Kantornya Mau Diontrok Gegara Situ Plaza Cibinong, Ini Kata Kepala DPKPP

by -

METROPOLITAN. ID- Meskipun pekerjaan terlihat sudah selesai, persoalan proyek Situ Plaza Cibinong nyatanya masih menjadi perbincangan publik. Bahkan, elemen masyarakat Keluarga Masyarakat Peduli Bogor (KMPB) bersurat kepada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) untuk audiensi dan memberikan kejelasan serta transparansi soal proyek Rp7,2 miliar itu. Tak main-main, elemen masyarakat itu mengancam akan menggerudug kantor dinas jika tidak ada respon.

Menanggapi hal itu, Kepala DPKPP Kabupaten Bogor Juanda Dimansyah membenarkan adanya surat yang masuk ke dinas yang dipimpinnya itu, soal audiensi kaitan polemik proyek Situ Plaza Cibinong. Menurutnya, posisi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor saat ini masih menunggu proses dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait dugaan adanya temuan dari proyek tahun anggaran 2019 itu.

“Iya sudah sampai suratnya ke meja saya. Tapi yang jelas saat ini kita sedang menunggu proses BPK. Kita tunggu hasilnya, berapa kerugian negara yang harus dikembalikan oleh penyedia jasa,” katanya saat dikonfirmasi Metropolitan, Jumat (31/1) siang.

Namun, sambung dia, belum ada turunan atau terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK, terkait adanya temuan proyek Situ Plaza Cibinong. “Belum ada (LHP dari BPK). Masih menunggu dari BPK,” imbuhnya.

Juanda menambahkan, akibat dari proses BPK tersebut, meskipun pekerjaan sudah selesai, belum ada dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dicairkan kepada pelaksana proyek. Sebab, masih menunggu hasil LHP dari BPK. “Belum dibayarkan. Uangnya masih ada di kasda (kas daerah, red),” ujarnya.

Sebelumnya, setelah melakukan aksi, survei langsung dan membagikan banner di lokasi fasilitas publik senilai Rp7,2 miliar itu, Keluarga Masyarakat Peduli Bogor (KMPB) bersurat untuk meminta keterangan dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor sebagai pengguna anggaran.

“Untuk meminta klarifikasi dan transparansi pertanggungjawaban. Kan setelah survei langsung ke lapangan dan kajian, ada pandangan berbeda. Demi klarifikasi dan transparansi, kami minta audiensi dengan DPKPP untuk mengetahui pertanggungjawaban pembanngunan,” kata Koordinator Presidium KMPB Sihol.

Ia menambahkan, apabila dalam rentang waktu 3×24 jam hari kerja dari surat tersebut, tidak ada tanggapan dari OPD tersebut, ia menganggap hal itu sebagai sikap yang tidak kooperatif. Pihaknya pun mengancam akan memberikan ‘kejutan’ di depan kantor DPKPP.

“Jika tidak ada itikad baik, beberapa hari lagi akan kami berikan ‘surprise’ di depan kantornya,” imbuh Sihol.

Saat melakukan tinjauan langsung ke lokasi, secara kasat mata terlihat banyak hal yang dianggap tidak sesuai dengan anggaran yang mesti dikucurkan oleh pemerintah.

“Kami lihat sendiri banyak kejanggalan. Anggaran besar tapi nggak maksimal, bahaya kalau dibiarkan. Setidaknya ada beberapa ‘hal aneh’, yaitu keterlambatan masa pengerjaan, pemasangan tiang pancang yang nggak sesuai dengan DED (Detail Engineering Design, red),” katanya.

Selain itu, sambung dia, dari kondisi eksisting, terlihat tidak adanya resapan air pada lantai. Sehingga saat turun hujan, pada lantai pun muncul genangan-genangan air yang membahayakan pengunjung. Di beberapa titik pun terdapat material keramik yang terkelupas. “Apa ada pengurangan volume? Atau lalai yang disengaja?” ketusnya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan dari DPKPP terkait hal ini, sambungan telepon dan pesan singkat via WhatsApp yang dilayangkan pewarta belum mendapatkan respon. (ryn/b/suf)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *