ibukota Kabupaten Bogor Barar dipindah, menjadi di Rumpin misalnya, hal itu tidak berpengaruh terhadap waktu urus-urus administrasi pemekaran Bogor Barat.

Sebab untuk daerah persiapak pemekaran seperti Kabupaten Bogor, masih ada waktu cukup lama untuk mengotak-atik komposisi berbagai hal, mulai dari penentuan kepala daeraj sampai dengan penentuan ibukota.

Menurut Yana, waktu untuk penunjukan daerah persiapan masih cukup panjang, yakni tiga tahun. Ini juga Kabupaten Bogor baru berbicara tahapan persiapan. Lalu didalamnya meliputi pemilihan kepala daerah dan lainnya.

“Masih ada proses yang diperbaharui apapun itu dan dari segi manapun,” terang Yana. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *