Pansus Raperda Tibum Gelar RDP

by -

METROPOLITAN – Soal penerapan perda pelarangan mobil pribadi yang terparkir di badan jalan, semakin diseriusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor.

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Jaenal Mutaqin mengatakan kalau dalam waktu dekat pihaknya akan segera melakukan kajian terkait hal tersebut.

Sebab, rancangan perda ketertiban umum (tibum) yang tengah digodok oleh tim pansus, memungkinkan untuk dimasukkannya peraturan kewajiban pemilik mobil untuk memiliki garasi dan melarang untuk memarkirkan kendaraannya di badan jalan.

“Ada 19 atau 20 ketertiban umum yang harus dipatuhi oleh masyarakat, salah satunya itu kan ketertiban lalu lintas. Nah apakah parkir di badan jalan bisa dimasukkan kedalam ketertiban umum dan bisa mengadopsi permasalahan kewajiban memiliki garasi, saya rasa itu perlu dipertimbangkan,” kata pria yang akrab disapa JM kepada Metropolitan saat ditemui di ruangannya, kemarin (20/1).

Untuk itu, ia mengatakan akan membuat sebuah kajian ilmiah yang mendasar untuk mengetahui kemungkinan peraturan tersebut diterapkan di Kota Bogor.

Banyaknya pasal yang ada didalam perda Tibum nomor 8 tahun 2006, diharapkan bisa menjadi cantolan bagi peraturan yang memiliki sisi pro dan kontra.

“Kita lihat juga perkembangan di Depok seperti apa. Kita akan konsultasi dan mengecek respon publik dan stakeholder terhadap peraturan tersebut. Memang dilapangan kejadian dan peristiwa itu sudah terjadi, sementara memang payung hukumnya secara spesifik belum mengatur tentang itu,” jelasnya.

Kota Depok sendiri, walaupun sudah menetapkan perda yang mewajibkan pemilik mobil untuk memiliki garasi pada awal tahun kemarin.

Penerapannya sendiri baru bisa dilaksanakan pada 2022 nanti. Hal tersebut lantaran pemerintah Kota Depok saat ini masih menyusun regulasi dan pedoman teknis selama setahun.

Lalu pada tahun kedua, Pemkot Depok masih membutuhkan waktu untuk sosialisasi dan fasilitasi serta asistensi kepada masyarakat.

Melihat tanggapan dari DPRD Kota Bogor, pengamat kebijakan politik dan pemerintahan serta pakar hukum dari Universitas Pakuan, Mihradi mengatakan kalau Pemkot Bogor jangan latahan.

“Harus ada kajian ilmiah yang menentukan berapa ruas jalan, berapa lebar badan jalan. Karena itu menyangkut kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung. Kota Bogor dan Kota Depok itu kan memiliki karakteristik yang berbeda,” jelasnya.

Selain perda Tibum, Mihradi menilai seharusnya kebijakan lalu lintas juga harus didorong, yaitu mengarahkan masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.

Selain mengurangi jumlah penggunaan transportasi publik, kebijakan lalu lintas menurut Mihradi bisa mengurangi kemacetan yang sekarang menjadi mimpi buruk bagi Kota Bogor.

Hal tersebut juga harus diikuti dengan penyempurnaan fasilitas transportasi publik yang ada di Kota Bogor.

Ia menerangkan untuk program lalu lintas saja yang belum bisa dijalankan selama periode pertama Bima Arya, menjadi gambaran tidak seriusnya Pemkot dalam menyelsaikan masalah transportasi dan lalu lintas.

“Intinya semangat untuk mengatu ketertiban saya mendukung, tinggal nanti bagaimana implementasinya dan pembuatannya di kaji dengan benar, jangan hanya melihat ke satu daerah lalu kita latah,” ujarnya.

Terpisah, Ketua pansus Raperda Tibum, Pepen Firdaus mengatakan, terkait usulan usulan dari masyarakat terhadap Pansus Tibum akan di tampung dan di bahas ulang di dalam rapat internal pansus.

Soal ketertiban umum, tidak boleh lupa antara Kota dan Kabupaten, karena kadangkala ada peraturan yang diterapkan di kota tapi diperlakukan seperti warga kabupaten.

“Kota itu kan punya definisi dan filosofi sendiri, tidak bisa disamakan antara kota dan kabupaten. Itu juga yang dibahas intensif dalam Pansus nanti,” ujarnya.

Menurut Pepen, harusnya sekarang masyarakat yang tinggal di kota sudah harus sadar hukum. Pemerintah dan pengusaha itu harus duduk bersama agar adanya kesamaan visi.

Pengusaha itu butuh waktu dan investasi, jangan sampai kehadiran Perda menghambat investasi, tetapi masyarakat juga harus diakomodir masukannya.

Masalahnya ini adalah ketegasan yang tidak dimiliki oleh pemerintah. Karena seharusnya pemerintah bisa mengambil tindakan tegas kalau sudah ada perdanya.

“Masukan yang kami terima, jangan sampai Perda yang nanti ditetapkan menghambat bisnis, kalau bisa menguatkan. Kalau bicara bisnis ini kan sudah jelas kemana masuknya, yaitu pendapatan asli daerah, jadi itu harus dikuatkan,” pungkasnya.(dil/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *