Provinsi Bogor Raya Paling Realistis?

by -
HIRUK-PIKUK: salah satu jalan raya di pusat pemerintahan kabupaten Bogor berkembang jadi kota baru. Banyak wilayah 'Kota Baru' di Bumi Tegar Beriman yang kini mengelilingi kota Bogor.

METROPOLITAN Tim Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) Institut Pertanian Bogor baru saja memaparkan hasil kajian perkembangan wilayah kepada Kota Bogor, sebagai persiapan jika pemindahan ibukota terealisasi. Lalu bagaimana posisi Kabupaten Bogor mengantisipasi hal itu?

Pada kajian yang dikerjakan sekitar setengah tahun itu, posisi Kota dan Kabupaten Bogor digarap secara satu kesatuan oleh tim.

Hal itu diungkapkan Kepala P4W LPPM IPB Ernan Rustiadi, yang melakukan kajian dalam satu lingkup yang dia sebut ‘Bogor Raya’, gabungan kabupaten dan kota.

Dia menjelaskan, Kabupaten Bogor kini berkembang sebagai kabupaten raksasa lantaran luas wilayah dengan kepadatan penduduknya setara dengan kepadatan satu provinsi di luar Jawa.

Akhirnya, banyak wilayah perkotaan baru yang tumbuh di Bumi Tegar Beriman, yang mengelilingi Kota Bogor.

“Antara perkotaan-nya kota dan kabupaten disekelilingnya sudah nyambung dan mengalami ‘pengkotaan’. Jadi Kota Bogor diapit banyak perkotaan baru, desa-desa yang jadi perkotan. Mengepung kota Bogor. Bahkan di beberapa tempat, lebih padat dari kota-nya sendiri. Itu kami jelaskan detail dalam kajian,” katanya kepada Metropolitan, kemarin.

Ia melanjutkan, pada perkotaan-perkotaan baru di Kabupaten Bogor, terjadi perkembangan signifikan, seperti pengkotaan wilayah dan kepadatan penduduk terjadi.

Sayangnya, tidak sejalan dengan peningkatan kualitas fasilitas publik penunjangnya. Sehingga yang terjadi di perkotaan baru itu yakni pemukiman kumuh, persoalan lingkungan, masalah sosial hingga infrastruktur yang acak-acakan dan terkesan tidak nyambung.

“Itu kami jelaskan secara rinci situasinya. Luas wilayah dan kepadatan penduduk juga problem. 6 juta orang dalam satu wilayah, kapasitas pemerintahan berat sekali dalam me-manage itu. Sangat wajar tekanan pemekaran Bogor Barat, dan lainnya, sangat tinggi. Memang sudah terlalu besar, padananya saja provinsi di luar Jawa,” tukasnya.

Sehingga, bentuk koordinasi yang lebih detil memang diperlukan jika ingin mengembangkan wilayah secara efektif, bisa saja penggabungan secara administratif atau penguatan koordinasi hingga kewenangan kepala daerah.

Agar persoalan di kota-kota baru Kabupaten Bogor bisa teratasi, terintegrasi dengan pusat Kota Bogor, misalnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin pernah menyebut bahwa Pemkab Bogor tidak pernah keberatan terhadap kajian yang dilakukan Pemkot Bogor melalui IPB dalam hal pengembangan wilayah.

Hanya saja, persoalan kewilayahan yang bertetangga ini tidak hanya berkutat pada kajian semata, tapi juga ada mekanisme yang harus ditempuh dan bisa jadi memakan waktu yang lama.

“Kalau mereka lakukan kajian, itu mah hak mereka, yang jelas wacana pengembangan  wilayah ada mekanismenya. Sederhananya, saya punya lahan sawah, kamu punya sawah sedikit, terus dipatok, bagaimana? Ya makanya harus ada etika, ada mekanismenya lah,” katanya.

Sehingga perlu ada komunikasi yang intens dari dua pimpinan atau inohong kedua daerah untuk pembahasan.

Menurutnya, hubungan kota dan Kabupaten Bogor tidak memiliki masalah sejak lama, termasuk medio 1990-an saat ada perluasan wilayah yang tadinya wilayah Kabupaten Bogor lalu masuk ke Kota Bogor secara administratif. Buatnya, tidak akan ada masalah jika isu yang sama kini kembali mengemuka demi perkembangan wilayah masing-masing.

“Dari dulu kita nggak ada masalah sama mereka (Kota Bogor, red), termasuk saat dulu ada yang masuk kesana. Hari Jadi wilayah juga kan sama, jadi nggak masalah kalau mereka mau mengkaji soal pengembangan wilayah. Yang jelas buat saya, tinggal bupati dan wali kota duduk bareng, lalu ketua DPRD kota dan kabupaten Bogor juga duduk bareng,” tukas Burhan.

Setelah ada kesepakatan diantara pada inohong tersebut, kata dia, tugas Sekda tinggal mencatat dan menindak lanjut secara adminsitratif ketika ada kesepahaman yang terjadi.

Tapi hingga saat ini, lanjut Burhan, belum ada agenda waktu terdekat kedua wilayah akan bertemu dan membahas persoalan ini.

“Kalau sudah ada kesepakatan, misalnya, ya tinggal tugas sekda, catat itu dan tindak lanjuti itu, secara administratif. Itu saja, tunggu saja itu,” tuntasnya. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *