Naik Kelas Bikin Susah

by -
NAIK KELAS: RSUD Leuwiliang ‘naik kelas’ dari tipe C ke tipe B. Terlihat sejumlah pengunjung rumah sakit tengah menunggu pendaftaran.

METROPOLITAN – Kehadiran Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Leuwiliang bagaikan oase ditengah kebutuhan masyarakat Leuwiliang dan sekitarnya akan fasilitas kesehatan milik pemerintah.

Namun, belakangan justru warga kesulitan mengakses layanan kesehatan tersebut setelah RSUD Leuwiliang ‘naik kelas’ dari tipe C ke tipe B.

Warga pun tidak bisa langsung bisa mendapatkan layanan tanpa ada rujukan dari fasilitas kesehatan bertipe dibawahnya. Alhasil, banyak warga yang ‘ditolak’ karena terbentur aturan.

“Katanya harus ada rujukan dari fasilitas kesehatan seperti puskesmas, baru bisa dapat pelayanan. Ya kecewa saja, jadi nggak bisa dapat pelayanan langsung seperti waktu itu,” ujar Yogi, warga Leuwiliang.

Hal itu juga mendapatkan perhatian dari DPRD Kabupaten Bogor. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Ruhiyat Sujana juga belakangan ini mendapatkan keluhan secara pribadi soal warga yang malah kesulitan mendapatkan akses ke RSUD Leuwiliang.

Apalagi, fasilitas kesehatan tipe C di sekitaran Leuwiliang pun terbatas, malah beberapa jaraknya cukup jauh seperti Dramaga, Jasinga, Parungpanjang atau Nanggung.

“Artinya susah juga. Harus kesana dulu cuma untuk dapat rujukan. Ada beberapa di Leuwiliang RS yang tipe C, tapi saya lihat sarprasnya kurang,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Ia menambahkan, komisi IV pun berencana memanggil pihak terkait, mengenai persoalan ini. Seperti BPJS Kesehatan, RSUD hingga Dinas Kesehatan.

Ia berharap ada pembahasan soal regulasi tersebut, untuk membuka peluang opsi-opsi pengecualian bagi warga sekitar.

Sebab, jika dibandingkan dengan wilayah lain, RS penyangga dengan tipe C di Leuwiliang tidak sebanyak RS penyangga di daerah lain.

“Di sisi lain, kita dorong masyarakat untuk berobat ke fasilitas pemerintah. Tapi malah sekarang kesannya warga kesulitan dan ditolak. Ini harus disikapi. Kami akan panggil pihak terkait. Aturannya harus dipertimbangkan. Atau, ada opsi lain yang meringankan proses warga,” jelas politisi Demokrat itu.

Ruhiyat juga mendesak Dinkes hingga RSUD berpangku tangan melihat keluhan warga ini. Meskipun aturan rujukan tersebut datangnya dari BPJS Kesehatan.

“Nggak bisa gitu lah. Walaupun itu aturan BPJS, tapi harusnya ikut memikirkan. Jangan lepas tangan. Harus komunikasi antar mereka,” tukasnya.

Sementara itu, Direktur Utama RSUD Leuwiliang dr Hesti Iswandari membenarkan akreditasi RSUD Leuwiliang menjadi RS tipe C pada September 2019 lalu.

Terkait keluhan warga yang ‘ditolak’ karena harus lebih lama dan berjenjang sebelum sampai di RSUD Leuwiliang, ia mengakui hal itu diluar kewenangannya sebagai pimpinan.

“Sudah dikukuhkan sejak September lalu. Bertepatan pas saya mutasi. Kalau soal keluhan warga itu, semua kebijakan dari BPJS. Bisa dikonfirmasikan ke BPJS,” terangnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Umum dan Publikasi BPJS Cibinong Wahyu Bhiantoro menuturkan, aturan berjenjang memang berlaku di BPJS Kesehatan.

Apabila tersedia layanan tersebut di RS dengan tipe dibawahnya, harus dirujuk berjenjang dulu. Apabila harus ditindaklanjuti ke RS tipe B, baru di rujuk kembali, terdekat dari faskes tingkat 1 yang terdaftar.

“Faskes tingkat 1 itu klinik, puskesmas gitu. Dari puskesmas nanti ke tipe D atau ke C, baru ke RS tingkat B,” tukasnya.

Kecuali, kata dia, untuk pasien dalam keadaan darurat, bisa saja langsung ke RS yang terdekat walaupun itu RS tipe B. Kalau untuk layanan selain darurat mah harus berjenjang,” tuntas Anto, sapaan karibnya. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *