Soal Dugaan Pungli Program PTSL Ciracas, Pakar Hukum : Penyalahgunaan Anggaran Negara Terancam Pidana

by -

Foto : Ilustrasi

METROPOLITAN.ID – Terkait dugaan penyalahgunaan dana hibah yang diserap  dari APBD dalam program Pemetaan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Nasional Kota Madya Jakarta Timur Tahun anggaran 2019 dan tidak sesuai peruntukannya. Menurut Pakar Hukum Umbu Rauta, setiap perbuatan atau tindakan dalam penggunaan anggaran negara harus sesuai.

“Prinsipnya, alokasi dana hibah harus sesuai peruntukan.Manakala dapat dibuktikan bahwa penggunaan dana hibah tidak sesuai peruntukan, dan menimbulkan kerugian bagi negara, maka kepada pelakunya akan dikenai pertanggungjawaban secara hukum.
Dalam hal ini pertanggungjawaban secara pidana,” ujarnya pada metropolitan

Umbu Rauta juga menambahkan konsekuensi bagi para pelaku tindakan korupsi yang merugikan Negara.Ketika Dana tersebut dikembalikan pada Negara tetap harus menjalani Hukuman. “Praktik selama ini, jika seseorang yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tetap menerima konsekuensi hukum.Namun pengembalian dana itu bisa menjadi faktor yg meringankan bagi hakim dalam memutuskan,” tambahnya lagi.

Di waktu yang berbeda menanggapi adanya dugaan pungutan liar (pungli) sebesar Rp1,5 juta kepada masyarakat khususnya Kelurahan Ciracas dan penyalahgunaan dana hibah program PTSL, Lurah Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur Rikia Marwan Salahudin membantah hal tersebut.” Tidak ada itu,” ketusnya singkat.

Sebelumnya, menanggapi hal itu Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Ciracas Wawang Sukarwan melalui telepon selulernya membantah tudingan tersebut. Dirinya mengaku dana tersebut sudah digunakan semestinya.”Itu semua adalah jerih kita sebagai membantu PTSL,” ungkapnya.

Wawang juga menambahkan terkait tudingan bagi-bagi dana hibah sebesar kurang lebih Rp624 juta ke beberapa instansi hanya sekedar tulisan. “Itu oret-oretan (coret-coretan,red) kita yang tidak jelas dan itu privasi kami. Juga soal pungutan Rp1,5 juta perbidang itu tidak ada,” ketusnya.


Terpisah, Plt Camat Ciracas Mamad ketika dikonfirmasi memaparkan, jika benar tindakan yang dilakukan oknum tersebut sangat disayangkan. “Tega sekali yang nulis ada kecamatan dicoret-coretan tersebut, kecamatan termasuk yang dapat. Cek juga ke BPN itu biaya apa, pungli apa resmi dari BPN, mungkin aja biaya operasional. Point 4 ada disebutkan ada biaya, itu biaya apa ya,” pungkasnya. (nto/suf).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *