Masa Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang

by -
ADE YASIN Bupati Bogor

METROPOLITAN – Hampir dua pekan pasca-bencana banjir dan tanah longsor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menetapkan masa tanggap bencana hingga 16 Januari.

Namun hingga kini, masih ada beberapa persoalan pasca bencana yang belum mampu diatasi, mulai dari masih ada desa yang terisolasi hingga pemetaan warga terdampak dan wacana relokasi.

Tim penanganan bencana yang terdiri dari unsur pemerintahan dan militer, pun memastikan bakal memperpanjang masa tanggap bencana.

Lantaran masih banyak PR yang belum terselesaikan. Hal itu tercetus dalam rapat evaluasi, kemarin. Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, pihaknya masuh berkutat di pekerjaan membuka akses jalan dengan alat berat dan pemetaan warga dan bangunan terdampak. Sehingga, ia dan tim belum bisa memastikan berapa lama masa tanggap bencana itu bakal diperpanjang.

“Di lapangan masih harus buka jalan, masukin alat berat. Kemungkinan perpanjang masa tanggap darurat. Tapi kami belum tahu berapa lama, karena nggak bisa serta merta dan harus berdasarkan kondisi dan pemetaan lapangan,” katanya usai rapat evaluasi di pendopo bupati, Cibinong, kemarin.

Ia pun menargetkan, dua hari kedepan untuk cek ke lokasi untuk melakukan berbagai pertimbangan. Termasuk pertimbangan sebelum relokasi dengan membangun hunian sementara (huntara).

“Kan nggak mungkin di tenda terus. Lahannya bisa di tengah pusat kecamatan, misalnya, ada lahan kosong,” ungkapnya.

Pemetaan selama dua hari kedepan juga untuk mengetahui jumlah warga terdampak hingga warga yang tidak bisa lagi kembali ke rumah asalnya. Sebagai dasar rencana membangun hunian tetap (huntap) di lahan relokasi.

“Jangan sampai mubazir. Kita petakan dulu, mana yang nggak bisa balik lagi. Itu kita utamakna masuk huntara, untuk kemudian diusulkan dibuatkan huntap dan direlokasi ke tempat baru,” tukas ketua DPW PPP Jawa Barat itu.

Apalagi, dana Bantuan Tidak Terduga (BTT) untuk 2020 hanya sekitar Rp50 miliaran dan diprediksi tidak akan cukup mengkaver perbaikan pasca bencana secara menyeluruh, termasuk untuk relokasi warga ke huntap.

Pemkab juga berupaya meminta bantuan kepada pemerintah provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat demi menutup kekurangan dana perbaikan pasca bencana.

AY, sapaan karibnya menyebut, beberapa waktu lalu pemprov Jabar memang sudah mengalokasikan bantuan kurang lebih Rp1,5 miliar untuk pasca bencana.

Namun, ia mengakui, jumlah itu masih kurang, sehingga pemkab berencana mengajukan kembali bantuan ke provinsi jabar.

“Rp1,5 miliar itu kemarin. Tapi ini kita sedang minta lagi. Usulannya berapa? Belum lah, kan kita lakukan pemetaan dulu, kita masih hitung dua hari kedepan. Kan harus benar dan nggak boleh mubazir. Itu termasuk untuk relokasi juga,” tutur AY.

DPRD Provinsi Dorong Pemkab Segera Hitung Kerugian

Persoalan pasca-bencana di Kabupaten Bogor memang menjadi PR yang berat. Pemulihan di empat kecamatan yang terkena dampak bencana banjir bandang dan tanah longsor, ditengarai tak bisa terselesaikan dalam waktu singkat.

Melihat tingkat kerusakan yang parah seperti di Sukajaya. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Rudi Harsa Tanaya pun meminta Pemkab Bogor untuk segera menghitung  kerugian yang ditimbulkan, termasuk infrastruktur.

“Segera inventarisasi yang rusak berapa, rumah, jalan. Karena data itu dasarnya, mana yang jadi kewajiban daerah, provinsi dan pusat. Dari data itu ditentukan, berapa yang dibutuhkan, kapan proses rekonstruksi mulai. Rekontruksi pasti memakan waktu lama dan tentunya anggaran besar, karena dampak kerusakannya sangat parah,” tuntas politisi PDI Perjuangan itu. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *