PNS Kota Bogor Diuber Debt Collector

by -2.9K views
DEDIE A RACHIM Wakil Walikota Bogor

METROPOLITAN – Kabar mengejutkan datang dari Kota Bogor. Sejumlah pegawai di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor belum juga menerima haknya sebagai abdi negara. Bahkan, setingkat walikota, wakil walikota dan DPRD Kota Bogor turut merasakan hal yang sama.

Wakil Walikota Bogor, Dedie A Rachim, membenarkan adanya keterlambatan penyaluran gaji seluruh pegawai PNS Pemkot Bogor, termasuk dirinya dan walikota Bogor serta anggota DPRD Kota Bogor, yang belum mendapat gaji pokok dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Menurutnya, keterlambatan itu buntut dari perombakan susunan pimpinan hingga pegawai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Bogor pada akhir Desember 2019.

“Semua. Belum turun gajinya. Termasuk saya dan pak wali, itu belum. Kan Adanya rotasi mutasi pejabat struktural dan staf, sehingga perlu verifikasi dan updating data. Kemudian secara teknis DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran, red) APBD baru mulai diverifikasi, melalui asistensi DPA dulu,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Mantan petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu menjelaskan, setelah asistensi yang dimulai hari ini (kemarin), kemungkinan besar baru selesai satu hingga dua hari setelahnya. Kemudian, baru lah gaji untuk wali kota, wakil wali kota, PNS hingga anggota dewan bisa dibayarkan.

“Segera setelah selesai 1 sampai 2 hari ini, gaji bisa dibayarkan,” ucap dia.

Dedie menuturkan, meskipun jumlah gaji dan penerimanya sudah jelas, berbeda dengan tunjangan yang dipengaruhi rotasi mutasi jabatan serta merupakan pos anggaran Belanja Tidak Langsung yang bisa langsung diberikan.

Namun keterlambatan mesti terjadi menunggu dilakukannya verifikasi data dan melalui asistensi DPA terlebih dahulu.

“Makanya (gaji) anggota DPRD juga sama, belum turun. Semua kan perubahan di awal tahun, ada verifikasi data dan asistensi DPA. Meskipun di Belanja Tidak Langsung, kab bareng verifikasi data. Pokonya dalam satu atau dua hari kedepan sih akan beres,” ujarnya.

Sementara itu, dampak keterlambatan gaji membuat masalah tersendiri bagi sejumlah PNS di lingkup Pemkot Bogor.

Seperti yang dirasakan PNS setingkat eselon IV di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Bogor yang enggan namanya dikorankan. Menurutnya, kondisi ini menyebabkan persoalan di keluarganya.

“Mana anak baru pada masuk sekolah. Belum uang makan sehari-hari. Kita berharap secepatnya bisa dicairkan,” kata pria bertubuh tambun tersebut.

“Belum lagi cicilan ke bank yang harus dibayarkan. Ini juga udah diteleponin mulu sama depkolektornya,” ujarnya.

Hal serupa dirasakan Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Eka Wardhana. Menurutnya, hingga saat ini para anggota dewan belum menerima gaji. Namun, keterlambatan gaji memang sering terjadi di awal tahun, lantaran ada proses yang harus dilalui dalam pengelolaan APBD.

Meskipun gaji PNS bersumber dari APBN, tetap saja penghitungan dan pengelolaan bareng di APBD Kota Bogor.

“Melalui DAU, DAK-nya. Ya tahap wajar lah, ada proses yang harus dilalui, hanya saja biasanya awal tahun lalu saja cuma satu dua hari, nggak sampai seminggu seperti ini,” ungkap politisi Golkar itu.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Bogor, Boris Derurasman, menjelaskan gaji para anggota dewan belum turun sama dengan gaji para PNS, menunggu asistensi DPA yang baru akan dimulai pada Rabu (8/1).

“Iya betul karena asistensi DPA baru mulai besok (hari ini, red), sama gaji PNS juga belum,” katanya.

Mantan kepala Disperumkim Kota Bogor itu menjelaskan, secara umum gaji yang dikeluarkan APBD untuk membayar 50 anggota dewan Kota Hujan kurang lebih Rp79,6 juta.

Dengan rincian gaji ketua DPRD sebesar Rp2,1 juta, tiga orang wakil ketua DPRD masing-masing Rp1,68 juta dan untuk anggota lainnya masing-masing Rp1,57 juta. (ryn/d/rez)

Loading...