5.600 Rumah Reot Wajib Dibangun

by -
TIDAK LAYAK: Warga saat berada di depan rumahnya yang sudah tak layak huni di Kampung Leuwinutug, Kabupaten Bogor. Sebanyak 5.600 RTLH wajib selesai di Kabupaten Bogor

METROPOLITAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor punya segudang pekerjaan rumah (PR) berat untuk diselesaikan tahun anggaran 2020 ini.

Salah satunya merealisasikan penyelesaian pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih banyak terdapat Bumi Tegar Beriman.

Tak kurang dari 5.600-an unit RTLH di 40 kecamatan se-kabupaten Bogor mesti diselesaikan Pemkab Bogor tahun ini.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (DPKPP) Kabupaten Bogor, Juanda Dimansyah, bahwa ada alokasi RTLH untuk semua desa se-Kabupaten Bogor tahun anggaran 2020 sekitar 5.600-an rumah.

Ia merinci, alokasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor, dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebanyak 800-an unit RTLH dan alokasi pemerintah pusat sebesar 1.000-an RTLH.

“Dari sekian desa, kemungkinan kalau dirata-rata ada delapan rumah per desa,” katanya kepada Metropolitan di ruangannya.

Namun, sambung dia, ada pengecualian untuk penerima RTLH di lokasi-lokasi bencana awal tahun di beberapa kecamatan.

Tak kurang dari empat kecamatan, yakni Kecamatan Jasinga, Cigudeg, Sukajaya dan Nanggung, ada sekitar 1.000-an unit RTLH yang akan direalisasikan prioritas.

“Itu untuk RTLH yang memang ada di lokasi bencana. Kan disana ada yang terdampak ada yang tidak. Diluar yang masuk kategori rusak besar, ringan dan sedang yang sudah jelas diatur untuk bantuannya. Ini mah kan ada rumah yang RTLH tapi ada disana. Diluar 4.117 rumah terdamlak bencana yang sudah didata,” jelasnya.

Mantan camat Gunungputri itu menambahkan, sehingga dari total 5.600-an RTLH, 1.000-an diantaranya untuk RTLH di wilayah lokasi bencana di empat kecamatan tadi.

Untuk anggaran, kata dia, dari APBD Kabupaten Bogor dialokasikan Rp15 jutaan, yang mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang ‘hanya’ dikaver Rp10 juta per rumah.

Selain dari APBD Kabupaten Bogor, ada jumlah alokasi RTLH yang berbeda dari Pemprov Jabar dan pemerintah pusat, dimana per rumah mendapat jatah Rp17,5 juta. Sebab ada kegiatan yang dialokasikan disana.

Sehingga, anggaran yang dibutuhkan dari APBD Kabupaten Bogor sekitar Rp57.000.000.000. Sedangkan untuk RTLH yang dikaver Pemprov Jabar dan pemerintah pusat sebesar Rp31.500.000.000. Jika ditotal, mencapai Rp88,5 miliar.

“Tahapannya sekarang ada di SK (Surat Keputusan, red) Bupati Bogor. Lagi proses. Perbedaan angka itu juga berdasarkan survei kita ke lapangan, mana yang agak berat. Kalau di lokasi bencana, kebanyakan rumah sederhana,” tuntas Juanda.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menekankan, kepada DPKPP sebagai pengguna anggaran, untuk lebih serius dalam merealisasikan RTLH di ribuan unit rumah se-Bumi Tegar Beriman pada tahun 2020.

Termasuk pengawasan dalam pelaksanaan.

Diketahui, jika diakumuliasi sejak tahun 2014, Pemkab Bogor menyelesaikan sebanyak 31.327 RTLH, lalu tahun 2015, pemkab menaikkan target sampai menyentuh 41.578 unit.

Target terus meningkat hingga tahun 2016 dan 2017 sebanyak 56.876 dan 75.505 RTLH. Sehingga sampai tahun 2018 yang telah diselesaikan sekitar 86.839 RTLH. (ryn/c/yok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *