MUI Bogor Dukung Netflix Diharamkan

by -

METROPOLITAN – Wacana Majlis Ulama Indonesia (MUI) yang berencana bakal mengeluarkan fatwa haram, mengenai salah satu aplikasi android penyedia layanan jasa media streaming (Netflix,red). Selain menyediakan berbagai film box office, diduga Netflix menyediakan film dengan konten dewasa.

Fatwa yang sedang dikaji tersebut, rupanya didukung oleh berbagai ketua MUI di berbagai daerah. Tak terkecuali Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor Mukri Aji yang berharap agar berbagai medsos yang mengandung konten porno agar segera diblokir.

Meski wacana tersebut menuai banyak kritikan dari warganet dan masyarakat, namun orang nomor wahid pada MUI Kabupaten Bogor itu menilai jika rencana tersebut untuk menekan kemungkinan dampak negatif dari penyebaran konten tidak senonoh yang ada pada aplikasi tersebut.

“Saya kira langkah tersebut sangat strategis sekali. Ketika tontonan lewat aplikasi tersebut ada yang berkonten negatif, tentu perlu ada langkah pengkajian. Saya kira ini hal yang positif karna pada sifatnya nilai kemaslahatan (kebaikan,red) dikedepankan,” katanya saat dihubungi Metropolitan.

Tak hanya Netflix, Mukri Aji juga meminta kepada MUI Pusat, untuk senantiasa memantau semua aplikasi serupa dan media sosial, yang dirasa riskan disusupi konten negatif. Karna pada hakikatnya, sambung Mukri Aji, mata ini mesti memandang yang baik-baik.

Sehingga ketika ada mafsadah atau hal negatif, tentu ini harus dihilangkan. Pihaknya juga mendorong agar MUI pusat betul-betul mengawasi, sejumlah aplikasi yang rawan dirasuki hal negatif. Terlebih pada era digital seperti saat ini.

“Ini semua berlaku untuk semua media sosial, yang memang sangat riskan disusupi konten negatif. Intinya kita harus menekan segala kemungkinan masuknya konten negatif, baik itu negatif berdasarkan agama, etika, norma, budaya dan sosial kita,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Fatwa MUI, H. Hasanuddin mengatakan, media sosial dan platform digital dewasa ini rentan disusupi konten negatif yang tidak sesuai dengan norma agama dan hukum di Indonesia. Karena itu, ia menyarankan agar seluruh pemangku kepentingan terkait bersama-sama melakukan filter terhadap konten yang ditayangkan oleh Netflix di Tanah Air.

“Seharusnya pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat dari konten negatif dengan memblokir layanan yang masih menayangkan konten negatif. Termasuk jika ada konten negatif di Netflix,” tutur Hasanuddin, (22/1) kemarin.

Namun, Hasanuddin menjelaskan hingga saat ini, MUI belum menerima laporan dari masyarakat ihwal konten negatif tersebut di Netflix. Padahal, menurutnya, fatwa seputar perilaku sex menyimpang, kekerasan pornografi dan terorisme serta kekerasan sudah memiliki fatwanya sendiri, sehingga MUI hanya tinggal menunggu laporan dari masyarakat saja.

“Jika ada komponen masyarakat yang merasa keberatan dengan layanan Netflix dan membutuhkan fatwa, MUI akan segera pelajari dan akan kami putuskan dalam sidang pleno fatwa MUI. Mengeluarkan fatwa terhadap konten negatif di Netflix, MUI tak membutuhkan waktu yang lama,” katanya.

MUI mengapresiasi langkah Telkom Group yang telah memblokir konten negatif di Netflix. Menurut Hasanuddin, apa yang sudah dilakukan Telkom Group tersebut sudah benar, untuk melindungi generasi penerus bangsa dari konten negatif.

“Pemblokiran yang dilakukan oleh Telkom Group merupakan tanggung jawab sosial mereka untuk memproteksi dan menjaga masyarakat dari tayangan yang tidak baik,” kata Hasanuddin. (ogi/c/bis/mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *