Ngga Punya Garasi Dilarang Parkir

by -9 views
ILUSTRASI: Satu kendaraan terparkir di halaman rumah di salah satu kawasan Kota Bogor. Rencananya Dishub Kota Bogor bakal mengeluarkan perda larangan parkir kendaraan di depan rumah

METROPOLITAN – Pasca diberlakukannya larangan mobil untuk parkir di badan jalan kampung yang ada di Kota Depok, beberapa warga di Kota Bogor melayangkan permintaan yang sama agar diterapkan hal serupa di Kota Hujan.

Ketua Ikatan Pemuda Cilendek Raya (IPCR), Brian Angga Prawira, mengatakan, peraturan serupa seharusnya sudah bisa diterapkan di Kota Bogor.

Sebab, berdasarkan pantauan di Kelurahan Cilendek Barat, sudah banyak warga yang memiliki kendaraan tetapi memarkirkan mobilnya di badan jalan.

Bahkan, ada beberapa jalanan kampung yang dijadikan korban, karena tidak memiliki garasi.

“Ini kan sudah menyalahi peruntukkan jalan yang dibuat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Ngapain punya mobil kalau nggak punya garasi, menyusahkan pengguna jalan lainnya,” kata Brian.

Pertumbuhan kendaraan yang terjadi di Kota Bogor juga menurut Brian adalah bentuk kegagalan Pemerintah Kota Bogor dalam mengendalikan pertambahan kendaraan.

Jadi dengan adanya peraturan yang mengharuskan pengguna mobil untuk memiliki garasi, sambungnya, bisa menjadi alat pengendali pertumbuhan kendaraan.

“Jangan sampai nanti sudah macet di jalanan besar, ikut macet juga di gang-gang sempit karena mobil yang parkir di badan jalan. Ini sudah harus mulai dipikirkan oleh pemerintah menurut saya,” jelasnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Dody Wahyudin, mengaku, pihaknya memang sedang mempersiapkan rancangan peraturan tersebut.

Dody pun membenarkan kalau badan jalan yang dibuat oleh Pemerintah Kota bukan untuk parkir kendaraan pribadi.

Walaupun demikian, ia mengaku masih kesulitan dalam menyiapkan rancangan, sebab akan berdampak pada faktor sosial masyarakat.

“Memang sebenarnya kapasitas ruas jalan itu tidak diperuntukkan untuk kendaraan, tapi sering kali masyarakat memaksakan untuk parkir kendaraan dan mengganggu lingkungan sekitar,” kata Dody.

Ia mengaku, pihaknya kekurangan personel untuk melakukan penertiban kendaraan yang parkir liar dan mengganggu ketertiban jalan. Bahkan untuk rambu lalu lintas saja, masih belum banyak terpasang di jalanan kampung.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, mengaku tidak menutup kemungkinan keluhan masyarakat soal diterapkannya perda soal pelarangan parkir diterapkan di Kota Bogor.

Sebab, saat ini DPRD Kota Bogor sedang melakukan revisi terhadap Perda Ketertiban Umum (Tibum).

“Apabila banyak masyarakat yang minta dibuatkan payung hukumnya, tentu DPRD akan tindaklanjuti. Bisa dimasukkan dalam pasal Raperda tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang sekarang sedang dibahas ataupun dalam Raperda tersendiri,” jelas Atang saat dihubungi Metropolitan.

Atang menjelaskan, filosofi dari pembentukan Perda itu terdiri dari dua prinsip, yaitu aspirasi masyarakat dan desakan perundang-undangan diatasnya.

Walaupun belum ada  pembahasan baik di tingkatan komisi ataupun Bapemperda, ia mengaku akan mencoba mengakomodir keluhan masyarakat dengan melakukan kajian terlebih dahulu.

“Membutuhan kajian mendalam tentang pro dan kontra yang pertlu kita pertimbangkan, serta beberapa solusinya ketika memang akan kita buat dalam. suatu peraturan daerah,” pungkasnya.(dil/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *