Komisi IV Usir Pejabat BPJS

by -

METROPOLITAN – ‘Ibu keluar saja, saya ingin ketemu dengan pejabat yang bisa mengambil kebijakan’ pekik salah seorang anggota Komisi IV DPRD Kota Bogor saat mengusir salah satu pejabat dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Peristiwa tersebut merupakan buntut dari keluhan rumah sakit yang tidak dapat memberikan pelayanan secara maksimal lantaran belum mendapatkan pembayaran dari BPJS.

Semula Komisi IV DPRD Kota Bogor sengaja memanggil jajaran direksi BPJS Kota Bogor, untuk meminta kejelasan ihwal penerima BPJS PBI dan pembayaran BPJS kepada sejumlah rumah sakit. Namun saat dipanggil rupanya bukan petinggi BPJS yang dapat mengambil kebijakan, melainkan salah satu kepala bagian.

“Ya, kalau dibilang kecewa kita kecewa. Karena banyak pertanyaan dan aduan masyarakat yang mesti diklarifikasi,” ujar Ketua Komisi IV, Ence Setiawan kepada Metropolitan.

Menurut Ence, dirinya ingin mengetahui data terkait peserta PBI di Kota Bogor. Sebab, dari kuota 210 ribu, masih terdapat 19 ribu orang yang belum terakomodir dalam BPJS PBI. Ence menduga bahwa belum terakomodirnya 19 ribu orang menjadi peserta PBI imbas dari perubahan status dari BPJS mandiri ke PBI.

“Apa faktor penyebabnya, apakah karena birokrasi yang berbelit-belit atau bagaimana sehingga masyarakat kesulitan mengubah status,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV, Saeful Bakhri mengatakan bahwa data peserta yang dikelola BPJS tidak valid. Contohnya, ada salah satu warga Blok Paku, Kecamatan Bogor Utara, Otih disebut meninggal dunia. Padahal, perempuan kelahiran tahun 1939 masih sehat walafiat.

“Ini kan aneh, orang masih hidup disebut meninggal. Apa karena tak mau terbebankan dengan PBI,” ucap dia.

Selain itu, ia juga menduga terdapat sebuah kesalahan sistem dalam pembayaran yang dilakukan oleh BPJS Kota dan Kabupaten terhadap RS yang ada di Kota Bogor. Sebab, dari banyaknya tunggakan yang menumpuk di RS Kota, BPJS selalu berkilah terkait keterbatasan dana yang belum dibayarkan oleh para peserta.

Lebih lanjut, Saeful mengatakan bahwa kesemrawutan data BPJS, akibat adanya kesimpangsiuran data antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan BPJS.

Loading...