Siap-siap! ‘Debt Collector’ Tagih Iuran BPJS

by -
PELAYANAN: Petugas BPJS Cibinong, Kabupaten Bogor, melayani warga saat mengurus administrasi kesehatan, belum lama ini.

METROPOLITAN – Besarnya piutang masyarakat atas tunggakan iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, rupanya membuat BPJS harus bertindak tegas. Tak tanggung-tanggung BPJS menerjunkan ratusan ‘debt collector’ untuk mendatangi rumah-rumah warga yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang memiliki tunggakan.

Berbagai macam cara dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk bisa menarik iuran peserta BPJS Kesehatan dari masyarakat. Orang-orang yang datang turun langsung ke rumah warga itu merupakan kader JKN yang ditugaskan untuk menagih iuran peserta BPJS Kesehatan yang menunggak.

“Mereka (kader JKN) mitra kerja kami,” ujar Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta (KPP) BPJS Kesehatan Cabang Bogor, Betty Ully Indria Sari Parapat.

Wanita yang akrab disapa Betty ini menjelaskan, berbagai macam cara dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk bisa menarik iuran pesertaBPJS Kesehatan dari masyarakat. Jika tak mau ditagih, kata dia, peserta BPJS Kesehatan harusnya membayar rutin setiap bulan sesuai kelas yang didaftarkannya.

“Harusnya peserta itu membayar rutin setiap bulan,” tegasnya.

Kader JKN ini rupanya mendapatkan honor jika peserta BPJS Kesehatan yang menunggak telah membayarkan iuran. Honor yang diterima oleh kader JKN ini dipotong dari iuran peserta yang telah membayarkan tunggakannya ke BPJS Kesehatan.

Namun, Betty tidak menjelaskan secara rinci berapa persen bagian yang diterima oleh kader JKN dari satu orang peserta yang membayarkan iuran BPJS Kesehatannya.

“Mereka bukan digaji bulanan. Untuk perhitungannya ada dibagian keuangan,” kata dia.

Ia kembali menambahkan, kader JKN ini merupakan perpanjangan tangan BPJS Kesehatan untuk turun langsung kepada masyarakat untuk mengeduksi dan menagih iuran kepada warga. Kader JKN ini, kata Betty, tersebar diseluruh Kota Bogor untuk mendatangi rumah warga yang menunggak iurannya.

“Supaya mereka bisa ketok pintu ke rumah warga,” ungkapnya.

Namun, ia tak mau jika kader JKN yang ditugaskan oleh BPJS Kesehatan ini disebut sebagai debt collector. Meskipun, tugasnya sama seperti debt collector yang datang ke rumah warga untuk menagih uang dari warga yang memiliki tunggakan. Menurunya, kader JKN yang menagih kerumah warga itu berbeda dengan debt collector.

“Memang tugasnya nagih, tapi mereka mengedukasi juga kepada masyarakat. Jadi dibedakan debt collector dengan mitra kerja kita ( kader JKN ),” kata dia.

Senada dengan Betty, Kepala Bidang Sum­ber Daya Manusia (SDM) BPJS Kabupaten Bogor, Wahyu Bintoro menungkapkan, kehadiran kader JKN cukup membantu pemerintah dalam mengingatkan masyarakat yang masuk dalam kepesertaan JKN mandiri.

“Mereka itu adalah mitra BPJS, tugasnya bukan menagih tapi mengingatkan masyarakat untuk membayar iuran dan itu kita taruh di desa-desa,” ujar Kepala Bidang Sum­ber Daya Manusia (SDM) BPJS Kabupaten Bogor, Wahyu Bintoro, Kamis (16/1) kemarin.

Ratusan kader JKN sudah tersebar di seluruh desa dan kecamatan se-Kabupaten Bogor. Para kader JKN pun rupanya tidak cuma-cuma bekerja, mereka diberikan upah sesuai dengan prestasinya.

“Kalau mereka itu kan mitra, jadi mereka kita bayar sesuai prestasi. Tapi tidak memakai uang iuran, karena uang iuran itu untuk membayar pelayanan,” tegasnya.

Melihat sistem yang digunakan oleh BPJS Kesehatan, nampaknya membuat wakil rakyat di Kota Bogor geram. Salah satunya adalah, Wakil Ketua dari fraksi PDI-Perjuangan, Dadang Danubrata. Nada kecewa tergambar dari ucapan yang disampaikan oleh Dadang.

Ia mengaku kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh BPJS untuk menagih hutang kepada masyarakat. Sebab, relawan atau yang bisa disebut sebagai debt collector ini tidak mencerminkan program jaminan kesehatan yang diusung oleh Presiden Joko Widodo.

“Kalau sudah memaksa dan segala macam ini kan bisa dilaporkan. Seperti debt collector saja. Kami dari DPRD kalau terjadi hal yang tidak berkenan dari masyarakat, kami akan memanggil pihak BPJS,” tegasnya.

DPRD Kota Bogor sendiri, sambung Dadang, sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp4,5 miliar untuk membantu masyarakat yang terlilit hutang pembayaran BPJS kesehatan. Hanya saja, uang yang dimasukkan kedalam pos anggaran Biaya Sosial Tidak Terencana (BSTT) ini masih belum bisa dicairkan, karena terkendala belum adanya Peraturan Walikota (Perwali) yang menjadi kunci pencairan dana.

Selain untuk pembayaran hutang BPJS mandiri bagi masyarakat yang tidak mampu melunasi hutangnya, dana tersebut akan digunakan juga untuk dana hibah korban bencana dan pelunasan ijazah yang tertahan oleh pihak sekolah.

“Kami juga sudah meminta Walikota untuk segera membuat perwali tersebut. Walaupun secara lisan, beliau mengatakan siap untuk membantu,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim mengaku terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh BPJS. Bahkan ia mengatakan kalau yang dilakukan oleh BPJS adalah sebuah tindakan yang dzalim.

Politisi PKS ini menilai, seharusnya BPJS Kabupaten Bogor, melakukan pendataan terlebih dahulu, dengan memilah masyakarakat yang memang tidak mampu bayar karena tidak mampu atau yang memang senaga menunggak.

“Kalau ini masih berjalan ditingkat pusat, jangan begini lah, kasian masyarakat. Karena kami sudah sering kali mendapatkan keluhan dari masyarakat kalau apa yang terjadi di lapangan itu nyata karena ketidakmampuan masyarakat,” kata Agus Salim.

Terjadinya penurunan kelas yang dilakukan oleh masyarakat pasca terjadinya kenaikan iuran BPJS, sambung Agus, merupakan sebuah gambaran kalau kondisi masyarakat sedang dalam kesulitan ekonomi.

Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bogor didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 saja, sudah ditaikkan mencapai Rp81 miliar demi mengkover penambahan jumlah masyarakat yang menjadi pengguna BPJS PBI-APBD.

Agus juga mengaku kalau pihak BPJS sebelumnya belum pernah menggelar komunikasi dengan pihak pemerintah daerah ataupun DPRD Kabupaten Bogor perihal penggunakan sistem kader JKN atau yang disebut oleh masyarakat debt collector.

“Harusnya menggunakan cara lain lah, komunikasikan dengan cara yang baik. Jangan jadikan masyarakat sebagai korban, mereka sudah teriak luar biasa. Untuk berobat saja sudah kesulitan, ini kok maslah dikerahkan debt collector,” tegasnya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Metropolitan, di Kota Bogor sedikitnya ada 50 ribu peserta mandiri kelas III BPJS dinyatakan bermasalah. Jika dihitung berdasarkan tarif iuran kelas III mandiri sebesar Rp25.500, kerugian yang dialami BPJS Kota Bogor sekitar Rp15,3 miliar.

Sedangkan dari data yang dimiliki BPJS Kesehatan Cibinong, di Kabupaten Bogor dari 3.367.585 peserta, ada sekitar 253 ribu Kepala Keluarga atau sekitar 593 ribu orang yang masih melakukan tunggakan.(tib/dil/c/mam)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *