Pemkot dan DPRD Melawan

by -16 views
SRI MULYANI Menteri Keuangan

METROPOLITAN – Masalah kepegawaian nyatanya tidak hanya berpusat pada kurangnya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, mengeluhkan tingginya rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau pegawai honorer oleh pemerintah daerah (pemda).

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, Kemenkeu selaku bendahara negara melihat adanya ketidakseimbangan dari kebijakan penggajian pegawai selama ini.

Ia menyebutkan kalau selama ini uang pensiun bagi pegawai honorer ini ditanggung oleh pemerintah pusat seluruhnya.

“Jadi kalau kita lihat nanti lama-lama pemerintah pusat makin besar belanja untuk pensiun, sementara pemerintah daerah merekrut hanya untuk membayar gaji. Kadang kalau kurang pun kita juga yang bayar,” ujarnya.

Menanggapi keluhan Menkeu, Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim, menjelaskan, kalau pemerintahan daerah masih sangat membutuhkan kehadiran pegawai honorer atau PPPK.

Sebab dari sekian banyaknya tugas atau pelayanan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dengan jumlah PNS di Kota Bogor yang mencapai 7012, hal tersebut sangat tidak memungkinkan.

“PKWT terbesar ada di bidang kebersihan dan persampahan. Jumlahnya mencapai 1000an orang yang melayani 68 Kelurahan, 6 Kecamatan, 1,1 juta jiwa dengan jumlah sampah 600m3 per hari. Kalau hanya PNS yang mengurusi mana bisa,” jelas Dedie kepada Metropolitan, kemarin (19/1).

Selain itu, Dedie juga menerangkan, berdasarkan analisis beban kerja yang dilaksanakan Pemerintah Kota Bogor, sudah memberikan gambaran tentang adanya kebutuhan pelaksana teknis yang tidak dapat dipenuhi langsung melalui rekrutmen CPNS.

Berdasarkan data yang tercatat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Aparatur (BKPSDA) Kota Bogor, tercatat terdapat 138 orang dari PPPK yang terdaftar pada 2019.

Sedangkan untuk proses lebih lanjutnya, saat ini BKPSDA Kota Bogor masih menunggu kebijakan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Pembagiannya untuk Dinas Pendidikan 133 guru dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ada 5 orang,” ujar Kepala Bidang Formasi Data dan Penatausahaan Pegawai BKPSDA Kota Bogor, Aries Hendardi.

Jika melihat dari jumlah penduduk yang mencapai 1,1 juta jiwa, idealnya Kota Bogor memiliki 12 ribu ASN.

Jika dirinci berdasarkan jenisnya, dari 7.012 ASN Kota Hujan, 3.914 diantaranya menyandang sebagai jabatan fungsional. Sementara 3.098 sisanya, struktural.

Aries menilai, saat ini Kota Bogor masih kekurangan ASN. Meski Kota Bogor masih kekurangan ASN, Aries enggan berkomentar banyak mengenai komposisi ASN yang dibutuhkan.

“Kekurangannya sekitar 5.000 ASN. Khususnya ASN pelayanan dasar seperti guru dan dokter, ” imbuhnya.

Tak mau tinggal diam melihat persoalan pegawai honorer meluas, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bogor, Ade Askiah angkat suara.

Berdasarkan hasil pemantauannya, Pemerintah Kota Bogor sejauh ini memang masih belum bisa memberikan kesejahteraan untuk para pegawai honorer. Terutama yang ada di kantor-kantor kelurahan dan kecamatan.

Ia masih menemui adanya pegawai K2 yang tidak diangkat menjadi K3 karena faktor administrasi. Padahal, secara pengalaman dan jam terbang, para pegawai honorer ini sudah mumpuni.

“Ngapain ngambil lagi yang baru, kalau yang lama itu sudah memberikan kinerja yang baik. Mereka ini kan mengabdi untuk masyarakat, nah seharusnya pemerintah kota dan pemerintah pusat memperhatikan mereka,” jelas Ade.

Politisi Gerindra ini juga menyinggung soal masih banyaknya guru honorer yang belum diangkat menjadi PNS.

Padahal sudah secara terang-terangan Pemkot Bogor saat ini mengalami kekurangan tenaga pendidik. Tetapi, setiap penerimaan CPNS, tidak pernah ada guru honorer yang diikutsertakan.

“Kami akan mengevaluasi hal ini kedepannya, pada masa sidang ke-2 ini, saya akan kupas tuntas persoalan ini dan komunikasi dengan pusat akan mulai kami bangun melalui legislatif yang ada di Senayan,” pungkasnya. (dil/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *