Usulan Ibukota Baru Muncul

by -9 views
RAPAT: DPRD Kabupaten Bogor menggelar rapat paripurna penetapan persetujuan DOB Bogor Barat, kemarin

METROPOLITAN – Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bogor Barat rupanya kian mendekati kenyataan.

Terungkap dalam rapat paripurna penetapan keputusan bersama DPRD Kabupaten Bogor dengan kepala daerah tentang pembentukan daerah persiapan Kabupaten Bogor Barat, kemarin.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dideadline agar melengkapi persyaratan untuk disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat, paling lambat 30 Januari mendatang.

“Menindaklanjuti surat gubernur, sudah lengkapi seluruh persyaratannya untuk disampaikan ke gubernur, paling lambat akhir Januari ini. Tadinya Desember, cuma ada kendala jadi harus terlambat. Perpanjangan sampai Januari karena Februari ini mau diproses,” kata Bupati Bogor Ade Yasin saat ditemui pewarta selepas rapat paripurna, kemarin.

Menariknya, selepas memberikan sambutan, Ade Yasin sempat membeberkan bahwa dirinya tidak menutup kemungkinan adanya kajian ibukota daerah persiapan Kabupaten Bogor Barat, yang sedianya berlokasi di Cigudeg, ke wilayah lain.

Alasannya, daerah Cigudeg  dianggap memiliki lahan yang labil dan punya potensi bencana. Meskipun, kata dia, hal itu diungkapkan secara informal pasca penyampaian pembacaan sambutan.

“Nggak itu sih, itu secara tidak formal lah saya sampaikan saat pembacaan sudah selesai. Tapi ada beberapa pertimbangan senior-senior, Cigudeg itu disebut labil lahannya. Kenapa tidak ada alternatif lain? Misal Rumpin,” ujarnya.

Pemilihan alternatif seperti daerah Rumpin, sambung dia, lantaran daerah itu punya tanah yang lebih stabil dan cenderung aman.

“Tapi ya ini perlu melewati kajian, penelitian ya. Itu kalau perlu, kalau tetap lokasi rencana lama ya nggak masalah,” imbuhnya.

Ia juga percaya diri bahwa jika nanti Kabupaten Bogor Barat ‘merdeka’, wilayah tersebut akan berhasil, sama seperti DOB lainnya di Jawa Barat, seperti Pangandaran, Bandung Barat hingga Kota Cimahi.

AY, sapaan karibnya agak keberatan saat DOB Bobar disamakan dengan wilayah lain yang dimekarkan di luar Jawa Barat, yang disebut hampir 85 persen pemekaran daerah tidak berkembang.

Meskipun hingga saat ini, ia juga mengaku belum melihat sinyal bakal dicabutnya moratorium pemekaran wilayah oleh pemerintah pusat, namun pihaknya mendorong terus pemekaran dengan mengikuti semua alur dan persyaratan yang harus dipenuhi.

“Kabupaten Bogor itu bebannya sudah cukup besar, luas wilayah dan penduduknya. Nggak bisa disamaratakan dengan wilayah lain. Jabar mah nggak lambat, nggak ada yang nggak berhasil. Jadi Jabar mah pengecualian ya. Memang masih moratorium, tapi kita siapkan saja,” tukas ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat itu.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan, pihaknya diminta untuk melengkapi dan verifikasi data terkini oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, diantaranya soal harus adanya Surat Keputusan Masyarakat Desa (SKMD), minimal dua pertiga dari seluruh jumlah desa yang akan dimekarkan. Mengacu pada Undang-Undang tahun 2007.

“Saat ini dari 166 desa, tinggal sembilan desa yang belum. Itu pun desa yang kini sedang terdampak bencana. Yang jelas aturan UU itu kita penuhi syaartnya, sambil jalan kita ngejar SKMD-nya,” papar politisi Gerindra itu.

Ia pun optimis pemekaran Kabupaten Bogor Barat bisa segera terealisasikan mengingat Presiden RI Joko Widodo bersama menteri sudah meninjau lokasi Bogor Barat saat melihat lokasi bencana.

Menurutnya, presiden kaget lantaran untuk kabupaten sebesar Kabupaten Bogor, rupanya masih ada daerah yang bisa terisolasi.

“Sudah sangat luas lah, yang penting kan masih Indonesia, demi percepatan pembanguann, peningkatan pelayanan. Makanya ini (rapat paripurna, red) bentuk komitmen, dorongan kami supaya moratorium segera dicabut. Bukan lagi DOB, tapi persiapan pemekaran Kabupaten Bogor Barat,” tuntas Rudy. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *