Sekelumit Kelanjutan Jalur Bomang

by -
DILANJUTKAN: Proyek pembangunan Jalan Bomang yang mangkrak nampaknya tahun ini akan dilanjutkan.

METROPOLITAN – Proyek ambisius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang sempat mangkrak beberapa kali, yakni pembangunan Jalan Bojonggede-Kemang (Bomang) dipastikan kembali dilanjut tahun ini.

Dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebesar Rp46 miliar sudah teralokasi untuk direalisasikan. Uang segitu memang belum mencukupi kebutuhan sekitar Rp1,6 triliun.

Selain itu, pemkab juga punya Pekerjaan Rumah (PR) lain untuk menertibkan lahannya di proyek Bomang yang kini digunakan pihak lain

Menanggapi hal itu, Bupati Bogor Ade Yasin mengakui, ada beberapa lahan aset milik Pemkab Bogor yang ditempati oleh pihak lain dalam bentuk bangunan.

AY, sapaan karibnya menjelaskan jumlah aset pemkab yang dimanfaatkan secara liar oleh warga memang jumlahnya tidak terlalu banyak, namun penertiban bakal segera dilakukan seiring sejalan dengan proses tender yang ditarget pertengahan tahun bisa dieksekusi.

“Yang dimiliki orang nggak ya. Tapi kalau ada orang yang menempati aset kita, ya kita suruh keluar, karena akan segera dibangun. Tempatnya ada beberapa yang di ujung-ujung proyek saja. Ada beberapa yang dibikin bedeng sementara untuk jualan. Tapi sudah siap lah kalau mau dibangun juga,” katanya saat ditemui Metropolitan, kemarin.

AY memang tidak terlalu memasang target eksekusi penertiban yang harus dilakukan. Tapi ia menginstruksikan dinas terkait agar pada saat proses tender, maka tidak ada lagi aset yang digunakan pihak lain atau sudah steril dan siap dibangun.

“Targetnya ya yang penting pada saat pelelangan berproses, maka mana ruas jalan yang mau dibangun, ya itu harusnya sudah nggak ada lagi (yang dipakai pihak lain). Pemetaan diselesaikan, lalu limpahkan ke Satpol PP untuk eksekusi mana saja yang harus ditertibkan,” tukas politisi PPP itu.

Terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor Herdi menuturkan, pihaknya bakal memulai penertiban saat ada pelimpahan data atau laporan dari dinas terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), soal pemetaan mana saja yang harus ditertibkan.

“Secepatnya setelah dilimpahkan, sebelum puasa tuntas. Ya memang kalau itu tergantung berapa lama cepatnya limpahan itu,” singkatnya.

Kekurangan anggaran untuk membangun Jalur Bomang, memang jadi kendala dalam melanjutkan pembangunan jalan disepanjang 8,5 kilometer itu.

Hingga saat ini pun, baru rampung sekitar 3,5 kilometer, terbantu dari serapan APBD 2019 lalu sebesar Rp23 miliar untuk kepentingan pembebasan lahan.

Upaya meminta bantuan dana dari povinsi sampai ke pusat pun dilakoni. DPRD Provinsi Jabar pun menunggu usulan dari Pemkab Bogor terkait bantuan dana hibah itu.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Imam Budi Hartono menurutkan, proses pembangunan Jalan Bomang memang harus ditempuh sesuai skema dan aturan yang ada.

Jika jalan itu termasuk jalan provinsi, tentu akan diperjuangkan oleh dirinya sebagai ketua komisi dan anggota lain. Tetapi, karena proyek Jalan Bomang termasuk jalan kabupaten, maka pihaknya meminta agar Pemkab Bogor mengupayakan ada dana hibah dari Jawa Barat untuk Kabupaten Bogor.

“Mekanismenya, silahkan diusulkan oleh bupati, dan kami di Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi, meminta untuk dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jabar 2021,” tutupnya. (ryn/b/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *